Sabtu, 23 Jun 2018
radarmadura
icon featured
Ekonomi Bisnis

Pemuda dan DPRD Sampang Alergi Impor Garam

Rabu, 14 Mar 2018 00:59 | editor : Abdul Basri

DISKUSI: Aliansi Pemuda Sampang beraudiensi di ruang komisi II DPRD Selasa (13/3).

DISKUSI: Aliansi Pemuda Sampang beraudiensi di ruang komisi II DPRD Selasa (13/3). (RUSYDI ZAIN/Radar Madura/JawaPos.com)

SAMPANG – Sepuluh aktivis Aliansi Pemuda Sampang (APS) mendatangi Komisi II DPRD Sampang Selasa (13/3). Mereka memaksa wakil rakyat menolak impor garam dan segera mencabut izin impor garam yang dikantongi perusahaan.

Taufik Hidayah, koordinator lapangan APS, mengatakan, Madura merupakan salah satu penghasil garam terbesar di Indonesia. Dia menyebut, pada 2017 produksi garam di Madura mencapai 436.929,95 ton.

Hingga kini, sambung Taufik, 60.000 ton garam Madura belum tersalurkan. Atas dasar itu, pihaknya mendatangi DPRD Sampang supaya menolak impor garam yang mengakibatan harga garam lokal jatuh.

Dia menegaskan, petani garam di Madura saat ini gelisah dengan adanya garam impor dari India dan Australia. ”Garam impor itu untuk industri. Kami khawatir digunakan untuk garam konsumsi. Makanya harus diperjelas,” paparnya.

Pihaknya mendesak regulasi impor garam dikembalikan seperti semula. Yaitu, perusahaan importir diwajibkan membeli garam lokal. ”Kami tidak akan cukup audiensi di sini. Kami akan ke provinsi. Ini untuk masa depan petani garam Madura,” ujar Taufik.

Iwan Effendi, anggota Komisi II DPRD Sampang, menyatakan menolak impor garam. ”Tugas pemerintah daerah mendorong petani garam lokal supaya memproduksi garam yang lebih berkualitas,” terangnya.

Sebab, lanjut dia, salah satu yang mengakibatkan adanya impor adalah kualitas garam lokal rendah. Meski begitu, pihaknya tetap akan mengoordinasikan masalah impor garam dengan pemerintah provinsi dan pusat. ”Yang berhak mencabut izin impor pemerintah,” paparnya.

Maniri Majid dari Fraksi PKB menyayangkan 49.000 ton garam impor masuk ke Indonesia. ”Jika terbukti garam impor menabrak aturan, kami bersama mitra koalisi akan mengirimkan rekomendasi ke pemerintah pusat agar mencabut izin perusahaan tersebut,” katanya.

(mr/rus/hud/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia