Sabtu, 23 Jun 2018
radarbromo
icon-featured
Kraksaan

Catat, ASN-Kades Boleh Hadiri Kampanye!

Selasa, 13 Mar 2018 17:00 | editor : Radfan Faisal

pns, asn, pegawai negeri, abdi negara, pilkada, netral

TETAP NETRAL: ASN dan kades boleh menghadiri kampanye paslon dalam pilkada. Namun, mereka dilarang ikut berkampanye. Seperti menggunakan atribut kampanye atau menyebut kata-kata kampanye. (Dok. Radar Bromo)

KRAKSAAN - ASN (aparatur sipil negara) dan kades boleh menghadiri kampanye pasangan calon (paslon) Pilkada 2018. Baik Pilbup Kabupaten Probolinggo maupun Pilgub Jawa Timur. Namun, mereka dilarang ikut kampanye.

Anggota DPR RI Hasan Aminuddin menegaskan hal itu. Menyusul kondisi pesta demokrasi tahun ini yang lebih sepi dibanding pilkada sebelumnya. Menurut Hasan, ASN dan kades dibayang-bayangi ketakutan selama pesta demokrasi ini.

Mereka menganggap dilarang hadir atau melihat kampanye paslon. Padahal, tidak ada larangan bagi ASN atau kades untuk menghadiri kampanye paslon.

”ASN, istri polisi, TNI, dan kades memiliki hak suara memilih. Larangan bagi mereka yaitu, hadir dalam acara deklarasi paslon. Bukan dilarang menghadiri acara kampanye paslon,” katanya.

Aturan itu, menurut Hasan, selalu disampaikannya pada masyarakat saat pertemuan umum. Sebab, mereka juga memiliki hak memilih. Dengan menghadiri kampanye paslon, ASN dan kades akan mengetahui visi-misi paslon dan dapat menentukan paslon mana yang layak dipilih.

”Kalau tidak boleh hadir di acara kampanye paslon, terus bagaimana bisa tahu visi dan misi paslon. Jangan sampai ASN, kades, perangkat desa, atau istri Polri/TNI memilih pemimpin sama halnya memilih kuncing dalam karung,” terangnya.

Fathul Qorib, komisioner Panwaslih Kabupaten Probolinggo Divisi Hukum Penindakan dan Penyelesaian Sengketa menjelaskan, membenarkan aturan itu. Menurutnya, pihaknya sudah berkoordinasi beberapa kali dengan Bawaslu Jatim untuk menanyakan aturan kampanye bagi ASN dan kades.

Hasilnya, ASN, kades, ataupun perangkat desa boleh hadir di acara kampanye paslon. Dengan syarat, mereka dilarang ikut berkampanye. Seperti menggunakan atribut kampanye, menyebut kata-kata kampanye, atau mengangkat jari untuk menunjukkan nomor urut paslon tertentu.

”Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ASN itu dilarang ikut aktif dalam kampanye. Tapi, kalau hanya pasif hadir di acara kampanye paslon, tidak dilarang. Terpenting tidak ikut berkampanye,” terangnya.

(br/mas/rf/rf/JPR)

Alur Cerita Berita

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia