Selasa, 19 Jun 2018
radarmadura
icon featured
Ekonomi Bisnis

Ratusan Ribu Pelaku Usaha Tak Miliki IUMK

Kamis, 15 Feb 2018 18:36 | editor : Abdul Basri

UNGGULAN: Seorang remaja saat melihat produk usaha mikro berupa camilan di galeri UMKM dinas koperasi dan usaha mikro Rabu (14/2).

UNGGULAN: Seorang remaja saat melihat produk usaha mikro berupa camilan di galeri UMKM dinas koperasi dan usaha mikro Rabu (14/2). (GHINAN SALMAN/Radar Madura/JawaPos.com)

PAMEKASAN – Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pamekasan harus lebih giat memfasilitasi para pelaku usaha mikro. Hal itu karena, dari 195.554 usaha mikro yang ada, baru 7.348 yang sudah memiliki izin usaha mikro kecil (IUMK).

            Artinya, terdapat 188.206 pelaku usaha mikro yang hingga kini belum memiliki IUMK. Dengan begitu, mereka tidak bisa mendapat fasilitas dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kreativitas, produksi, maupun promosi produk.

            IUMK itu diberlakukan sejak 2015 lalu, yakni saat Kementerian Koperasi menjalin MoU dengan Bank BRI dan kementerian tenaga kerja. Pasca adanya MoU tersebut, daerah wajib mendata pelaku usaha mikro agar memiliki IUMK.

            Kabid Produksi dan Restrukturisasi Usaha Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pamekasan Achmad Hidayat menyampaikan, penerbitan izin usaha memang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Tetapi, diwakilkan kepada masing-masing kecamatan.

”Jadi yang mengaktifkan IUMK kecamatan, atas rekomendasi dari perangkat-perangkat di bawahnya. Termasuk bina kewirausahaan dari dinas koperasi,” kata Dayat kepada Jawa Pos Radar Madura Rabu (14/2).

Menurut dia, IUMK tersebut diberikan untuk perorangan. Tetapi, setelah itu para pelaku usaha membentuk paguyuban yang dibina oleh pendamping dari dinasi koperasi dan usaha mikro.

”Saat ini prosesnya masih berlanjut. Kami bukan butuh waktu yang panjang, tetapi karena terbitnya surat MoU itu tahun 2015. Sebelumnya kami hanya mendata, tidak mengeluarkan izin usaha,” katanya.

Dia mengakui, pelaku usaha yang belum berizin cukup banyak. Namun, Dayat berjanji akan mengupayakan agar pelaku usaha mikro yang memiliki IUMK terus bertambah.

Menurut dia, para pelaku usaha harus menjalankan proses perizinan kewirausahaan. Sebab, hasil dari produknya bisa dijadikan sebagai produk unggulan. Setiap tahun pihaknya mengadakan kegiatan untuk menghimpun para pelaku UKM di Bumi Pamelingan.

”Kalau tidak punya IUMK, rugi sekali. Sebab tidak bisa menerima informasi terkini. Tidak mendapatkan program pelatihan, termasuk promosi,” ucapnya.

Mereka yang tidak berizin tidak bisa mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, update olahan, pengawetan, dan lain-lain.

”Sebenarnya kami tidak mengalami kesulitan untuk mengajak pelaku usaha agar mengurus IUMK. Sebab, di kecamatan satu misi mendukung,” jelasnya.

Dayat mengklaim, selama ini proses perizinan terus berlangsung. Aparat pemerintah desa dan pelaku usaha mikro sama-sama menyadari untuk mengembangkan potensi setiap desa di bidang ekonomi kreatif.

”Intinya tetap satu tujuan. Karena jumlahnya banyak, kami akan melakukan semuanya secara bertahap. Butuh waktu untuk menyelesaikan itu agar semua punya IUMK,” terangnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Pamekasan Iskandar meminta agar dinas koperasi dan usaha mikro lebih serius menyelesaikan persoalan tersebut. Sebab, tanpa ada fasilitasi dari OPD terkait, sulit untuk mewujudkannya.

”Padahal ada bantuan permodalan sebesar Rp 10 miliar. Eman-eman kalau anggaran itu tidak terserap. Selain itu, supaya ekonomi kreatif di Pamekasan terus berkembang,” pungkasnya.

(mr/ghi/han/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia