Kamis, 21 Jun 2018
radarjember
icon featured
Kesehatan

Ongkos Ambulans Desa Sudah Ditanggung APBDes

Sabtu, 24 Mar 2018 11:35 | editor : Dzikri Abdi Setia

Ambulans Desa,

SUDAH DITANGGUNG: Salah satu ambulans desa yang ada di kompek Kantor Desa Jarit, Kecamatan Candipuro. (Khawas Auskarni/RAME)

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lumajang menegaskan jika biaya operasional ambulans desa sudah ditanggung oleh Anggaran Pendapat dan Belanja Desa (APBDes) di masing-masing desa. Kalaupun terpaksa melibatkan swadaya warga, mesti diatur dalam Peraturan Desa (Perdes).  

Kepada Jawa Pos Radar Semeru, Kepala Bidang Layanan Kesehatan Dinkes Kabupaten Lumajang Rina Dwi Astutik, Senin (12/3) menjelaskan, proporsi anggaran operasional ambulans desa dalam APBDes bisa mencapai hingga Rp 15 juta per tahun. Anggaran itu digunakan untuk biaya perawatan kendaraan, upah sopir, bahan bakar (BBM), juga termasuk pajak kendaraan. “Biayanya sudah diambilkan dari APBDes,” ujar Rina. 

Sumber pendanaan kedua, lanjutnya, melalui dana swadaya masyarakat. Kendati demikian, opsi ini mesti diatur dalam Peraturan Desa (Perdes). Untuk itu, jika memang masing-masing desa pengguna ambulans desa memiliki Perdes yang mengatur tentang dana swadaya itu, harusnya disosialisasikan pada masyarakat setempat. 

Pejabat Dinkes yang juga dokter gigi itu mengarahkan, sebaiknya ambulans desa dimanfaatkan sesuai fungsinya. Tidak digunakan untuk fungsi lain yang tidak sesuai dengan ketentuan. ”Fungsi lain itu misalnya untuk ngangkut orang kondangan. Yang seperti ini masih saja terjadi di lapangan,” ucapnya. 

Sesuai dengan aturan, setiap bulan, pejabat desa wajib melaporkan pemanfaatan ambulans desa kepada dinkes. Desa sudah harus memberikan pelaporan itu paling lambat tanggal 10 tiap bulannya. 

Laporan yang diterima dinkes dari desa lantas akan menjadi salah satu dasar pemantauan sekaligus evaluasi terhadap ketepatan sasaran, waktu, dan kelancaran pemanfaatan ambulan desa di desa bersangkutan. “Selain itu, dampak, pemanfaatan, sekaligus permasalahan yang timbul, serta upaya pemecahannya juga terus kami pantau dan evaluasi,” papar Rina. 

Realisasi ambulans desa sudah dimulai Pemkab Lumajang sejak 2009. Distribusinya dilakukan bertahap tiap tahun. Hingga akhir awal 2018 ini, sudah 166 desa yang memiliki ambulans. Sementara 32 sisanya masih harus menunggu giliran. “Sisanya rencananya akan didistribusikan tahun ini,” pungkasnya. 

Pemkab Lumajang menginisiasi program ambulans desa untuk menekan angka kematian yang disebabkan lambatnya penanganan. Desa-desa yang secara geografis jauh dengan akses kesehatan serta memiliki angka kematian ibu tinggi menjadi yang paling prioritas untuk mendapatkan jatah ambulans desa paling awal.

(jr/was/aro/das/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia