Jumat, 22 Jun 2018
radarjember
icon featured
Radar Ijen

Bahas Definisi APK Sampai Deadlock

Sabtu, 24 Feb 2018 19:50 | editor : Dzikri Abdi Setia

pilkada bondowoso, KPU Bondowoso, radar ijen,

BAHAS DEFINISI: Panwaslu bersama KPUD, tim dua paslon dan satpol PP membahas tentang definisi APK. (Heru Putranto/Radar Ijen)

Banyaknya banner bergambar pasangan calon, menjadi pembahasan oleh panitia pengawas pemilu (panwaslu). Sebab ada desakan kepada panwas agar menertibkan banner yang bergambar paslon yang selama ini bertebaran. Namun panwas tidak berani gegabah, sehingga mengundang berbagai pihak, termasuk dua tim paslon untuk membahasnya.

Divisi Pengawasan dan Penindakan Pawaskab, Zainul Hasan mengatakan, dalam semua tindakan panitia pengawas harus berpacu pada aturan yang ada. Sementara berdasarkan PKPU, yang dinamakan Alat Peraga Kampanye (APK), sudah ada ketentuan khususnya. “Akhirnya pembahasan yang dilakukan  masih tarik ulur, dan belum ada kesepakatan,” terangnya. 

Dalam pembahasan itu, panwaskab melibatkan Liaison Officer (LO) dari Pasangan Dhafir-Dayat dan Salwa-Bachtiar. Selain itu ada perwakilan KPUD dan Satpol PP Bondowoso. Namun dalam pembahasan itu, belum ada titik temu atau deadlock. Panwaskab akan kembali menjadwalkan pertemuan pada 24 Pebruari besok di Kantor Panwaskab (Kompleks Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman). 

Dijelaskan, pada 24 Februari itu harus ada kesepakatan tentang definisi banner, sehingga ada kejelasan koridor apakah banner yang selama ini banyak bertebaran dan dibuat sebelum tanggal penetapan, masuk APK atau tidak. Jika masuk, maka harus di tertibkan atau harus di daftarkan. Dan jika tidak masuk artinya hanya banner biasa yang tidak perlu ditertibkan.

Zainul Hasan menambahkan, berdasarkan koridor PKPU, benda yang disebut APK itu memang ada ketentuan khususnya. Mulai ukuran lebar panjangnya, konten sampai gambarnya. Sementara menurut aturan, banner yang selama ini bertebaran adalah banner biasa. Sehingga jika memang harus ditertibkan, tidak bisa menggunakan aturan yang ada. “Bisa ditertibkan, dengan kesepakatan bersama tim dari masing-masing paslon,” terangnya. 

Sementara Mahrus Alin LO dari Salwa-Bachtiar mengatakan dalam pembahasan itu masih ada tarik ulur. Hanya memang terkait APK yang sudah ada dan tidak masuk dalam PKPU harus ada kesepakatan. “Kami akan hadir dalam pertemuan kembali terkait masalah banner yang selama ini sudah terpasang dan tidak masuk dalam PKPU,” paparnya. 

(jr/hud/ram/das/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia