Senin, 25 Jun 2018
radarjember
icon featured
Radar Semeru

Pajak Pasir Jeblok Lagi

Sabtu, 20 Jan 2018 09:40 | editor : Dzikri Abdi Setia

pajak pasir, tambang pasir lumajang, radar semeru,

PAJAK PASANG SURUT: Sebuah truk sedang menaikkan pasir di Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Pendapatan dari pajak pasir tahun 2017 kemarin jeblok dibanding tahun sebelumnya. Komisi C DPRD meminta eksekutif untuk memperketat pengawasan. Sebab, sejau (HAFID ASNAN/RAME)

Setelah sempat naik drastis, pajak pasir di tahun 2017 jeblok. Jika tahun 2016 lalu bisa tembus Rp 6,9 M tahun 2017 kemarin hanya di angka 5,1 M. Diduga, jebloknya pendapatan pajak pasir ini karena ada kebocoran akibat lemahnya pengawasan dan kontrol.

Kondisi itu menjadi perhatian khusus Komisi C DPRD. Ketua Komisi C DPRD Lumajang Suigsan mengatakan, pihaknya mendorong agar Pemkab mendirikan pos pantau untuk memperketat pengawasan dan kontrol. Sebab, jika tidak diawasi secara khusus, bukan tak mungkin pendapatan pajak pasir  ini terus menguap. Lebih-lebih manfaat yang dirasakan sejauh ini masih belum sebanding dengan kerusakan jalan akibat dilewati truk-truk besar pengangkut pasir. ”Belum sebanding. Makanya, kami terus mendorong agar penertiban terus dilakukan,’’ katanya.

Pos pantau terpadu pajak pasir ini perlu segera direalisasikan. Nantinya, satpol PP atau instansi vertikal selalu ngepos 24 jam di pos pantau itu. “Itu penting. Agar tidak ada truk pasir yang melintas tanpa membayar pajaknya,” katanya.

Selain itu, perlu adanya langkah gabungan. Satpol PP, kantor pajak, dishub, TNI/Polri harus bergabung jadi satu. “Ya bergabung untuk menjaga di pos terpadu itu. Baik pos terpadu atau pos di tempat-tempat pasir berizin. Sehingga ada kesadaran membayar pajak,” katanya.

Dia mengakui, pada 2017 ini ada penurunan dibanding tahun sebelumnya. Dan upaya mendorong pos pantau itu sudah lama tetapi gagal terus. Karena itu, dia berharap kali ini betul-betul diperhatikan. 

Sebab, jika terealisasi nanti bakal bisa memantau setiap pergerakan armada angkutan tambang ke lokasi pasir. “Kalau nggak ada ya percuma. Kalau tidak ada surat keterangan asal barang sudah jelas melanggar peraturan,” ungkapnya.

Suigsan mengakui, selama ini memang faktor utama kebocoran itu adalah pengawasan dan penertiban tambang ilegal. Tidak ada pilihan lain, tahun 2018 ini faktor pengawasan harus ditingkatkan. 

Selain itu, pihaknya juga terus mendorong agar dilakukan penertiban stockpile. “Harusnya lengkap juga izinnya. Jika tidak ini akan menjadi potensi kebocoran lainnya,” tambahnya.

Terpenting lagi adalah tidak ada jual beli kartu kendali yang kini sudah diganti menjadi SKAB. Artinya, titik kawasan yang tidak berizin menurut dia banyak meminta SKAB dari pemegang izin. Ada jual beli. “Kalau itu di cek dan ketahuan bisa dipidana. Jelas itu bertentangan dengan hukum yang berlaku,” katanya. 

Dia juga menambahkan, persoalan perizinan juga perlu disegerakan. Sebab, itu bakal menambah sumber pendapatan pasir dari pemegang izin tambang. Jika tidak, maka illegal mining akan terus bertambah. Apalagi, pemilik izin lama bisa habis masa izinnya.

(jr/fid/ras/das/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia