Senin, 18 Jun 2018
radarkediri
icon featured
Features

Membangun Nasionalisme melalui Pilkada

Minggu, 25 Feb 2018 12:33 | editor : Adi Nugroho

Dr. M. Ali Anwar

Dr. M. Ali Anwar

Untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, belakangan ini muncul tantangan-tantangan baru berupa etnonasionalisme (faham kebangsaan berdasarkan ras, suku) dan masalah kebhinekaan. Kemudian, fundamentalisme agama yang berniat mendirikan khilafah transnasional, serta fundalisme pasar yang melahirkan frustasi dan ketimpangan.

Untuk mempertahan persatuan dan kesatuan bangsa, tiga tantangan itu harus ditaklukkan. Kekokohan NKRI akan tercipta jika sanggup mengelola kebhinekaan dan mampu mentransformasikan nasionalisme etnis (ethnic nationalism) menuju nasionalisme kewarganegaraan (civic nationalism).

Politik berbasis sentimen primordial (primordial sentiments) dirombak menjadi politik sipil (civil politics) berkeadaban. Selanjutnya, masyarakat majemuk (plural society) yang terfragmentasi, ditansformasikan menjadi masyarakat multikultural (multicultural society) yang mengakui dan menghargai kehadiran beragam kelompok dalam kesatuan masyarakat luas.

Menerima perbedaan sosio-kultur, serta memberdayakan dan mendorong kontribusi mereka melalui penerapan budaya inklusi dalam masyarakat luas.

Pilkada serentak akan digelar pada 27 Juni 2018. Pilkada merupakan momentum penting dalam membangun kesatuan dan persatuan dalam bingkai berdemokrasi secara langsung. Seluruh warga Nganjuk terlibat langsung, ikut menentukan jalannya demokrasi melalui pilkada.

Momentum pilkada 2018 ini harus jadi media untuk membangun nasionalisme kewarganegaraan (civil nationalism). Yaitu, dengan memilih siapapun calon yang telah ditetapkan oleh KPU. Tetapi, tidak menggunakan pertimbangan ras, suku, agama, atau unsur primordialisme lainnya.

Melainkan dipandang sebagai warga negara yang memiliki hak sama. Memilih calon berdasar visi, misi, dan program calon terhadap masa depan Nganjuk. Jika hal itu bisa diwujudkan, persatuan dan kesatuan bangsa akan menguat.

Momentum pilkada juga jadi kesempatan untuk membangun politik berkeadaban. Politik yang menjunjung tinggi etika dan moral. Menjadikan media sebagai pendidikan politik bagi warga. Berpolitik partisipatif dengan melibatkan semua unsur masyarakat secara langsung. Terutama, untuk membangun kebersamaan dalam memilih pemimpin.

Pemimpin yang baik lahir dari proses yang baik. Tidak ada pemimpin baik yang dilahirkan dengan cara yang tidak baik. Karenanya, momentum pilkada harus jadi pembelajaran dalam membangun masyarakat yang mengakui dan menghargai kehadiran keberagaman kelompok dalam kesatuan masyarakat.

Cara yang harus ditempuh, di antaranya, dengan memberi pemahaman jika pilkada 2018 ini tidak hanya berlangsung di Nganjuk. Melainkan di seluruh pelosok tanah air. Diikuti oleh kandidat dan pemilih dari aneka ragam suku dan ras yang berbeda.

Meski demikian, tujuannya sama. Yaitu memilih pemimpin yang mampu menyatukan dan mengembangkan daerah untuk kesejahteraan bersama. Pilkada bukan sekedar formalitas untuk menjalankan tahapan berdemokrasi. Melainkan, tonggal awal untuk membangun proses regulasi berdemokrasi yang baik dan benar di negeri ini.

Jika hal tersebut terwujud, pilkada tidak hanya akan menghasilkan pemimpin yang membawa kemajuan untuk Kabupaten Nganjuk. Melainkan, pilkada akan berlangsung aman dan damai. Masyarakatnya bersatu, karena meski mendukung kandidat yang berbeda, tujuan mereka sama. Memajukan Nganjuk. Menyejahterakan Nganjuk. (*) Penulis adalah Dosen IAI Pangeran Diponegoro dan Ketua PC ISNU Nganjuk

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia