Senin, 28 May 2018
radarjember
icon featured
Ekonomi Bisnis

Warga Keluhkan Pasar Kepatihan

Rabu, 24 Jan 2018 08:10 | editor : Dzikri Abdi Setia

pasar kepatihan, radar jember,

MEJA PEDAGANG: Beberapa meja para pedagang yang ditinggalkan di pinggir jalan di Pasar Kepatihan. (Heru Putranto/Radar Jember)

Kondisi pasar kepatihan yang kumuh dan sesak membuat warga sekitar terganggu. Bahkan, kegiatan warga juga terganggu karena jalan di kawasan tersebut penuh dengan pedagang. Untuk itulah, warga RW 1 mendatangi  Kantor Kelurahan Kepatihan Senin kemarin (22/1).

“Diantara 250 pedagang di tempat tersebut, hanya 10 persen warga sekitar yang berjualan,” kata Santi Rahayu, ketua RW 1 Lingkungan/Kelurahan Kepatihan. 250 pedagang tersebut yang menggunakan meja, belum termasuk warga yang berjualan secara nomaden.

Selama ini, kata Santi, pengelolaan pasar tersebut dilakukan oleh Disperindag Jember dari sebelumnya dikelola dinas pasar. Warga setempat menyampaikan aspirasi tidak adanya kontribusi sama sekali dari disperindag untuk kesejahteraan warga. 

Sebab, setiap pedagang dikenai retribusi dari Rp 1000 hingga maksimal Rp 7 ribu setiap hari. Padahal, lahan yang digunakan oleh pedagang merupakan sarana umum warga RW 1. “Sampai saat jam pasar, jenazah pun tidak bisa keluar,” tegasnya. 

Menurut dia,  ada dua wilayah pasar kepatihan, satu wilayah yang murni digunakan untuk pasar. Namun seiring perjalanan waktu, sejak  tahun 1968 pasar terus berkembang sampai masuk ke wilayah lingkungan warga. “Mereka yang ada yang menggunakan jalan hingga halaman rumah warga sekitar,” tuturnya. 

Dia menegaskan warga RW 1 tidak menyalahkan pedagang karena mereka sudah membayar retribusi. Hanya saja, warga tidak mengetahui kejelasan dana tersebut. “Apakah retribusi itu pengakuan sebagai hak milik atau hanya pengelolaan sampah. Ternyata hanya untuk pengelolaan sampah,  tidak sampai menggunakan lahan permanen,” paparnya.

Bayangkan, setiap hari dari sekitar 300 pedagang ada retribusi. Santi menghitung dengan angkat satu orang Rp 2.000 dikalikan 300 pedagang, maka nilai retribusi setiap hari Rp 600 ribu. “Dinas hanya datang tarik retribusi, datang bersih-bersih siang sudah tidak ada,” ucapnya. 

Dulu, lanjut dia, ada kebijakan warga mendapat nilai kontribusi Rp 500 ribu setiap bulan untuk pengelolaan kebersihan. Namun, sekarang dana untuk pengelolaan lingkungan tersebut  malah dicabut karena tidak ada anggaran. “Itu pun hanya Rp 500 ribu per bulan dicabut, kami bayar listrik untuk penerangan lampu di sepanjang 221 meter di pasar Rp 430 ribu per bulan.  Sisa Rp 70 ribu, kabel dan lampu dari mana,” paparnya.

Tak hanya itu, setiap ada permasalahan antara pedagang, RW 1 yang mengatasi. Sanitasi yang sudah tidak sehat juga merugikan warga, bahkan  beberapa dagangan warga juga menempel di sekitar rumah. “Persoalan antar pedagang tidak pernah diselesaikan oleh Dinas, justru oleh RW setempat,” imbuh perempuan 39 tahun tersebut.

Kalau hujan, lanjut dia, jalan di lingkungan pasar tak hanya becek, tetapi juga banjir. Sebab sisa bibir selokan tinggal 5senti dengan dasarnya dari yang awalnya  30 senti. “Sudah tidak jalan sanitasinya,” paparnya.

Dirinya tak ingin memindah pasar, tetapi ingin menyejahterakan pedagang dan 683 warga sekitar. Tawaranya adalah membangun kemitraan dengan disperindag. “Tuntutan kami bagaimana nilai kesejahteraan keluarga besar  kami bisa terkaver,” jelasnya. 

Sementara itu, Anas Ma’ruf, kepala Disperindag Jember mengaku pihaknya masih mencarikan solusi terkait permintaan warga RW 1 tentang pengelolaan Pasar Kepatihan. “Sesuai dengan Perda 13 tahun 2006, pasar tetap harus dikelola pemerintah, sehingga bila retribusi bila ditarik masyarakat tentunya akan menyalahi,” ucapnya. 

Dia menilai warga mengeluh karena merasa terganggu, keluar masuk rumah sulit, sampah dan rombong yang ditinggalkan pedagang. “Rencana kami fokus pada penanganan sampah dan penataan pedagang,” pungkasnya.

(jr/gus/hdi/das/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia