Senin, 28 May 2018
baliexpress
icon featured
Bali

Pungutan Adat Diperbolehkan Sepanjang Tak Memeras

Selasa, 13 Feb 2018 22:15 | editor : I Putu Suyatra

Pungutan Adat Diperbolehkan Sepanjang Tak Memeras

PARUMAN: Kadis Kebudayaan Badung Ida Bagus Anom Bhasma bersama Kasubdit III Ditreskrimsus Polda Bali, AKBP Ida Putu Wedanajati, dan I Wayan Eka Niartha, dari Kejaksaan Negeri Bali dalam Paruman Bendesa Adat di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung. (HUMAS SETDA BADUNG FOR BALI EXPRESS)

BALI EXPRESS, MANGUPURA - Kegelisahan masih mewarnai Desa Adat, terkait adanya pungutan yang takut dicap sebagai pungutan liar atau pungli. Bendesa adat menginginkan adanya sebuah keputusan dari pemerintah daerah terkait dengan pungutan di desa adat. Oleh karena itu, Bendesa adat se-Kabupaten Badung menggelar Paruman Bendesa Adat di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Selasa (13/2).

Paruman Bendesa Adat se-Badung ini difasilitasi Kadis Kebudayaan Badung, Ida Bagus Anom Bhasma, dengan menghadirkan Narasumber Kasubdit III Ditreskrimsus Polda Bali, AKBP Ida Putu Wedanajati, dengan materi ‘Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih dan Bebas Pungli’ SH, MH dan  I Wayan Eka Niartha, SH, MH, dari Kejaksaan Negeri Bali dengan materi ‘Perlakuan anggaran daerah terhadap program pembangunan yang direncanakan di desa adat’.

Kadis Kebudayaan Ida Bagus Anom Bhasma menyampaikan, paruman bendesa adat ini berkaitan dengan adanya kegelisahan dari para Bendesa Adat menyikapi adanya pungutan-pungutan yang dilakukan. Untuk itu bendesa adat ingin mendapatkan informasi lebih dalam sehingga dapat menjalankan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dengan bersih dan bebas pungli. “Kami mengundang narasumber dari aparat penegak hukum yakni Polda Bali dan Kejaksaan Negeri Bali, sehingga dapat memberikan informasi yang tepat. Ke depan bendesa adat dapat ngayah dengan aman dan nyaman serta tidak sampai ada bendesa kami yang tertangkap, terkena operasi tangkap tangan karena ketidaktahuan mereka,” terangnya.

Dari paruman ini, bendesa adat menginginkan adanya sebuah keputusan dari pemerintah daerah terkait dengan pungutan di desa adat. “Untuk itu kami akan konsultasikan ke Bagian Hukum dan format apa yang kira-kira ke depan yang kita berikan kepada desa adat sehingga ada kepastian bagi mereka dalam bertindak dan untuk melaksanakan kegiatan di desa adat,” tambah IB Bhasma.

Sementara dari paparan para narasumber sudah dijelaskan, sumbangan maupun punia masih diperbolehkan, sepanjang itu tidak mengandung unsur pemerasan.

“Intinya tidak diperkenankan memungut dengan paksaan dan di luar kewajaran. Dalam penjelasan narasumber juga sudah jelas mana yang boleh, mana yang tidak boleh dilakukan, sehingga bendesa adat di dalam membuat perarem dengan membuat awig-awig, batasan-batasan yang sampaikan tadi dijadikan pedoman, demikian pula mengacu pada Perda No. 3 tahun 2003 tentang Desa Pakraman,” jelasnya.

Sebelumnya, dalam rapat penyerapan aspirasi Ranperda tentang Pemberdayaan Desa Adat di Kabupaten Badung yang digelar Pansus DPRD Badung, Senin (12/2) juga sempat mencuat masalah yang sama. Para bendesa adat khawatir pungutan adat justru disebut pungli. Padahal pungutan tersebut untuk berbagai kepentingan penyelenggaraan adat dan pemeliharaan wilayah desa adat. 

(bx/adi/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia