Senin, 28 May 2018
radarjember
icon featured
Radar Jember

Aksi Tunggal Lawan Terorisme

Selasa, 15 May 2018 21:05 | editor : Dzikri Abdi Setia

teror bom surabaya, lawan teror,

LAWAN TEROR: Fiska Maulidian Nugroho, dosen Fakultas Hukum Unej yang melakukan aksi tunggal melawan ideologi teror di kawasan kampus Unej, kemarin. (dwi siswanto/radar jember)

Rentetan teror bom yang terjadi di Surabaya dan Sidoarjo selama 26 jam sejak kemarin, menimbulkan banyak keprihatinan semua pihak. Fiska Maulidan Nugroho, dosen di Universitas Jember sampai turun ke jalan sendirian, beraksi menyerukan kewaspadaan terhadap berkembangnya ideologi teror, khususnya di daerah kampus. 

 “Masyarakat tidak perlu takut. Kita bisa mencegah terorisme dengan mengembangkan ideologi atau ajaran damai di masyarakat,” tutur pengajar Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Jember tersebut. 

Seorang diri, Fiska berkeliling kawasan kampus dengan membawa spanduk dan pelantang suara. Tak pelak, aksi tersebut sempat mendapat perhatian dari masyarakat dan kalangan mahasiswa yang melintas. Sebagian mahasiswa dan masyarakat juga membubuhkan tanda tangan sebagai simbol dukungan untuk melawan dan tidak takut terhadap aksi teror yang dilakukan kelompok yang tidak bertanggung jawab tersebut. 

Diakuinya, kampus berpotensi menjadi sasaran untuk tumbuh kembangnya ideologi radikal. Pihak Unej pun, menurut Fiska, selama beberapa tahun terakhir sudah berupaya mengantisipasinya melalui serangkaian kajian dan penelitian. Namun, upaya tersebut perlu lebih ditingkatkan lagi. 

“Unej perlu mendeteksi kemungkinan masuknya virus ideologi kekerasan lewat kajian-kajian di kampus, bisa bekerja sama dengan aparat,” tutur mantan aktivis PMII Unej ini. 

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, selama dua hari, serangkaian teror bom terjadi di Surabaya dan Sidoarjo. Bermula dari meledaknya bom bunuh diri di tiga gereja dalam waktu yang berdekatan pada Minggu (13/05) pagi, hingga terjadinya serangan bom di Mapolresta Surabaya. 

Perlu Aturan Cegah Penyebaran Terorisme

Kejadian teror bom bunuh diri yang beruntun terjadi di Surabaya membuat semua pihak mengutuk kekejaman ini. Pemerintah seharusnya segera bertindak agar tidak terus terjadi ancaman teror seperti ini, utamanya dari warga Indonesia sendiri. Salah satu yang terpenting yakni aturan pencegahan penyebaran ajaran teroris.

Hal ini disampaikan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Dr Nurul Ghufron. Dirinya menuturkan, selama ini pemerintah dan aparat keamanan hanya melihat teroris dari perspektif pidana saja. “Selama ini, Undang-undang teroris hanya dalam perspektif pidana,” jelasnya. Sehingga, aparat sibuk untuk menghukum para pelaku teror yang sudah melakukan aksi di banyak tempat.

Menurut Ghufron, hal ini sebenarnya tidak efektif. Dirinya mengatakan bahwa teror adalah ajaran yang salah. “Teroris tak akan bisa diberantas dengan ditembak mati, tak kan bisa dipenjara. Karena kematian bagi mereka memang impian,” jelasnya. Kematian dianggap keindahan, bukan hal yang menakutkan. Sehingga, tidak akan jera dan takut dengan ancaman pidana mati.

Oleh karena itu, diperlukan sanksi pidana nonpenjara. Misalnya, terpidana teroris harus dimanfaatkan untuk membongkar jaringannya. Ghufron menuturkan bahwa teroris tidak bisa diberantas dengan instrumen hukum pidana saja. Namun, selama ini belum ada aturan pencegahan penyebaran ajarannya. “Yang perlu adalah legalisasi peraturan perlindungan warga dari penyebaran ajaran teroris,” tegasnya. 

Dirinya menjelaskan bahwa hal ini penting, karena selama ini teroris mengubah pola pikir masyarakat. “Dari rahmah menjadi marah, bahkan membunuh menjadi halal karena doktrin salah,” jelasnya. Sehingga, tidak akan mampu hanya dengan dihukum apa pun tanpa dengan upaya mengubah pola pikir yang salah.

Menurut Ghufron, yang harus dilakukan adalah upaya pencegahan mulai dari proses pemikiran dan penyebarannya, sehingga ada perlindungan bagi warga negara dari ajaran terorisme. “Misalnya konten pengajian sampai pada kurikulum-kurikulum pendidikan yang intoleran belum ada larangan,” terangnya.

Termasuk juga pelarangan serta pembatasan penyebaran ajaran teroris melalui situs, web, grup media sosial, dan siapa pun yang selalu menyebarkan ajaran terorisme. “Biasanya dengan kedok dakwah dan kebaikan-kebaikan lainnya,” ucapnya. Padahal, substansinya jelas teroris, namun tidak ada kontrol sama sekali dari pemerintah.

Hal inilah yang diakui Ghufron perlu larangan. Sebab, antara dakwah dan penyebaran ajaran terorisme sudah kabur. “Pemerintah harus memberi kejelasan identitas dan ciri-ciri ajaran teroris. Agar tidak semuanya telanjur. Termasuk memutus rantai regenerasi teroris,” jelasnya menambahkan.

Dengan demikian, pemerintah memiliki kontrol agar warga tidak sampai terkena penyebaran terorisme ini. Dirinya mencontohkan kelonggaran hal ini, termasuk di bidang pendidikan sekalipun. “Masih banyak sekolah yang tidak mau upacara dan menghormati bendera. Itu padahal bisa diindikasi bibit-bibit terorisme,” jelasnya. Ini sebagai contoh bentuk intoleran dan ketidaksetiaan kepada NKRI.

Terkait banyaknya yang mengaitkan dengan Islam, ditegaskan Ghufron, teroris bukan Islam dan Islam bukan teroris. “Teroris itu ajaran yang ingin menghantui menyebarkan ketakutan untuk memaksakan kepentingannya,” jelasnya. Mengapa agama, karena cara masuk melalui doktrin ajaran agama paling mudah untuk mengubah dan menggerakkan manusia dengan mengatakan perintah dan ketaatan terhadap Tuhan.

Masyarakat kadang ikut mengamini dan menyebarkan ajaran teroris karena ketidakpahaman ajaran teroris yang mengubah ajaran Islam. “Seakan-akan Islam, jihad. Padahal jelas itu pembunuhan,” terangnya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada masyarakat untuk juga melindungi anak-anak dari ajaran Islam yang tidak ramah. “Termasuk memilih sekolah, padahal kurikulumnnya mengajarkan benih intoleran,” jelasnya. Termasuk komunitas yang sudah merasuk di perumahan dan kampung-kampung perlu diwaspadai. “Agar tidak menjadi ladang penyebaran terorisme tanpa kita sadari,” pungkasnya.

(jr/ad/ram/hdi/das/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia