Jumat, 22 Jun 2018
radarkediri
icon featured
Hukum & Kriminal
Sidang Kasus Suap

Hanya Dituntut Dua Tahun Penjara

Harjanto dan M Bisri Setor Ratusan Juta

Minggu, 25 Feb 2018 12:16 | editor : Adi Nugroho

Foto by: REKIAN - RadarKediri/JawaPos.com

Foto by: REKIAN - RadarKediri/JawaPos.com

NGANJUK - Kepala Dinas Lingkungan Hidup nonaktif Harjanto dan Kabag Umum RSUD Nganjuk nonaktif M Bisri tidak akan mendekam di tahanan dalam waktu lama. Pasalnya, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya kemarin, dua terdakwa kasus suap jual-beli jabatan di Pemkab Nganjuk itu hanya dituntut dua tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sidang dimulai sekitar pukul 15.00. Dalam pembacaan tuntutannya, JPU KPK Ni Nengah Gina Saraswati mengatakan, baik Harjanto maupun M Bisri terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. “Tidak ada alasan pemaaf atau pembenar untuk terdakwa,” kata Gina. 

Harjanto dan M Bisri sama-sama dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf b jo pasal 64 ayat 1, UU No. 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 tentang pemberantasan korupsi. Dua pasal itu dikenakan kepada keduanya karena mereka dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Karenanya, JPU KPK menuntut dua terdakwa dihukum penjara selama dua tahun dikurangi masa tahanan. Tidak hanya itu, JPU juga menuntut terdakwa untuk membayar denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan.

Tuntutan itu, menurut Gina sesuai dengan fakta-fakta di persidangan. Yaitu, Harjanto dan Bisri terbukti telah memberikan suap kepada Bupati nonaktif Taufiqurrahman. “Pemberian uang dianggap sebagai loyalitas pada atasan,” lanjut jaksa berkacamata ini.

Selama persidangan, lanjut Gina, JPU KPK mendapati fakta setoran hingga ratusan juta rupiah untuk Taufiqurrahman. Yaitu, Harjanto menyetor uang total Rp 330 juta dari Rp 500 juta yang diminta Taufiq. Uang tersebut merupakan imbalan atas pengangkatan Harjanto sebagai kepala dinas lingkungan hidup.

Kemudian, Bisri menyetor Rp 400 juta. Seperti halnya Harjanto, Bisri menyetor uang kepada Taufiq sebagai imbalan atas jabatannya sebagai kabag umum RSUD Nganjuk.

Uang ratusan juta itu didapatkan Bisri dari sejumlah pegawai eselon III dan IV di lingkungan RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono yang hendak dimutasi. Nilainya beragam. Mulai Rp 10 juta, Rp 25 juta hingga Rp 50 juta tiap orang.

Pemberian uang ratusan juta rupiah untuk Taufiq itu melalui beberapa orang. Selain lewat ajudan bupati, uang juga diberikan lewat Suwandi, terdakwa kasus suap lainnya yang disebut-sebut sebagai orang dekat Taufiq.

Adapun Harjanto mendapatkan uang suap setelah menerima fee dari kegiatan kedinasan. Mulai meminta jatah kepada para kepala bidang (kabid) hingga menyasar rekanan yang melaksanakan proyek di dinas LH. Perbuatan mereka itulah yang dianggap salah.

Meski demikian, JPU juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan. Di antaranya, terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum. “Terdakwa juga mengakui perbuatannya dan menyesal. Berjanji tidak akan mengulanginya,” tandas Gina. 

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia