Selasa, 19 Jun 2018
radarmadura
icon featured
Pamekasan

Anggaran dan SDM Ganjal Program Kota Pintar

Sabtu, 17 Feb 2018 21:42 | editor : Abdul Basri

AKAN DIBONGKAR: Lahan parkir Diskominfo Pamekasan bakal dibangun gedung yang digunakan sebagai data center.

AKAN DIBONGKAR: Lahan parkir Diskominfo Pamekasan bakal dibangun gedung yang digunakan sebagai data center. (GHINAN SALMAN/Radar Madura/JawaPos.com)

PAMEKASAN – Pemkab Pamekasan sudah merencanakan pembangunan sebagai kota pintar (smart city). Program prioritas di bidang teknologi informasi itu telah dirancang sejak 2016. Tetapi, realisasi pembangunan itu belum akan terwujud dalam waktu dekat.

Rencana Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pamekasan pada 2016 baru wacana. Pada 2017, diskominfo mendapat anggaran untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan program. Tahun lalu, diskominfo mendapat kucuran Rp 3,5 miliar untuk merealisasikan pembangunan smart city. Anggaran besar tersebut terserap sekitar Rp 400 juta.

Kasi Sistem Informasi Manajemen Informatika Diskominfo Pamekasan Frita Prasetya Rini mengatakan, pembangunan smart city tidak mudah. Apalagi di lingkup Madura yang notabene baru berangan-angan membangun sistem yang terintegrasi secara e-government.

”Pada 2017 kami hanya bisa menyerap anggaran bagian perencanaan. Belum pada progres pelaksanaan. Tahun ini baru akan kami mulai,” ucap Frita kepada Jawa Pos Radar Madura.

Tahun ini, kata Frita, pembangunan infrastruktur akan dimatangkan. Pemasangan peralatan TIK (teknologi informasi dan komunikasi) tidak mudah karena tidak semua orang paham. Apalagi, pemasangan viber harus dipasang satu-satu. Selain itu, harus menghitung berapa yang dibutuhkan untuk mengakses dan mencari titik koordinat.

”Di bagian ini yang agak sulit. Tapi, sebagian besar sudah dilakukan tahun lalu. Saat ini tinggal running dan mematangkan infrastruktur,” jelasnya.

Saat ini mempersiapkan server dan beberapa pekerjaan yang dilaksanakan secara terbuka. Yakni, pembangunan fisik termasuk pengadaan peralatan yang belum dilaksanakan tahun lalu. Pihaknya akan berkoordinasi dengan ULP terkait nominal.

”Pelelangannya akan kami koordinasikan. Dokumen-dokumen sudah kami persiapkan. Insya Allah triwulan pertama ini sudah dimulai,” ucapnya.

Dia mengaku, untuk SDM sebenarnya sudah cukup siap. Anggaran sudah ada meskipun terbatas. Karena itu, yang bisa dilakukan sesuai dengan ketersediaan anggaran. 

”Kami sudah mengkaji dengan akademisi untuk menghitung sebesar apa kita bisa merealisasikan project yang kita masukkan dalam masterplan. Sebab, ini program unggulan untuk kominfo,” tandasnya.

Saat ini persiapan pelaksanaan pembangunan infrastruktur smart city baru berjalan sekitar 10–20 persen. Sebab, masih dalam tahap persiapan pelaksanaan. Tetapi, setelah dilelang pada triwulan ketiga, serapan anggaran bisa mencapai 80 persen. ”Maret harus sudah jalan pelaksanaan. Termasuk diklat SDM dan sebagainya,” tukasnya.

Menurut dia, perencanaan yang sudah dilakukan adalah pembuatan masterplan dan blue print. Masterplan secara umum akan dibuat dengan penjelasan yang detail selama tiga tahun ke depan. Keterbatasan anggaran dan SDM menjadi kendala. Dia mengaku, tahun ini akan bergerak membuat infrastruktur smart city.

”Semuanya bertahap. Perencanaan masterplan maupun blue print juga untuk perencanaan pembangunan. Kami juga punya command center, sekarang sedang dibangun,” katanya.

Frita menjelaskan, pusat komando itu merupakan ruang kontrol TIK. Itu mencakup semua sistem aplikasi di Kota Gerbang Salam. Dengan harapan, semua OPD terkoneksi dan terintegrasi.

”Makanya, tahun lalu hanya bisa menyerap sekitar Rp 400 juta. Sisanya akan kami anggarkan lagi sekarang. Tahun ini anggaran untuk smart city sekitar Rp 3 miliar,” ujarnya.

Tahun ini berencana membangun data center. Di dalamnya mencakup ruang server dan ruang command center. TIK terpadu dengan semua aplikasi dan sistem masuk dalam ruang komunikasi dan teleconference. Secara global, smart city adalah sebuah gambaran kota pintar.

”Kota pintar tidak hanya mencerdaskan government. Tetapi, juga mencerdaskan publik. Program smart city itu mengintegrasikan beberapa aplikasi yang sudah dimiliki oleh OPD,” jelasnya.

Dia mencontohkan, pelayanan publik paling mendasar ada di DPMPTSP. Selama ini, pengurusan izin masih dilakukan secara manual. Tapi dengan adanya smart city, sistem akan berganti menggunakan registrasi secara online. Semua file pada akhirnya bisa diakses dan diunggah melalui portal.

”Beberapa OPD sudah memiliki database sendiri. Nah, semua sistem yang dimiliki OPD itu kita payungi dengan dashboard,” jelasnya. Dashboard di dalamnya ada beberapa aplikasi dan bisa diakses oleh masyarakat ketika membutuhkan pelayanan pemerintah atau oleh pemegang kebijakan itu sendiri.

”Tidak perlu lagi datang ke kantor. Ini untuk mengurangi frekuensi bertemu dengan orang. Sebab, sudah dipangkas dengan sistem. Itu untuk memudahkan dan mengantisipasi adanya pungli,” tandasnya.

Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail mengakui, pemkab belum sepenuhnya siap menjadikan Pamekasan sebagai smart city. Keterbatasan anggaran dan masalah SDM di bidang TIK menjadi kendala. Januari lalu pihaknya menggelar rapat kerja dengan diskominfo. Pada 2017, hanya program kecil yang sudah dilaksanakan.

”Tahun ini masterplan dan blue print-nya sudah selesai. Saat ini sudah bisa dilelang di ULP. Diskominfo berjanji, pertengahan Februari semua dokumen akan diserahkan ke ULP” katanya.

Ismail menjelaskan, program smart city untuk memudahkan pelayanan, baik bagi internal OPD maupun masyarakat umum. Program smart city menjadi salah satu program unggulan di Pamekasan. ”Kami berharap program ini bisa segera dilaksanakan dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Smart city juga harus merambah ke kecamatan dan desa-desa,” jelasnya.

Setiap tahun pihaknya terus melakukan evaluasi sehingga program ini tidak mengalami kendala. Ismail berjanji akan terus mengawasi. ”Apakah semua dokumen perencanaan sudah diserahkan ke ULP atau belum. Kami minta diskominfo segera menyiapkan SDM yang mumpuni. Semua OPD dan masyarakat harus mau belajar,” jelasnya.

Nanti semua program akan dilaksanakan secara digital. Dengan demikian, belanja rutin akan lebih hemat karena dengan smart city tidak memerlukan kertas. ”Kami akan awasi seberapa jauh realisasinya. Sehingga, kendala yang ada dapat segera diatasi bersama,” pungkasnya.

Ismail mengungkapkan, tahun ini diskominfo mendapat anggaran Rp 7,5 miliar plus sisa tahun lalu sekitar Rp 1,5 miliar. Pihaknya menagih realisasi dokumen yang akan dilelang. Sesuai hasil rapat, akan diserahkan pada Maret.

(mr/ghi/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia