Jumat, 22 Jun 2018
radarkudus
icon featured
Jepara

Enam Desa di Jepara Tergerus Abrasi

Sabtu, 13 Jan 2018 08:00 | editor : Panji Atmoko

RUSAK LINGKUNGAN: Reklamasi ilegal di beberapa pantai mengakibatkan permukaan air laut naik ke wilayah lain yang mengkibatkan abrasi.

RUSAK LINGKUNGAN: Reklamasi ilegal di beberapa pantai mengakibatkan permukaan air laut naik ke wilayah lain yang mengkibatkan abrasi. (M. KHOIRUL ANWAR/RADAR KUDUS)

JEPARA - Warga di Desa Bulakbaru, Kecamatan Kedung, saat ini dihantui kekhawatiran desanya akan hilang karena tergerus abrasi. Selama setengah tahun terakhir, sudah 10 meter luas daratan di desa itu hilang dimakan air laut.

Tidak hanya Desa Bulakbaru yang mengalami hal itu. Lima desa lain di pesisir Kecamatan Kedung juga mengalami hal yang sama. Desa tersebut di antaranya Tanggultlare, Panggung, Surodadi, Kalianyar, dan Kedungmalang.

Kepala Desa Bulakbaru Purwoko mengungkapkan, dalam kurun waktu setahun ini, air laut sudah masuk ke daratan sejauh 10 meter. Apalagi dalam beberapa tahun lalu, luas daratan di desa itu jauh menyusut. “Ini belum musimnya gelombang. Kalau pas musim gelombang nanti kok berkepanjangan, pengikisannya bisa sampai 20 meter. Biasanya Februari mulai tinggi,” ujarnya.

Purwoko menambahkan, dilihat sejak 2011, wilayah daratan terkikis sejauh 200 meter. Pihaknya khawatir kalau belum ada tindakan dari pemerintah, Desa Bulakbaru akan hilang. Begitu juga dengan desa yang lain, terancam hilang.

“Dulu desa kami pernah tenggelam. Jaraknya sekitar tiga kilometer dari bibir pantai yang sekarang. Apakah kejadian itu terulang lagi, kami tidak ingin itu terjadi. Desa Tanggul dan Tlare dulunya dua desa. Karena abrasi menjadi satu desa,” ungkapnya.

Selain faktor alam, penggunaan cantrang oleh sejumlah nelayan mengakibatkan abrasi terus menggerus daratan. Alat yang tidak ramah lingkungan tersebut digunakan dekat dengan bibir pantai. Akibatnya terumbu karang mengalami kerusakan. Sehingga tidak mampu menahan gelombang air laut menuju daratan.

”Mereka masih tetap menggunakan cantrang karena tak ada tindakan yang tegas dan memiliki solusi lain untuk mencari penghidupan di laut. Kami tidak punya wewenang untuk melarang mereka. Bukan hanya warga sekitar, nelayan luar kabupaten terkadang menggunakan cantrang di sini,” ujarnya.

Untuk mengatasi masalah abrasi, pihaknya bersama desa lainnya telah menanam mangrove. Namun, hasilnya tidak maksimal. Banyak tanaman baru yang mati karena diterjang ombak.

Pihaknya berharap pemerintah membangun pemecah ombak. “Setelah dibangun pemecah gelombang, penanaman mangrove bisa lebih efektif. Selama ini tidak ada tameng berbentuk sabuk pantai,” katanya.

Saat dimintai konfirmasi mengenai permasalahan abrasi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jepara Wasiyanto menjelaskan, bidang pesisir yang menangani abrasi tidak lagi menjadi kewenangan dinas. Sekarang bidang pesisir dan pengawasan diambil alih langsung oleh provinsi.

“Data yang sebelumnya ada di dinas. Abrasi memang disebabkan beberapa hal. Selain cantrang dan rusaknya terumbu karang, reklamasi pantai juga mengakibatkan permukaan air laut meninggi di wilayah lain,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jepara Fatkhurrohman mengaku tidak memiliki wewenang mengenai hal tersebut. “Kami prihatin dengan kondisi abrasi di Jepara terutama daerah selatan. Meski bukan wewenang kami, tahun ini akan dipetakan daerah kerusakan mangrove di Jepara. Setelah itu, upaya konservasi akan kami laksanakan. Hanya itu yang bisa kami lakukan,” paparnya.

(ks/war/ris/aji/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia