Sabtu, 26 May 2018
radarbromo
icon-featured
Pasuruan

Ternyata Tambang yang Diprotes Warga Sumberanyar Tak Berizin

Jumat, 29 Dec 2017 14:05 | editor : Fandi Armanto

tolak tambang

DIPROTES: Aksi warga Sumberanyar yang menolak aktivitas tambang di Desa Sumberanyar beberapa waktu lalu. (Dok Jawa Pos Radar Bromo)

BANGIL – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pasuruan memastikan jika aktivitas penambangan di Dusun Gunung Bukor, Desa Sumberanyar, Kecamatan Nguling, ilegal. Kepastian itu didapat ketika LH memeriksa semua izin yang masuk untuk penambangan pasir batu (sirtu) di kabupaten setempat.

“Sudah kita cek dan memang belum ada izin penambangan. Sehingga, masuk kategori Peti atau Penambangan Tanpa Izin,” terang Muchaimin, kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat.

Karena belum mengantongi izin, DLH mengaku tidak bisa melakukan pengawasan bahkan penutupan. Alasannya, kewenangan menutup merupakan tugas Satpol PP. Hanya saja, DLH sempat berkoordinasi dengan Satpol PP sebelumnya. Bahwa, selama ini yang menambang di sana adalah warga sekitar.

Muchaimin menjelaskan, karena bersifat penambangan warga dilakukan secara tradisional, maka sifatnya hanya pembinaan. “Kalau selama ini jadi mata pencaharian warga, tidak bisa serta merta ditutup. Jadi, hanya pembinaan dulu,” terangnya.

Dengan adanya aksi protes ini, DLH mengaku akan segera menurunkan tim bersama Satpol PP untuk melakukan pemantauan terhadap aktivitas penambangan tersebut.

TNI

TUTUP PANTURA: Penolakan tambang bahkan sampai membuat warga memblokir jalan nasional di jalur pantura. (Dok Jawa Pos Radar Bromo)

Terpisah, Kasatpol PP Kabupaten Pasuruan Yudha Triwidya Sasongko mengatakan, Satpol PP memang pernah melakukan pemantauan terhadap aktivitas penambangan di Dusun Gunung Bukor, Desa Sumberanyar, tersebut.

“Namun, masalahnya justru berbeda dengan yang kemarin diprotes warga. Kalau sebelum ini justru kita lakukan sidak lantaran ada keluhan dari TNI AL Grati,” jelasnya. Yakni, pada bulan Juli 2017 lalu. Mereka mengeluhkan bahwa banyak batu paras yang diambil warga di lahan TNI AL.

Pengambilan tanah paras ini sudah lama dilakukan warga. Bahkan, menjadi mata pencaharian. Tanah paras sendiri diambil untuk dijadikan bahan baku bangunan rumah. 

Satpol PP sendiri mengaku sudah melakukan mediasi dengan warga sekitar. Termasuk, pihak desa dan kecamatan. “Sudah dilakukan mediasi, tapi belum ada solusi saat itu,” ujarnya. Ketika kasus ini kembali mencuat, Satpol PP akan kembali memantau aktivitas di lahan tersebut.

(br/fun/eka/fun/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia