Jumat, 22 Jun 2018
radarmadura
icon featured
Ekonomi Bisnis

Gempar Dorong DPRD Tolak Impor Garam

Rabu, 14 Mar 2018 00:57 | editor : Abdul Basri

SUARA RAKYAT: Demonstran berorasi di depan pintu masuk kantor DPRD Sumenep Selasa (13/3).

SUARA RAKYAT: Demonstran berorasi di depan pintu masuk kantor DPRD Sumenep Selasa (13/3). (MUSTAJI/Radar Madura/JawaPos.com)

SUMENEP – Kantor DPRD Sumenep mendadak ramai Selasa (13/3). Belasan demonstran yang menamakan diri Gerakan Mahasiswa Ekstra Parlemen (Gempar) berunjuk rasa. Mereka menyatakan penolakan terhadap kebijakan impor garam.

Aktivis mahasiswa menganggap kebijakan impor garam merugikan masyarakat Madura, khususnya petani garam. Mereka mengajak DPRD Sumenep ikut menolak garam impor. ”Impor garam menyengsarakan rakyat. Petani garam lokal menangis karena garam tidak laku,” teriak Syaiful Bahri, korlap aksi.

Selain menyuarakan pendapat, demonstran juga meminta anggota dewan menandatangani pernyataan berisi penolakan terhadap impor garam. Pernyataan tersebut berisi enam poin.

Yaitu, DPRD Sumenep harus menolak impor garam, DPRD Jatim harus konsisten tolak impor garam, dan usut tuntas mafia garam di Madura. Lalu, memanggil pihak yang terkait dengan impor garam, mengembalikan status garam lokal sebagai garam konsumsi utama, dan memusnahkan garam impor yang digunakan sebagai garam konsumsi.

Anggota Komisi II DPRD Sumenep Bambang Prayogi yang menemui demonstran mengaku sepakat menolak impor garam. Menurut dia, impor garam menyengsarakan petani garam di Sumenep. Dia bersedia menandatangani pernyataan dan berjanji ikut mengawal permasalahan impor garam.

”Impor garam itu baik kalau tujuannya untuk memenuhi kebutuhan garam industri. Tapi kenyataannya, garam impor justru dijual untuk garam konsumsi. Itu sangat merugikan petani garam,” jelasnya.

Bambang sepakat banyak permainan dalam kebijakan impor garam. Menurut dia, impor gram yang dilakukan pemerinth membuat harga garam rakyat turun, bahkan tidak terserap. ”Mendengar impor garam, kita jadi alergi. Ini karena ditengarai banyak penyimpangan dari oknum. Karena itu, kami akan ikut mengawal permasalahan ini,” pungkasnya.

(mr/aji/hud/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia