Selasa, 19 Jun 2018
radarbromo
icon featured
Hukum & Kriminal

Begini Penarikan Kendaraan Kredit Macet yang Benar Menurut Polisi

Jumat, 20 Oct 2017 15:01 | editor : Muhammad Fahmi

Sosialisasi Polresta

SOSIALISASI: Kapolres Probolinggo Kota AKBP Alfian Nurrizal (dua dari kiri) saat membuka sosialisasi Eksekutorial Objek Jaminan Didusia dan Penyelesaian Kredit Bermasalah, Kamis (19/10). (Ridhowati Saputri/ Radar Bromo)

MAYANGAN - Maraknya penarikan kendaraan kredit yang macet oleh debt collector di Kota Probolinggo, mendapat perhatian dari Polres Probolinggo Kota (Polresta). Kapolresta setempat AKBP Alfian Nurrizal menegaskan, penarikan kendaraan kredit yang macet harus didampingi polisi.

Penegasan itu disampaikan saat membuka sosialisasi Eksekutorial Objek Jaminan Fidusia dan Penyelesaian Kredit Bermasalah, Kamis (19/10) di rumah makan Pawon Tengger. Menurut Alfian, saat ini marak eksekusi kendaraan kredit macet oleh debt colletor. Masyarakat pun banyak yang protes, karena penarikan kendaraan di lapangan menyerupai kasus perampasan.

Tidak jarang, penarikan kendaraan ini membuat kantor leasing diprotes dan didatangi warga yang tidak terima. Seperti yang terjadi pada 12 Juni 2017, sebuah kantor leasing di Jalan Soekarno Hatta didatangi warga, karena penarikan yang dinilai tidak sesuai peraturan.

“Demi keamanan kedua pihak, debitur dan debt collector, sebaiknya eksekusi kendaraan melibatkan polisi. Pelibatan polisi dalam eksekusi berguna sebagai pendamping agar penarikan berjalan aman,” ujarnya.

Namun, tugas Polisi hanya mendampingi. Sedangkan penagihan tetap dilakukan oleh juru tagih dari leasing. Penarikan didampingi polisi agar menjadi saksi dan menyetujui proses eksekusi tanpa melanggar hukum.

“Langkah ini justru menjamin perusahaan pembiayaan, sehingga tidak berimplikasi negatif. Kalau dilakukan sepihak oleh juru tagih, rentan digugat hukum, karena keabsahan hukumnya diragukan,” tambahnya.

Perwira polisi dengan dua melati di pundaknya ini juga mengritik etika penarikan kendaraan yang dilakukan oleh debt collector. Menurutnya, Bank Indonesia sudah membuat aturan penagihan untuk debt collector.

Misalnya, dilarang menagih di luar hari kerja, tidak boleh di bawah jam 7 pagi dan di atas jam 20.00 malam. Dari sisi metode, debt collector dilarang menagih pada selain debitur.

“Tapi faktanya, debt collcetor kerap menagih sampai ke orang tua debitur, saudara, sampai rekan kerja yang mengakibatkan debitur dipecat. Padahal ini dilarang,” ujarnya.

Kasat Reskrim Polres Probolinggo Kota AKP Pujiono menambahkan, penarikan kendaraan kredit yang macet pun, tidak bisa dilakukan sembarangan. Penarikan bisa dilakukan, asalkan ada pengajuan dari leasing untuk menarik kendaraan.

“Namun, pengajuan penarikan pun tetap harus memenuhi persyaratan,” tuturnya. Di antaranya, menunggak sekian bulan, ada peringatan dan somasi, ada akta fidusia, dan ada penjadwalan penarikan oleh pengadilan.

(br/mie/put/mie/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia