Minggu, 24 Jun 2018
radarmadura
icon featured
Pamekasan

Penambangan Batu dan Pasir Ilegal Dibiarkan

Selasa, 13 Mar 2018 04:43 | editor : Abdul Basri

PERLU DIBINA: Sejumlah penambang di wilayah pantura sedang melakukan penambangan Senin (12/3).

PERLU DIBINA: Sejumlah penambang di wilayah pantura sedang melakukan penambangan Senin (12/3). (ABDUS SYUKUR FOR Radar Madura/JawaPos.com)

PAMEKASAN – Penambangan batu dan pasir ilegal di wilayah Pamekasan masih marak. Baik di darat maupun di laut. Ironisnya, pemkab terkesan tidak menghiraukan masalah tersebut.

Kapala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pamekasan Amin Jabir mengungkapkan, jumlah penambang batu dan pasir ilegal sekitar 350 orang. Sebanyak 80 persen penambangan batu dan pasir di Pamekasan sudah melampaui ambang toleransi pemanfaatan lingkungan.

”Kedelamam galian dan radius dengan permukiman penduduk sudah melebihi ketentuan baku. Itu mengancam lingkungan,” katanya.

Dia meminta Bagian Perekonimian Setkab Pamekasan menindaklanjuti ke Pemprov Jatim mengenai maraknya penambangan ilegal agar ada penindakan. Setidaknya, tempat penambangan batu dan pasir yang melampaui ambang toleransi lingkungan dihentikan.

Sebab jika dibiarkan, khawatir menimbulkan bencana. Baik di darat maupun di laut. ”Ketika sudah terjadi abrasi, bahayanya terhadap warga,” terangnya.

Amin Jabir menjelaskan, izin pertambangan batu dan pasir memang telah menjadi kewenangan pemprov. Akan tetapi, rekomendasi tetap dikeluarkan pemkab. ”Jangan sampai karena menjadi tanggung jawab provinsi, lalu pemkab diam diri,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, Kabag Perekonomian Setkab Pamekasan Prama Jaya menjelaskan, pihaknya telah menyosialisasikan ketentuan izin penambagan batu dan pasir. Menurut dia, para penambang sudah memahami aturan perizinan tersebut.

”Tugas pemkab mengedukasi masyarakat dan menyosialisasikan aturan. Jika masih ada yang melanggar, menjadi tanggung jawab penegak hukum” terangnya.

Prama menyatakan, ada penambangan batu dan pasir di Pamekasan yang berizin, dan ada pula yang dalam proses perizinan. Dia menyampaikan, perizinan penambangan merupakan wewenang pemprov.

(mr/sin/hud/han/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia