Minggu, 24 Jun 2018
radarkudus
icon featured
Politik

12 Parpol Penuhi Syarat Dokumen Administrasi Perbaikan Keanggotaan

Rabu, 13 Dec 2017 11:15 | editor : Ali Mustofa

SYARAT KEANGGOTAAN: KPU Blora menyerahkan berkas hasil penelitian administrasi kepada salah satu parpol belum lama ini.

SYARAT KEANGGOTAAN: KPU Blora menyerahkan berkas hasil penelitian administrasi kepada salah satu parpol belum lama ini. (SUBEKAN/RADAR KUDUS)

KOTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Blora menyerahkan hasil penelitian atas dokumen administrasi perbaikan keanggotaan partai politik tingkat Kabupaten Blora. Hasilnya, semua parpol dinyatakan memenuhi syarat.

Muhammad Hamdun, komisioner KPU Blora mengungkapkan, sebelumnya dari 12 parpol yang menyerahkan daftar keanggotaannya ke KPU Blora, lima di antaranya belum memehuhi persyaratan keanggotaan 1/1.000. Yakni, PKB, Nasdem, Hanura, Gerindra dan Garuda. Mereka pun harus memperbaikinya.

”Untuk tiga lainnya, yaitu PPP, Demokrat, dan Perindo. Ketiganya hanya menambahi keanggotaan saja meski sudah dinyatakan memenuhi syarat. Untuk empat parpol lainnya tidak melakukan perbaikan karena telah memenuhi jumlah keanggotaan 1/1000,” jelasnya.

Dengan demikian, ke-12 parpol tersebut dinyatakan telah memehuhi persyaratan keanggotaan 1/1.000. Dari jumlah parpol tersebut, 10 di antaranya partai lama. Sedangkan dua lainnya partai baru. Yakni, Perindo dan Garuda.

Adapun sembilan partai yang sempat dinyatakan KPU gagal dalam proses pendaftaran partai politik peserta pemilu karena dinilai tidak memenuhi semua syarat yang diminta undang-undang, hingga kemarin belum ada yang menyerahkan berkasnya kembali. Padahal, dari KPU sesuai keputusan Bawaslu yang terbaru, diminta tetap memproses syarat dari sembilan parpol tersebut. ”Belum sama sekali. Yang sudah koordinasi baru PBB dan PIKA,” tegasnya.

Mereka adalah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Islam Damai Aman (Idaman), Partai Bhennika Indonesia, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Rakyat, Partai Swara Rakyat Indonesia, Partai Indonesia Kerja, dan Partai Republik.

Menurutnya, perbaikan persyaratan dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan atau belum memenuhi syarat dan atau tidak memenuhi syarat pada penelitian administrasi. Selain itu perbaikan adalah hak partai politik. Dengan demikian partai politik yang menentukan sendiri apakah akan memperbaiki atau tidak.

(ks/sub/lil/top/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia