JawaPos Radar

ACT: Gempa di Lombok Seharusnya Jadi Bencana Berskala Dunia

11/08/2018, 13:30 WIB | Editor: Estu Suryowati
ACT: Gempa di Lombok Seharusnya Jadi Bencana Berskala Dunia
Presiden ACT Ahyudin saat ditemui di kantor ACT pada Sabtu (11/8). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Gempa yang mengguncang Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) mengakibatkan 321 orang meninggal dunia dan puluhan ribu orang mengungsi. Namun, hingga saat ini pemerintah masih belum memberikan status sebagai bencana nasional.

Keputusan pemerintah itu ditanggapi oleh Presiden ACT Ahyudin, yang mengatakan bahwa gempa bumi di Lombok bahkan tidak cukup hanya berstatus bencana nasional tetapi bencana dunia. Situasi tanggap darurat yang dikeluarkan pemerintah itu salah menurutnya.

"Musibah besar kalau ada yang mengatakan gempa bumi di Pulau Lombok adalah bencana lokal, hal tersebut salah. Hampir semua negara di dunia memberikan simpati kepada Indonesia atas bencana yang menimpa Pulau Lombok," kata Ahyudin di kantor ACT Lombok Sabtu (11/8).

ACT: Gempa di Lombok Seharusnya Jadi Bencana Berskala Dunia
Presiden ACT Ahyudin saat ditemui di kantor ACT pada Sabtu (11/8). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

Menurutnya, dilihat dari skala kerusakan yang besar, mustahil kemampuan lokal bisa menyelesaikan. "Mustahil lokal bisa mengatasi semua fase, termasuk fase yang paling genting yaitu fase emergency ini," tambahnya.

Menurut perhitungan ACT, dengan segala kekurangan yang ada di sana, maka masa tanggap darurat semestinya berlangsung minimal enam bulan.

"Ratusan ribu orang di fase tanggap darurat mengungsi, kondisi seperti ini sangat bergantung terhadap bantuan dari luar," ujar Ahyudin.

"Di fase tanggap darurat upaya menyelamatkan masyarakat harus dioptimalkan. Kehadiran logistik seperti makanan dan kebutuhan medis sangat penting bagi masyarakat korban bencana di fase tanggap darurat," tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syaugi mengatakan, permintaan gempa Lombok ditetapkan sebagai bencana nasional memang datang dari Gubernur NTB M Zainul Majdi. Akan tetapi, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) gempa Lombok tidak menjadi bencana nasional.

Meski demikian, penanganan korban gempa sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah pusat, kata Syaugi, akan mengerahkan segala kemampuannya untuk membantu korban gempa.

(iml/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up