Kamis, 21 Jun 2018
radarbromo
icon featured
Probolinggo

Minta Kaji Ulang Proyek Pasar Baru, Persoalkan Manajer Konstruksi

Selasa, 13 Mar 2018 08:40 | editor : Fandi Armanto

pasar baru, probolinggo, proyek, rehab

ASET PEMKOT: Proyek di pasar baru Probolinggo yang diminta dewan untuk dikaji ulang. (Zainal Arifin/Radar Bromo)

MAYANGAN - Rencana pembangunan Pasar Baru Kota Probolinggo yang tak kunjung dimulai mendapat sorotan dari Komisi III DPRD Kota Probolinggo. Bahkan, para wakil rakyat itu meminta pembangunan pasar daerah yang dianggarkan Rp 30 miliar ini dikaji ulang.

Apalagi, sejauh ini kondisi tempat penampungan sementara (TPS) pedagang Pasar Baru, juga sudah banyak yang rusak. Sebab, terlalu lama dibiarkan kosong. Hal itu, disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Prooblinggo Agus Rianto dalam rapat dengar pendapat dengan dinas terkait, Senin (12/3). “Kapan Pasar Baru dibangun? Masyarakat, terutama pedagang banyak yang bertanya tentang kepastian pembangunan pasar ini,” ujarnya.

Bahkan, menurut Agus, ada sejumlah pedagang Pasar Baru yang akan melakukan tindakan hukum berupa class action terkait pembangunan Pasar Baru. Sebab, mereka merasa dirugikan karena tak kunjung dibangun. “Terutama pemilik toko yang ditutup dengan TPS itu. Mereka merasa dirugikan karena tidak ada kepastian soal pembangunan Pasar Baru ini,” ujarnya.

Agus mengaku, juga mendengar ada retender terkait tahapan pelaksanaan pembangunan Pasar Baru. Adanya manajemen konstruksi juga dipersoalkan komisi III. “Apalagi dengan adanya manajemen konstruksi (MK). Pada waktu zaman Pak Imanto, tidak disebutkan sama sekali terkait manajemen konstruksi. Sampai dilakukan lelang untuk MK,” ujarnya.

Karenanya, Komisi III menyarankan agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) menunda pembangunan Pasar Baru. Alasannya, pembangunannya dilakukan di tahun terakhir pemerintahan wali kota saat ini, Wali Kota Rukmini. “Padahal, peraturannya sudah jelas proyek multiyear tidak boleh dilakukan saat masa akhir tahun jabatan wali kota. Lebih baik proyek ini ditunda pelaksanaannya,” ujarnya.

Agus mengatakan, usulan untuk menunda proyek ini, karena pihaknya khawatir proyek ini tidak akan berlanjut setelah selesainya masa jabatan Rukmini. Bila itu sampai terjadi, maka yang dirugikan rakyat. “Jika tidak dilanjutkan, yang rugi masyarakat juga. Terutama, pedagang Pasar Baru,” ujar politisi PDIP itu.

Mendapati itu, Kepala Dinas PUPR Kota Probolinggo Amin Fredy mengatakan, tahapan pembangunan Pasar Baru, terus diproses. “Pada 18 Januari 2018, kami telah menyerahkan berkas untuk lelang MK ke ULP. Namun, berkasnya dikembalikan karena tidak ada yang ikut lelang,” ujarnya. Berkas ini kembali diserahkan ke ULP pada 6 Maret 2018. Dan, kini masih diproses.

Menurutnya, terkait MK, sudah diatur dalam Permen PU Nomor 65/2007. Dalam BAB III disebutkan, mengenai MK harus ada pada pembangunan gedung negara, bangunan di atas 4 lantai, bangunan dengan luasan 5.000 meter persegi, serta proyek pembangunan multiyears.

Amin mengatakan, Pasar Baru masuk kategori pembangunan yang mewajibkan adanya MK. Sebab, memiliki luasan 5.000 meter persegi. Disinggung soal usulan menunda pelaksanaan proyek Pasar Baru, Amin mengatakan, tidak perlu ditunda. “Pembangunan Pasar Baru bukan pembangunan multiyear, tapi pembangunan bertahap. Itu, berbeda sekali,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan multiyear merupakan pembangunan tahun jamak. Penganggaran dilakukan melebihi 1 tahun anggaran. “Di sini ada peran MK untuk menghitung kebutuhan anggaran pembangunan Pasar Baru. Jika sekarang disiapkan anggaran Rp 30 miliar, jika MK hanya menganggarkan perkiraan pengerjaan misalnya Rp 24 miliar untuk 2018, maka sisanya masuk Silpa,” ujarnya.

Nah, silpa ini bisa digunakan untuk pembangunan tahap selanjutnya. “Tetap bisa dilakukan pembangunan tahun ini. Apalagi, kami sudah mendapat amanah dari masyarakat,” ujar Amin.

(br/put/fun/fun/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia