Senin, 25 Jun 2018
radarjember
icon featured
Radar Semeru

Izin Menteri Sempat Jadi Polemik

Selasa, 13 Feb 2018 07:15 | editor : Dzikri Abdi Setia

pilkada lumajang, kpu lumajang, Panwaskab Lumajang, radar semeru,

Mendengar kabar mutasi pejabat yang dilakukan Bupati Lumajang, Drs H as’at MAg, Panwaskab dan KPU Lumajang kemarin bertindak cepat. Dua lembaga penyelenggara pilkada itu langsung berkirim surat. Sebab, izin menteri menjadi salah satu syarat penetapan incumbent menjadi calon dalam Pilkada 2018. Baru tadi malam, KPU menerima salinan izin menteri itu.

Mutasi yang dilakukan petahana pada Jumat (9/2) kemarin dilakukan pada sebanyak 652 pejabat dan tenaga fungsional. Terinci Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) 9 orang, Pejabat Administrator (Eselon III) 63 orang Pejabat pengawas (Eselon IV) 189 orang dan Tenaga Fungsional sebanyak 391 orang.

Mutasi inilah yang kemudian disikapi oleh lembaga penyelenggara pemilu. Akhmad Mujaddid MR, ketua Panwaskab menegaskan, pihaknya sudah berkirim surat pada bupati terkait mutasi itu. “Dari panwas sudah bersurat ke bupati. Tapi jawabannya antara Senin atau Selasa. Tetapi Senin (hari ini) kan penetapan,” ungkapnya.

Dia mengaku, awalnya mendapat informasi terakhir jika tidak ada mutasi. “Kok moro-moro Jumat, ya kita kan tidak ada persiapan apa-apa,” ungkapnya. Oleh karena itu, pihaknya masih menunggu surat izin menteri itu.

Jadid, sapaan akrabnya, mengaku tetap akan menjalankan fungsinya. Sebab, di UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada itu jelas. Enam bulan sebelum penetapan oleh penyelenggara, incumbent tidak diperkenankan merotasi pejabat tanpa izin menteri. 

Siti Mudawiyah SE, Ketua Panwaskab yang tadi malam dikonfirmasi juga demikian. Pihaknya juga sigap bertindak. “Kemarin sudah konfirmasi dan klarifikasi secara lisan pada pak Bupati, akan dikirim begitu,” ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga telah berkirim surat pada tim pemenangan Bapaslon Drs H As’at MAg – H Thoriq. Termasuk memberitahu LO bapaslon. “Tapi belum ada jawaban,” terangnya. Kondisi ini memang bakal menyulitkan. Sebab, hari ini adalah penetapan bakal pasangan calon menjadi calon. 

Oleh karena itu, pihaknya memilih akan mengadakan rapat internal dulu. “Kita akan rapat internal dulu. Keputusannya ya tergantung besok. Sebab, izin menteri itu berkaitan dengan penetapan juga,” jelasnya.

Namun, tadi malam, sekitar pukul 19.00, salinan surat izin menteri itu dia terima. “Sudah kami terima. Salinan izin menteri sudah ada pada KPU, jadi klir, tidak ada masalah,” ungkapnya.

Sementara itu, Solikin SH, ketua Tim Pemenangan As’at – Thoriq tadi malam sempat dikonfirmasi. Dia menegaskan jika izin menteri terkait mutasi pekan kemarin sudah ada. Prinsipnya mutasi memang menurut aturan itu seperti itu, tetapi mutasi yang dilakukan sudah dapat persetujuan dari menteri, “Sudah ada izin menteri itu. sudah prosedur,” ungkapnya.

Hal ini tertuang dalam Surat Kemendagri no: 820/005/OTDA tertanggal 2 Januari 2018 yang berisi tentang persetujuan mutasi pejabat administrator, pengawas, dan fungsional di Pemkab Lumajang yang ditandatangani Dirjen Otoda Dr Sumarsono. Selain itu, ada surat nomor 821/779/SJ tertanggal 6 Februari 2018 terkait persetujuan pengangkatan dan pelantikan Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Pemkab Lumajang.

Kalau tidak ada izin, dirinya menegaskan tentu akan sangat berisiko. “Tidak akan berani jika tidak ada izin menteri,” katanya. Dia menegaskan sangat memahami peraturan perundang-undangan. 

“Kita taati itu. Semua sudah sesuai prosedur. Mutasi sudah dilakukan setelah mendapat persetujuan menteri,” pungkasnya. 

(jr/fid/ram/das/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia