Senin, 18 Jun 2018
radarmadura
icon featured
Ekonomi Bisnis

Ketika Perusahaan Mengimpor 49 Ribu Ton Garam dari Australia

Wajib Diawasi agar Tidak Disalahgunakan

Minggu, 25 Feb 2018 16:51 | editor : Abdul Basri

TERIK: Petani mengemas garam di sekitar tambak di Desa Konang, Kecamatan Galis, Pamekasan, Sabtu (24/2).

TERIK: Petani mengemas garam di sekitar tambak di Desa Konang, Kecamatan Galis, Pamekasan, Sabtu (24/2). (PRENGKI WIRANANDA/Radar Madura/JawaPos.com)

PAMEKASAN – Impor garam yang dilakukan PT Mitra Tunggal Swakarsa (MTS) menimbulkan kecemasan di kalangan petani. Dikhawatirkan, garam asal Australia itu tidak didistribusikan sebagai garam industri, tetapi dikemas menjadi garam konsumsi.

Aktivis Koalisi Pemuda Garam Slamet Budiarto mengatakan, PT MTS mengakui mendatangkan garam dari luar negeri sebanyak 49 ribu ton. Jumlah itu bisa bertambah karena perusahaan yang beralamat di Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, itu mengklaim memiliki kuota impor garam 70 ribu ton untuk 2017.

Menurut Budi, pemerintah harus mengawasi pergerakan garam impor itu. Petani khawatir, garam tersebut didistribusikan di Madura dengan kemasan garam konsumsi. Sebab, masyarakat tidak bisa membedakan antara garam konsumsi dan industri.

Kunci utama agar garam tersebut dikelola sesuai peruntukannya, masyarakat harus intens melakukan pengawasan. ”Pemerintah harus memastikan garam tersebut tidak disalahgunakan,” katanya Sabtu (24/2).

Budi berpendapat, dengan alasan keuntungan, pengusaha bisa saja mengemas garam industri menjadi konsumsi. Mengingat, kandungan NaCl garam asal Negeri Kanguru itu jauh lebih murah dibanding garam lokal.

Pengusaha membeli garam impor Rp 750 per kilogram. Harga itu dipatok setelah garam tiba di Indonesia. Sementara garam lokal jauh lebih mahal. Yakni Rp 2.200 per kilogram. ”Pengawasan harus benar-benar ketat,” pintanya.

Budi berharap, tim pengawas yang dibentuk pemerintah berjalan maksimal. Garam impor harus dipastikan tidak didistribusikan di Madura. Sebab, Madura tidak butuh garam dari luar negeri.

Garam industri memiliki kadar NaCl 97–99 part per million (ppm). Garam dengan kadar NaCl tinggi itu digunakan untuk industri berskala besar. Salah satunya, industri kertas dan kimia. Sementara garam konsumsi hanya butuh kadar NaCl di bawah 92 ppm.

Kebutuhan tersebut bisa dipenuhi garam lokal. Bahkan, untuk industri kecil seperti perikanan, sangat bisa dipenuhi dengan garam lokal. ”Pemerintah jangan sampai kecolongan. Garam impor tidak boleh disalahgunakan,” katanya mengingatkan.

Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Apik mengatakan, pengawasan distribusi garam impor akan dilakukan secara maksimal. Koordinasi dengan tim pengawas akan dilakukan secara intens untuk memonitor pergerakan garam impor.

Tujuannya, agar pengusaha tidak menyalahgunakan garam impor. Terlebih, Madura tidak butuh garam impor. ”Pengawasan pasti kami lakukan secara maksimal. Tim akan turun secara intens ke lapangan,” janjinya.

Pemerintah juga memantapkan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Hal itu agar semua elemen sama-sama mengawasi garam impor. ”Masyarakat kami harapkan ikut membantu melakukan pengawasan,” ujar Apik.

Sebelumnya, Public Relation (PR) PT MTS Ardi Setya Budiantara memastikan garam yang diimpor itu untuk kepentingan industri. Distribusinya bukan di Madura. Tetapi, di luar Madura seperti Medan yang memiliki usaha besar dan membutuhkan garam industri.

Ardi mengatakan, kehadiran PT MTS di Madura bukan untuk mematikan usaha petani garam rakyat. Justru, perusahaan ingin maju dan berkembang bersama petani. Perusahaan yang sempat diragukan keberadaannya itu konsisten membeli garam lokal dengan harga tinggi.

”Garam yang kami impor itu kuota 2017. Kalau kuota 2018 belum diputuskan oleh pemerintah. Kuota garam impor yang kami dapatkan untuk industri, bukan untuk konsumsi,” katanya beberapa waktu lalu.

 

(mr/pen/hud/han/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia