Jumat, 22 Jun 2018
radarjember
icon featured
Kesehatan

Dorong Ada Perbup Tentang JKN dan KIS

Minggu, 11 Mar 2018 10:15 | editor : Dzikri Abdi Setia

JKN, KIS, BPJS Kesehatan,

DAFTAR BPJS KESEHATAN: Suasana warga saat mendaftar menjadi peserta JKN di kantor BPJS Kesehatan, kemarin. (Bagus Supriadi/Radar Jember)

Minimnya warga yang menjadi peserta BPJS Kesehatan menuntut peran pemerintah daerah untuk berbuat lebih banyak. Salah satunya, mendesak dibuatnya Peraturan Bupati atau instruksi tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). 

Sampai sekarang, penduduk yang terdaftar sebagai peserta JKN masih sekitar 1,1 juta. “Ïni  sesuai dengan Inpres nomor 8 tahun 2017,” kata Anggun Laili, staf Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Jember, kemarin. 

Inpres tersebut tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Peran pemerintah sangat penting dalam mensukseskan program tersebut.

Yakni, mendaftarkan warganya teruma warga miskin dan tidak mampu. Selain itu, membuat regulasi yang mewajibkan seluruh penduduknya, baik pekerja mandiri atau penerima upah untuk menjadi peserta JKN-KIS. “Kemarin ada forum yang melibatkan OPD membahas tindak lanjut Inpres ini,” tuturnya.

Hasilnya, sempat membahas tentang perbup yang menginstruksikan agar penduduk Jember. Kemudian, saat proses perizinan, seperti perizinan usaha agar mensyarakatkan pekerjanya ikut JKN-KIS. 

Begitu juga saat warga hendak melakukan proses  administrasi publik, seperti pengurusan akte kelahiran, KK dan lainnya. Mereka bisa diminta untuk ikut mendaftar sebagai peserta JKN-KIS. ”Kami apresiasi pemkab karena memiliki komitmen untuk mewujudkan seluruh warga Jember masuk sebagai peserta JKN KIS pada tahun 2018,” papar perempuan asal Malang ini.

Sekarang, lanjut Anggun, peserta JKN - KIS sekitar 54 persen atau sekitar 1,1 juta warga dari total jumlah penduduk Jember. Sekitar 40 persen masih belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS. “Sebelum 2018 berakhir harus masuk semua, ikut kepesertaan JKN – KIS,” harapnya. 

Untuk itu, penggodokan perbup seperti apa mekanismenya, apakah berbentuk instruksi bupati atau perbup terus dilakukan. Jelasnya akan dibentuk peraturan yang penduduknya wajib ikut BPJS kesehatan. “Target 1 Januari 2019 seluruh warga Indonesia harus jadi peserta JKN-KIS,” tandasnya. 

(jr/gus/hdi/das/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia