JawaPos Radar

Jurus Baru Kemenkeu Akali Biaya Infrastruktur Agar Tak Bebani APBN

10/08/2018, 20:29 WIB | Editor: Teguh Jiwa Brata
Jurus Baru Kemenkeu Akali Biaya Infrastruktur Agar Tak Bebani APBN
Ilustrasi pembangunan infrastruktur (Dok. JawaPos.Com)
Share this image

JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklaim, hingga saat ini pemerintah sudah berhasil menerapkan pembangunan 17 proyek infrastruktur besar melalui sekema KPBU (Kerja sama Pemerintah Badan Usaha).

Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Resiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan, dengan demikian maka pembiayaan infrastruktur tidak lagi tergantung APBN lagi karena pihak swasta sudah dilibatkan

"Sudah ada proyek besar Kominfo seperi infrastruktur telekomunikasi Palapa Ring Barat yang sudah selesai dan proyek-proyek lain seperti jalan tol, rumah sakit dan lainnya," ujarnya dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 di Jakarta, Jumat (10/8).

Lucky mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah mengembangkan KPBU-AP, yang merupakan skema baru dengan availability payment (AP).

"Contohnya kita membangun jalan sebesar 100 triliun rupiah, lalu ada biaya pemelihraannya, maka dengan skema KPBU-AP akan lebih efisien. Karena kita tak membayar di awal, kita hanya membayar cicilan pembiayaan ketika proyek sudah berjalan. Jadi risiko dipindahkan ke kontraktor, kita bayar ketika jalannya sudah digunakan," jelasnya.

Dalam jangka dekat yang dapat dilakukan, kata Lucky,  bagaimana pemerintah mengurangi impor menambah ekspor, yang bisa dilakukan meningkatkan TKDN Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). 

“Karena ada beberapa pembangunan proyek imfrastruktur seperti listrik yang memerlukan impor yang tinggi dan kita berusaha menguranginya,” imbuhnya.

Lucky menyebut secara keseluruhan, APBN dalam posisi aman. "Kita sudah melapor ke DPR, bisa dilihat dari sisi penerimaan, belanja kita, angka defisit neraca pembayara kita masih 2,6 persen dari APBN," tegasnya.

Lucky menambahkan, pemerintahan saat ini membuat proyeksi pembiayaan pembangunan infrastruktur ke depan. Pemerintah sadar masih mempunyai gap atau jarak infrastruktur yang besar dimana membutuhkan dana sebesar Rp 4.700 triliun untuk membangun infrastruktur selama 5 tahun. 

“Dengan skema pembiayaan baru maka pemerintah tidak lagi tergantung APBN. Ini cara jitu untuk menutupi gap infrastruktur kita," sebutnya.

Sekarang yang dibutuhkan banyak investor masuk guna membiayai pembangunan infrastruktur ini. Untuk itu, pemerintah bisa mempromosikan bagaimana untuk menarik investor untuk mendanai infrastruktur. 

“Kita memberikan penjaminan, untuk resiko politik agar investor tidak takut masuk kesini," tandasnya.

(mys/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up