Minggu, 24 Jun 2018
radarmadura
icon featured
Pamekasan

Tidak Layak Konsumesi, DPRD Kembalikan Rastra ke Kemensos

Selasa, 13 Mar 2018 17:58 | editor : Abdul Basri

TOLAK: Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan memberikan sampel rastra kepada perwakilan Kemensos Senin (12/3).

TOLAK: Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan memberikan sampel rastra kepada perwakilan Kemensos Senin (12/3). (MOHAMMAD SAHUR FOR Radar Madura/JawaPos.com)

PAMEKASAN – Sampel beras sejahtera (rastra) yang tidak layak konsumsi resmi dikembalikan ke Kementerian Sosial (Kemensos) Senin (12/3). Pengembalian itu dilakukan DPRD Pamekasan. Pemerintah pusat dituntut mengetahui bahwa kualitas rastra yang diterima masyarakat tidak layak konsumsi.

Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Mohammad Sahur mengatakan, fakta mengenai kualitas rastra yang tidak layak konsumsi itu disampaikan kepada Mensos Idrus Marham beberapa waktu lalu. Kemudian, untuk memperkuat penyampaian itu, bukti fisik diserahkan ke kementerian.

Sahur menyampaikan, sampel beras yang diambil dari Gudang Bulog Sub Divre XII Madura itu sangat buruk. Bentuknya hancur. Warnanya abu-abu dan kehitaman. Bahkan, berbau apak.

Dewan menilai, beras tersebut tidak layak dikonsumsi manusia. Tetapi, lebih cocok dijadikan pakan ternak. ”Sangat tidak layak. Seharusnya masyarakat mendapat kualitas beras berkualitas medium,” katanya.

Sahur berharap, pemerintah pusat menindaklanjuti temuan beras tidak layak konsumsi itu. Sebab, tidak menutup kemungkinan, di daerah lain selain Madura juga terjadi hal serupa. Yakni, rastra tidak layak konsumsi.

Politikus PPP itu mengatakan, Kemensos berjanji akan menindaklanjuti pengembalian sampel beras itu. Dalam waktu dekat, kualitas seluruh beras yang ada di gudang bakal diperiksa. ”Semoga segera ditindaklanjuti,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Bulog Sub Divre XII Madura M. Syafarudin Arief mengatakan, kualitas rastra yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) berkualitas medium. Jika masyarakat menemukan beras yang dinilai tidak layak konsumsi, bisa dikembalikan.

Bulog akan mengganti beras tersebut. Perangkat desa atau masyarakat bisa secara langsung mengembalikan beras itu. Menurut dia, tidak semua beras bantuan tersebut berkualitas buruk. ”Kami terbuka. Jika memang dinilai tidak layak konsumsi, bisa dikembalikan,” tandasnya. 

(mr/luq/pen/han/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia