Selasa, 19 Jun 2018
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Farid Alfauzi Dilaporkan ke Panwaslu Bangkalan

Senin, 19 Feb 2018 03:08 | editor : Abdul Basri

MINTA DIUSUT: Barang bukti dugaan money politics diserahkan ke Panwaslu Bangkalan, Minggu (18/2).

MINTA DIUSUT: Barang bukti dugaan money politics diserahkan ke Panwaslu Bangkalan, Minggu (18/2). (DAFIR/Radar Madura/JawaPos.com)

BANGKALAN – Calon bupati (cabup) Bangkalan Farid Alfauzi dilaporkan ke panitia pengawas pemilu (panwaslu) Minggu (18/2). Laporan berkaitan dengan dugaan money politics. Farid dituduh membagi-bagikan uang kepada kepala desa (Kades).

Ada empat desa yang melaporkan Farid ke panwaslu. Yaitu, Desa Pasanggrahan, Kecamatan Kwanyar; Desa Gili Timur dan Desa Tajungan, Kecamatan Kamal; serta Desa Martajasah, Kecamatan Kota Bangkalan.

Muhammad Sholeh, kuasa hukum empat desa tersebut mengungkapkan, dugaan money politics dilaporkan dengan disertai bukti dan saksi. Menurut dia, terdapat 30 Kades yang diundang Farid ke rumahnya di Galaxy Bumi Surabaya, Jumat (16/2) sekitar pukul 23.00. Sholeh mengatakan, tiap Kades diduga menerima uang Rp 10 juta.

”Ada pertemuan sekitar 30 Kades. Nah, satu Kades mendapat uang Rp 10 juta pada 16 Februari di rumah Farid di Galaxy Bumi Surabaya,” ungkap Sholeh.

Uang tersebut, lanjut Sholeh, diduga diberikan untuk pemenangan Farid Alfauzi di Pilkada Bangkalan 2018. Dia menganggap, tindakan Farid tersebut diduga melanggar Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. ”Bagi calon yang terbukti melakukan money politics, ada sanksinya. Maka dari itu, panwaslu harus mengusut tuntas,” ujarnya.

Sholeh menyatakan siap menghadirkan saksi Kades dan barang bukti yang lain. Dia menegaskan, dugaan money politics tidak boleh dianggap enteng. Dia meminta panwaslu tegas dan berani. ”Panwaslu harus serius. Semoga panwaslu punya keberanian,” ucapnya. ”Yang melapor empat Kades dan siap jadi saksi,” imbuhnya.

Dia menyatakan, empat Kades itu patut diapresiasi. Sebab, mereka berani menyampaikan dugaan money politics. ”Jadi tidak perlu takut. Yang penting Kades sudah melaporkan,” terangnya.

Sholeh menyampaikan, penerima money politics tidak akan dijerat asal melaporkan. Dengan demikian, tidak ada ancaman hukum apa pun bagi empat Kades. ”Yang melaporkan tidak akan kena pasal meskipun mereka menerima,” jelasnya.

Sholeh menambahkan, dalam laporan ke panwaslu kemarin pihaknya membawa barang bukti. Di antaranya, uang tunai Rp 40 juta, foto, dan rekaman video. ”Bukti yang kami bawa bukan rekayasa. Ini fakta,” sebutnya.

Sementara itu, Farid Alfauzi membantah semua yang dituduhkan Muhammad Sholeh. ”Saya menyatakan tidak benar,” tegasnya. Namun, Farid membenarkan ada Kades yang datang ke rumahnya di Surabaya.

Tapi, tidak hanya Kades yang datang. Tokoh masyarakat juga banyak yang datang. ”Rumah saya terbuka kepada siapa pun. Kades, tokoh silakan. Orang bertamu itu wajib dihormati,” ucap Farid.

Mengenai dugaan pemberian uang Rp 10 juta tiap kepada Kades, Farid mengatakan itu tidak benar. ”Tidak benar soal uang itu. Saya belum tahu persis isi laporan (Muhammad Sholeh, Red) seperti apa. Kalau ini misalnya masuk pencemaran, ya nanti biar penasuhat saya yang ngurus,” tandasnya.

Ketua Panwaslu Bangkalan Ahmad Mustain Saleh mengatakan, laporan dugaan money politics sudah diterima beserta barang buktinya. ”Sudah kami keluarkan tanda terima,” katanya.

Menurut dia, laporan tersebut mengarah ke pelanggaran pidana. Karena itu, panwaslu akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). ”Kami harus koordinasi dulu dengan pihak kepolisian dan kejaksaan,” ucapnya.

Jika dianggap memenuhi unsur pidana, sambung Mustain, akan dijadwalkan pemeriksaan pelapor dan saksi serta pihak terlapor. ”Panwaslu memiliki lima hari untuk menyelesaikan laporan ini,” tandas dia.

(mr/daf/hud/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia