Rabu, 20 Jun 2018
radarmadura
icon featured
Hukum & Kriminal

Tuding Jaksa Lakukan Kebohongan Publik Terkait Kasus Uang Pesangon Jil

Senin, 12 Mar 2018 11:00 | editor : Abdul Basri

TAK TERIMA: Mantan anggota DPRD Sampang Puji Raharjo kemarin menunjukkan salinan putusan majelis hakim PN Tipikor Surabaya terkait kasus uang pesangon jilid II.

TAK TERIMA: Mantan anggota DPRD Sampang Puji Raharjo kemarin menunjukkan salinan putusan majelis hakim PN Tipikor Surabaya terkait kasus uang pesangon jilid II. (RUSYDI ZAIN/Radar Madura/JawaPos.com)

SAMPANG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang dianggap melakukan kebohongan publik mengenai kasus dana pesangon jilid II. Menurut mantan anggota DPRD Sampang Puji Raharjo, kejari menyampaikan bahwa putusan terhadap enam terdakwa kasus dana pesangon jilid II belum inkrah.

Padahal berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Surabaya, enam terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer. Dengan demikian, enam terdakwa yaitu KH Faidol Mubarok, KH Umar Farouk, Moh. Bakir, Asadullah, Kurdi Said, dan Jumal M. Dawi dibebaskan dari dakwaan primer.

Puji Raharjo menyebut, putusan majelis hakim itu dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada 5 September 2016. ”Jaksa melakukan kebohongan publik. Enam terdakwa itu sudah lepas dari dakwaan, kok dibilang ada kasasi dan semacamnya,” tudingnya.

Dia melanjutkan, majelis hakim menyebut masalah dana pesangon itu sebagai kesalahan administrasi, bukan tindak pidana korupsi. ”Ini ada kebohongan yang dilakukan jaksa. Oknum jaksa juga tidak adil dalam menegakkan hukum. Hanya berpikir pokoknya harus dipenjara,” ujar dia.

Puji Raharjo menegaskan, jaksa memiliki bukti bahwa para mantan anggota DPRD sudah mengembalikan uang pesangon. Namun untuk Abdul Qowi, jaksa menyembunyikan data dan fakta tersebut dalam persidangan. ”Enam terdakwa sudah inkrah. Putusan majelis hakim bebas dan sampai sekarang tidak ada memori kasasi yang dilakukan jaksa sampai ke kami,” jelasnya.

Dia menilai Kejari Sampang melakukan upaya pembusukan terhadap anggota DPRD Sampang periode 1999–2004. Maka dari itu, pihaknya akan mengajukan peninjauan kembali (PK) untuk Abdul Qowi. ”Heran, dakwaan sama tapi putusan berbeda. Enam terdakwa dilepas tapi Abdul Qowi tidak,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Puji Raharjo menyampaikan, majelis hakim memutuskan bahwa anggota DPRD berhak atas uang purnatugas tersebut. Akan tetapi, penetapan anggaran tidak tepat sehingga bermasalah. ”Uang yang kami kembalikan itu oleh hakim diputus sebagai hak kami. Jadi mestinya uang itu dikembalikan kepada kami lagi,” ujarnya.

Kasipidsus Kejari Sampang Yudie Arieanto mengatakan, kasus Abdul Qowi memang berbeda dengan enam tersangka lainnya. Sebab, Abdul Qowi sidangnya dilaksanakan secara in absentia. ”Ingat, mereka semua belum lepas dari jeratan hukum karena masih ada upaya kasasi,” terangnya.

Lebih jauh dijelaskan, pengembalian uang kerugian negara bukan berarti lepas dari jeratan hukum. Mengenai putusan yang berbeda, itu merupakan salah satu kewenangan majelis hakim. ”Pengembalian itu tidak menghapuskan pidana. Justru mengembalikan itu menunjukkan dia bersalah,” tandas Yudie.

(mr/rus/hud/han/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia