JawaPos Radar

Tudingan Mahar Rp 500 Miliar, Publik Hanya Menilai Pemilu soal Uang

11/08/2018, 06:30 WIB | Editor: Sari Hardiyanto
Sandiaga Uno
Sandiaga Uno (dok. JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Tudingan elite Partai Demokrat yang menyebut Sandiaga Uno menggelontorkan uang sebesar Rp 500 miliar ke sejumlah parpol akan berpengaruh pada penilaian publik. Orang akan menilai Pemilu hanya tentang uang, jika isu itu tidak ditindaklanjuti.

"Risikonya bisa banyak jika tidak diusut. Satu, pasti nasib Pemilu. Orang bisa nganggap itu Pemilu ternyata soal duit-menduit, dan itu soal demokrasi," kata Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Zainal Arifin Muchtar ketika ditemui usai berkunjung ke rumah Mahfud MD, Jumat (10/8).

Risiko yang kedua, menurutnya ini menjadi petaka. Karena proses penjaringan kandidat yang memakai money politic. "Money politic dilarang oleh Undang-undang. Kita membuat UU kan bukan untuk dilanggar. Kalau rambu-rambunya ditabrak ya harusnya UU ditegakkan. Sederhananya begitu," katanya.

Pengusutan kasus ini, menurutnya memang pada awalnya bisa dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun bisa turun.

Pintu pertama, menurutnya orang yang menyebut itu yang harus dikejar. Yaitu Andi Arief, elite Partai Demokrat. "Karena dia adalah orang yang mengetahui secara langsung. Harusnya dikejar, kalau memang ceritanya masih sama, dan ada indikasinya," katanya.

Ketika ditemukan ada indikasi korupsinya, misalnya asal uangnya tidak jelas atau diterima oleh pegawai negeri sipil, baru kemudian ditemukan ada gratifikasi. Maka KPK bisa ikut melakukan pengusutan.

"KPK kan kasus korupsi, kalau ada gratifikasi, misal diterima pejabat publik. Misal yang nerima menteri, KPK harus turun," ucapnya.

Untuk diketahui Andi Arief menyebut Sandiaga sanggup membayar Rp 500 miliar per parpol. Hal itu untuk memuluskan niatnya menjadi Cawapres.

Sandiaga pun kini secara resmi menjadi pendamping Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019 mendatang. Setelah mendaftar di KPU pada Jumat (10/8).

(dho/JPC)

Alur Cerita Berita

Menjaga Akal Sehat dalam Pilpres 11/08/2018, 06:30 WIB
Lihat semua

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up