Senin, 18 Jun 2018
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Calon Bupati-Wabup di Pamekasan Belum Lepas Jabatan

Kamis, 22 Feb 2018 03:37 | editor : Abdul Basri

Calon Bupati-Wabup di Pamekasan Belum Lepas Jabatan

PAMEKASAN – Seluruh calon bupati dan wakil bupati Pamekasan berlatar belakang pejabat negara. Sampai sekarang, jabatan yang melekat belum dilepas. KPU Pamekasan hanya menerima tanda bukti pengunduran diri.

Baddrut Tamam masih aktif sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PKB. Sementara Raja’e menjabat sebagai Kepala Desa (Kades) Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar. Kholilurrahman merupakan anggota DPR RI dari Fraksi PKB. Sementara Fathorrahman anggota DPRD Pamekasan dari Fraksi PPP.

Ketua KPU Pamekasan Moh. Hamzah mengatakan, seluruh calon pemimpin Pamekasan untuk lima tahun ke depan itu belum benar-benar lepas dari jabatannya. Mereka hanya mengajukan surat pengunduran diri.

Sementara prosesnya masih berlangsung. KPU belum menerima pemberhentian dari masing-masing instansi yang bersangkutan. ”Kalau benar-benar lepas dari jabatannya, belum,” katanya kemarin (21/2).

Hamzah mengatakan, sesuai aturan, syarat pencalonan cukup dengan tanda bukti pengunduran diri. Sementara surat pemberhentian dari masing-masing lembaga tempat calon menjabat, bisa diserahkan menyusul.

Yakni, 30 hari sebelum pemungutan suara. Jika surat pemberhentian itu tidak disetor hingga batas waktu yang ditentukan, KPU bisa memberi sanksi berat berupa diskualifikasi terhadap paslon tersebut.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pilgub, Pilbup dan Pilwali. ”Aturannya sudah jelas, kalau H-30 pemungutan suara belum disetor, pencalonannya bisa dibatalkan,” katanya.

Hamzah optimistis syarat tersebut bisa dipenuhi dua paslon. Sebab, waktunya masih tergolong lama. Instansi yang bersangkutan juga sudah memproses sejak pengajuan pengunduran diri dilayangkan.

Aktivis Kaukus Pemuda Kapela Fathorrahman mengatakan, KPU harus benar-benar menjalankan proses seleksi calon dengan profesional. Syarat yang harus dilengkapi paslon wajib dikroscek.

Tujuannya, agar tidak ada hambatan di kemudian hari. Mengingat, pilkada sangat sensitif. Sedikit ada kesalahan akan menjadi perhatian publik. ”Jangan main-main dengan pilkada. Jika ada syarat yang tidak dilengkapi, harus diproses sesuai aturan,” tandasnya.

Untuk diketahui, Pilkada Pamekasan bakal diselenggarakan pada 27 Juni 2018. Dua paslon memastikan diri akan bersaing. Yakni, paslon nomor urut satu Baddrut Tamam-Raja’e (Berbaur) dan paslon nomor urut dua Kholilurrahman-Fathorrahman (Kholifah).

(mr/pen/hud/han/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia