Sabtu, 23 Jun 2018
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

PTUN Tolak Gugatan Mahar

Jumat, 12 Jan 2018 08:05 | editor : Abdul Basri

PTUN Tolak Gugatan Mahar

PAMEKASAN – Keinginan Marzuki dan Haryanto Waluyo (Mahar) maju di kontestasi pilkada serentak 2018 kandas. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya menolak seluruh gugatan Mahar.

Kuasa Hukum Mahar Yudihari mengatakan, amar putusan majelis hakim aneh. Sebab, materi gugatan Mahar sepenuhnya ditolak dan materi eksepsi KPU Pamekasan juga ditolak. ”Jadi tidak ada yang kalah dan yang menang. Yang menang hakim,” katanya Kamis (11/1).

Pihak Mahar kecewa terhadap keputusan hakim itu. Dengan demikian, tuntutan agar pasangan Mahar diloloskan sebagai calon bupati dan wakil bupati akan dilayangkan ke lembaga yang lebih tinggi. Yakni, Mahkamah Agung (MA).

Menurut Yudihari, gugatannya itu bukan semata agar pasangan Mahar bisa ikut kontestasi politik lima tahunan. Tetapi, agar masyarakat diberi pemahaman tentang keadilan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Gugatan ke MA itu akan segera dilayangkan. Waktu tiga hari pasca putusan yang dimiliki akan dimanfaatkan untuk menyusun materi gugatan. Inti gugatan tersebut sama dengan sebelumnya, yakni KPU harus menetapkan Mahar sebagai paslon bupati dan wakil bupati.

Pihaknya tidak akan meminta KPU menghitung ulang bukti dukungan. Sebab, tidak menutup kemungkinan bukti tersebut sudah dikurangi jumlahnya oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Di tempat terpisah, Ketua KPU Pamekasan Moh. Hamzah tidak menanggapi hasil keputusan hakim itu. Permohonan klarifikasi yang disampaikan melalui pesan WhatsApp hanya dibaca tanpa memberi tanggapan apa pun.

Untuk diketahui, pasangan Mahar mendaftar sebagai calon bupati dan wakil bupati melalui jalur independen. KPU menyatakan Mahar tidak memenuhi syarat dukungan. Tak puas dengan keputusan KPU, tim Mahar melapor ke panwaslu.

Sebab, ada satu kardus berisi dukungan yang tidak dihitung. Melalui serangkaian pemeriksaan, Panwaslu Pamekasan merekomendasi agar kardus tersebut dihitung. Pasca dihitung, ternyata tidak sampai pada ambang batas 50 ribu dukungan.

Dengan demikian, Mahar tetap tidak bisa ditetapkan sebagai paslon bupati dan wakil bupati. Atas hasil itu, Mahar kemudian menyengketakan KPU ke PTUN Surabaya. Hasilnya, gugatan ditolak. 

(mr/pen/onk/han/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia