Senin, 25 Jun 2018
radarjember
icon-featured
Spotlight

Cuma 15 Puskesmas yang Punya Ipal

Selasa, 16 Jan 2018 07:40 | editor : Dzikri Abdi Setia

Limbah Medis, Spotlight Radar Jember,

(KHAWAS AUSKARNI/RADAR JEMBER)

Jika limbah medis padat masih pemusnahannya masih menggantungkan pihak ketiga, lain perkara dengan limbah medis cair. Setiap fasilitas kesehatan mesti menangani sendiri pembuangan limbah medis cairnya. Umumnya menggunakan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL).  Celakanya, untuk puskesmas, banyak yang IPAL-nya belum layak. 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Siti Nurul Qamariyah mengakui, memang tidak semua fasilitas kesehatan di Jember, khususnya puskesmas, yang memiliki IPAL yang terstandardisasi (layak, Red). Menurutnya, dari 50 puskesmas yang ada di Jember, hanya 15 yang memiliki kelayakan IPAL. Siti juga mengatakan jika perizinan serta penentu kelayakan IPAL menjadi domain Dinas Lingkungan Hidup (DLH). 

Sedangkan untuk fasilitas kesehatan yang lain, diduga juga belum semua memiliki IPAL yang layak. Untuk rumah sakit boleh jadi sudah tak ada masalah. Khususnya rumah sakit besar. Mereka umumnya sudah tak ada persoalan dengan IPAL. 

Namun, untuk klinik masih menjadi pertanyaan. Ada dugaan, masih banyak klinik yang pengelolaan IPAL-nya masih belum layak. Bahkan, ada yang tak memilikinya. 

Data di Dinas Kesehatan Jember, ada 62 klinik. Dari jumlah itu, diduga belum semua memiliki IPAL yang sudah terstandardisasi. 

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Arismaya Paharita mengatakan, urusan limbah medis bukan menjadi domainnya. “Persoalan itu menjadi kewenangan Cipta Karya,’’ katanya. 

IPAL rupanya belum menjadi syarat khusus berdirinya klinik. Sebab, faktanya, berdasar penelusuran Jawa Pos Radar Jember, beberapa klinik tak memiliki IPAL.  

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Syafi’i menuturkan, sejak beroperasinya PTSP, perizinan IPAL, baik istalasi maupun operasionalnya sama sekali belum ditangani oleh dinasnya. Syafi’i mengatakan, perizinan IPAL tidak masuk dalam rekomendasi awal dinas-dinas teknis di awal PTSP beroperasi.

Kepala Seksi Pelayanan dan Penetapan Dinas Penanaman Modan dan PTSP Kabupaten Jember Rahminda Inkandarian menegaskan, perizinan konstrusi IPAL sejauh ini masih ditangani Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya. “Sementara untuk izin operasinya masih ditangani DLH,” terangnya. 

Hal yang membingungkan, di pihak lain, Plt Direktur Rumah Sakit Daerah (RSD) Balung Nur Cahyo Hadi berujar bahwa rutin tiap dua tahun sekali manajemen RSD Balung memperbarui perizinan IPAL kepada DLH. “Dua tahun sekali habis dan harus diperbarui,” pungkasnya. 

(jr/was/ras/das/JPR)

Alur Cerita Berita

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia