Minggu, 24 Jun 2018
radarmadura
icon featured
Pamekasan

Dewan Tunggu Hasil Konsultasi ke Kemenkeu

Jumat, 12 Jan 2018 19:01 | editor : Abdul Basri

VISIONER: Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Apik.

VISIONER: Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Apik. (PRENGKI WIRANANDA/Radar Madura/JawaPos.com)

PAMEKASAN – Rencana Pemkab Pamekasan menghapus piutang pajak bumi dan bangunan (PBB) senilai Rp 8,2 miliar belum terealisasi. Penyebabnya, legislatif khawatir rencana itu bertentangan dengan hukum. Untuk memastikannya, wakil rakyat bakal berkonsultasi ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Apik mengatakan, pembicaraan awal antara eksekutif dengan legislatif mengenai rencana pengapusan piutang PBB sempat dilakukan. Namun, sampai sekarang pembicaraan itu belum ditindaklanjuti.

Menurut Apik, pada prinsipnya dewan sepakat jika piutang PBB yang penagihannya dinilai sudah kedaluwarsa itu dihapus. Sebab, jika tetap dihitung sebagai piutang, akan membebani pemerintah. Sementara penagihan sulit dilakukan.

Dalam waktu dekat, akan diagendakan berkunjung ke Kemenkeu. Beberapa persoalan keuangan daerah akan dikonsultasikan. Salah satunya terkait rencana penghapusan piutang PBB. ”Daripada membebani APBD, mending dihapus,” katanya kemarin

Apik menyampaikan, jika dilihat dari nominal piutang, rasanya sayang jika dihapus. Seandainya bisa tertagih, akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Mengingat, salah satu pemanfaatan pendapatan dari pajak itu adalah pembangunan infrastruktur.

Piutang tersebut merupakan tunggakan sejak belasan tahun lalu. Wajib pajak ada yang sudah meninggal. Ada pula yang berganti kepemilikan. Dengan demikian, dirasa tidak mungkin tertagih, sehingga opsi penghapusan menjadi pilihan.

Dewan mengagendakan segera berangkat ke Jakarta. Ada beberapa agenda yang direncanakan. Selain koordinasi mengenai rencana penghapusan pajak, juga akan menyampaikan surat dukungan penolakan larangan cantrang kepada Presiden Jokowi.

Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Pamekasan Taufikurrachman mengatakan, rencana penghapusan piutang terus berlanjut. Pemerintah menyusun perlengkapan persyaratan.

Jika persyaratan administrasi lengkap, akan dilanjutkan dengan pembahasan bersama legislatif. Kemudian, akan diusulkan ke pemerintah pusat agar tidak lagi menjadi tanggungan keuangan daerah. ”Masih melengkapi persyaratan,” tandasnya.

(mr/pen/han/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia