Senin, 25 Jun 2018
radarmadura
icon featured
Features
Cerita Anggota Dewan Hosyan Muhammad

Jadi Wakil Rakyat karena Ditolak Terus Daftar PNS

Selasa, 16 Jan 2018 02:00 | editor : Abdul Basri

PARO BAYA: Hosyan Muhammad saat ditemui di ruang Komisi D DPRD Bangkalan Senin (15/1)

PARO BAYA: Hosyan Muhammad saat ditemui di ruang Komisi D DPRD Bangkalan Senin (15/1) (BADRI STIAWAN/Radar Madura/JawaPos.com)

BANGKALAN – Hosyan Muhammad merupakan ketua Komisi D DPRD Bangkalan yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya. Dia berkisah tentang empat periode menjadi anggota dewan. Dia menjadi anggota DPRD Bangkalan sejak 1999.

Dia mewakili warga Kecamatan Klampis, Geger, dan Arosbaya. Saat itu tiga kecamatan tersebut masuk dapil VI. Sekarang tiga kecamatan itu merupakan dapil II. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi kendaraan politik Hosyan Muhammad.

Periode pertama, pria 53 tahun ini jadi anggota komisi E membidangi pendidikan. Periode kedua, dia di komisi D yang pada 2004–2009 membidangi pendidikan. Saat itu ada perampingan komisi. Dari lima menjadi empat komisi.

Periode ketiga, 2009–2013 dia pindah ke komisi C yang membidangi pembangunan dan keuangan. Periode 2013–2019, dia kembali ke komisi D bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya.

Kali pertama menjadi anggota dewan, kata Hosyan, belum dikenal money politics. Dia mencalonkan diri bermodal uang untuk pembelian bendera partai dan spanduk. Waktu itu dia benar-benar menjalani kehidupan rakyat.

Angkot jadi transportasi utama kala pria asal Klampis itu akan ke Bangkalan menuju kantor DPRD. Begitu seterusnya hingga lima tahun. Periode kedua, kebiasaan naik angkot berlangsung dua tahun. Setelah itu, dia mendapat jatah mobil dinas fraksi.

Tiga periode dia menjabat sebagai anggota komisi. Baru di periode keempat, dia naik pangkat menjadi ketua komisi D. Dia naik angkot bersama masyarakat yang hendak berangkat ke pasar. Jika ada rezeki, ongkos semua penumpang satu angkot dia yang bayar.

”Tujuh tahun naik angkot. Ongkos dari Klampis ke Bangkalan Rp 3 ribu. Oper angkot dua kali untuk sampai ke kantor. Bayar lagi Rp 3 ribu. PP Rp 12.000. Tiga tahun pakai mobil fraksi. Periode ketiga baru beli mobil pribadi,” tutur suami Nur Umamah itu.

Dia mengaku tidak akan menjadi kacang yang lupa pada kulitnya. Kebersamaan berangkat kerja bersama masyarakat tetap dijalankan. Tapi, bukan lagi naik angkot. Melainkan dengan mobil pribadi. Jika ada warga yang hendak kembali atau berangkat dengan rute sama, dia mengajaknya bersama.

”Biar bermanfaat. Ingat waktu dulu masih naik angkot. Mobil isi dua orang habis dua liter. Isi enam orang tetap dua liter. Lebih baik buat memuat banyak orang,” kata pria yang menikah pada 1995 tersebut.

Sebagai seorang ayah, dia menanamkan pendidikan moral kepada tiga putranya. Dia berharap keturunannya bisa menjadi pendidik tanpa ikut terjun ke dunia politik. Tiga anaknya yakni Syaifurrahman, 21, kuliah di Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Ampel Surabaya; Agus Salim, 18, kuliah di Fakultas Syariah UNHASY Tebuireng Jombang; dan Ahmad Mujahid, 13, masih duduk di bangku MTs Nurul Kholil, Bangkalan.

”Kecuali memang sudah jalannya menjadi politisi, saya tidak melarang. Tapi, saya berharap menjadi pendidik,” ucapnya.

Perjalanan politik Hosyan memang panjang. Namun, tidak sepanjang angannya untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Tidak terhitung berapa kali dia mencoba peruntungan sejak 1990 mendaftar menjadi PNS, tapi selalu ditolak.

Padahal, berbagai jenjang pendidikan dijalani. Mulai dari SD Bator Klampis lulus 1977, lulus SMP 1 Sepulu pada 1981, dan lulus SMK 1 Bangkalan 1984. Perguruan tinggi juga dia tempuh. Jurusan ekonomi STKIP PGRI Bangkalan lulus 1989 dan jurusan hukum Universitas Bangkalan (sekarang UTM) lulus 1995. Latar belakang pendidikan itu tidak menjadi jaminan dia bisa menjadi PNS.

”Saya terpanggil ke legislatif karena setiap ikut tes CPNS selalu tidak diterima sejak 1990. Ikut lagi tidak diterima. Akhirnya kelima kalinya saya menikah saja,” kenang perjuangan politikus yang kini menjabat wakil ketua DPC PPP Bangkalan itu.

Hosyan mengaku tidak pernah terbesit sebelumnya menjadi wakil rakyat. Sebab, dia waktu itu berprofesi sebagai guru meski hanya sukarelawan (sukwan). SMP 1 Arosbaya menjadi tempat mengabdi selama 12 tahun. Pria dengan gaji Rp 40 ribu sebulan saat menjadi sukwan guru itu mengajar sejak 1986. ”Tapi karena tidak diterima terus-menerus menjadi PNS, saya mengubah nasib dari guru menjadi anggota dewan. Alhamdulillah terpilih,” kata kader yang pernah menjadi sekretaris DPC Partai Kakbah pada 2006–2012 itu.

Empat periode jadi wakil rakyat, Hosyan merasakan Bangkalan dipimpin tiga bupati berbeda. Periode 1999–2003 Bupati Bangkalan Abdul Fatah, periode 2003–2008 Fuad Amin Imron yang berlanjut pada periode 2008–2012. Setelah itu, kekuasaan berpindah ke Makmun Ibnu Fuad masa jabatan 2012–2018.

Kepemimpinan siapa di Bangkalan yang paling bagus di antara tiga bupati yang pernah bertahta? ”Bagus semua. Enak semua. Kalau bilang tidak enak kan repot. Semua punya amanah masing-masing,” ungkapnya sembari tersenyum.

Dia berharap, pemimpin Bangkalan yang terpilih di Pilkada 2018 bisa membawa perubahan lebih baik. Dia juga berharap masyarakat sadar bahayanya politik uang. Hosyan berharap masyarakat memilih sesuai hati nurani.

”Rumus ekonominya, orang mengeluarkan modal, maka harus balik modal. Jika sudah balik modal, harus memperoleh keuntungan. Jika sudah untung, tinggal menumpuk modal untuk kompetisi selanjutnya,” tutur ketua Komisi D DPRD Bangkalan itu.

Pada pemilu 2019, dia masih bergairah untuk kembali mencalonkan diri. Namun, tetap menyesuaikan dengan kepercayaan rakyat. ”Insya Allah 2019 nyalon lagi asal masyarakat masih percaya kepada saya,” tukasnya.

(mr/bad/hud/han/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia