Senin, 18 Jun 2018
radarbromo
icon-featured
Politik

Begini Sikap Panwaslih Terkait Kampanye Bumbung Kosong

Selasa, 13 Mar 2018 11:45 | editor : Radfan Faisal

pilkada, pemilu, pilwali, pilbup, pilgub, coblosan

ILUSTRASI (Dok. JawaPos.Com)

PASURUAN - Panwaslih Kabupaten Pasuruan menyampaikan aturan tegas menyikapi maraknya simpatisan kegiatan bumbung kosong. Baik di lapangan, maupun dunia maya. Panwaslih akan menindak tegas pegiat kampanye bumbung kosong.

Alasannya, menurut Komisioner Panwaslih Kabupaten Pasuruan Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran (HPP) M. Nasrup, karena simpatisan bumbung kosong bukan termasuk pihak yang boleh berkampanye.

Menurutnya, hanya empat pihak yang boleh kampanye. Yaitu, pasangan calon (paslon), tim sukses, relawan, dan partai pengusung.

“Jadi, hanya empat golongan tersebut yang boleh kampanye. Di luar itu, termasuk bumbung kosong, tidak mempunyai hak untuk kampanye,” terangnya.

Disampaikan Nasrup, bumbung kosong adalah pilihan politik. Karena itu, bumbung kosong boleh dipilih saat pencoblosan. Namun, jika sampai kampanye atau mengajak untuk memilih bumbung kosong, maka itu menyalahi aturan.

Ahmari, ketua Panwaslih Kabupaten Pasuruan menambahkan,

yang boleh dilakukan para pegiat bumbung kosong hanya sosialisasi. Sosialisasi pun bukan untuk mengarahkan atau mengajak masyarakat mencoblos bumbung kosong. Tetapi sosialisasi cara pencoblosan.

“Yang boleh sosialisasi. Tetapi, sosialisasinya harus berimbang, tidak hanya bumbung kosong. Dengan demikian masyarakat akan mengerti,” terangnya.

Karena itu, jika suatu saat ditemukan pegiat bumbung kosong kampanye, ada dua sanksi yang siap menanti. Sanksi yang pertama, yaitu teguran saja dan sanksi yang kedua, bisa pidana.

“Kalau sebatas administrasi, sanksinya teguran langsung dari kami. Tetapi, jika itu ada sangkut-pautnya dengan pidana, maka urusannya dengan Gakkumdu dan kepolisian,” tandasnya.

Dari catatan Panwaslih Kabupaten Pasuruan, selama ini belum ada kampanye terbuka oleh bumbung kosong. Jika ada yang kampanye terbuka, pihaknya juga akan bersikap tegas. Misalnya, di lapangan atau di jalan.

Untuk langkah itu, Panwaslih dan Panwascam akan berkoordinasi dengan Satpol PP dan Kepolisian. Bahkan, kampanye bumbung kosong bisa langsung ditindak dan dibubarkan. “Ini, karena memang mereka tidak mempunyai hak untuk kampanye,” pungkasnya.

Meski tidak ada yang kampanye terbuka di tempat umum, namun menurutnya, memang ada yang getol di sosial media untuk mengajak memilih bumbung kosong. Nah, kegiatan di media sosial, menurut Ahmari, masuk ranah cyber crime di Polres Pasuruan. Bukan kewenangan Panwaslih. Panwaslih hanya punya kewenangan memantau akun medsos yang telah didaftarkan ke KPU.

“Kalau yang di medsos itu sudah ranah cyber crime. Penangannya langsung kepolisian atau Gakkumdu,” ujarnya.

(br/eka/sid/rf/rf/JPR)

Alur Cerita Berita

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia