Sabtu, 23 Jun 2018
radarmadura
icon featured
Bangkalan

Dinilai Tidak Ideal, Kemensos Tambah Ratusan Pendamping PKH

Rabu, 14 Mar 2018 01:04 | editor : Abdul Basri

Dinilai Tidak Ideal, Kemensos Tambah Ratusan Pendamping PKH

BANGKALAN – Tahun ini Kementerian Sosial (Kemensos) menambah jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) empat kabupaten di Madura. Untuk mengimbanginya, pemerintah juga menambah sumber daya manusia (SDM) yang menjadi petugas dan pendamping bantuan sosial (bansos) itu. Meski demikian, perbandingan SDM dengan jumlah penerima belum ideal.

Berdasarkan data yang dihimpun Jawa Pos Radar Madura, jumlah KPM penerima bansos PKH di Bangkalan 2018 mencapai 73.498 KPM dengan SDA PKH hanya 236 petugas. Dengan begitu, satu orang pendamping PKH harus menangani sekitar 311 KPM.

Kemudian di Sampang, jumlah KPM berdasarkan data dari Kemensos pada 2018 mencapai 74.473 KPM. Sementara pendamping sosial yang bertugas di Kota Bahari hanya 244 orang. Artinya, satu pendamping harus menangani sekitar 305 orang.

Di Pamekasan, jumlah penerima bansos PKH sebanyak 29.614 KPM. Namun, pendamping yang bertugas hanya 156 orang. Dengan demikian, sekitar 189 KPM harus ditangani oleh satu orang pendamping. Untuk Sumenep, terdapat 44.013 KPM dengan ketersediaan petugas pendamping 261 orang. Di Bumi Sumekar, satu pendamping mengurus sekitar 165 KPM.

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Jamsos) Kemensos RI Harry Hikmat mengakui, jumlah KPM dengan pendamping belum ideal. Karena itu, pihaknya melakukan rekrutmen 16.092 orang pendamping secara nasional. Terdiri dari pendamping sosial, pekerja sosial supervisor (peksos spv), admin database, serta asisten pendamping.

Menurut Harry, jumlah KPM dengan pendamping memang tidak sebanding. Idealnya satu pendamping menangani maksimal 250 KPM. Di Madura baru Pamekasan dan Sumenep yang tidak lebih dari batas maksimum jumlah penanganan KPM. Sementara Bangkalan dan Sampang belum ideal. ”Sebenarnya belum ideal,” ujarnya Selasa (13/3).

Diterangkan, pendamping cukup kewalahan jika harus menangani lebih dari standar. Terlebih, tugas pendamping hanya memiliki kewajiban bekerja 40 jam dalam sepekan. Sementara KPM yang harus ditangani mencapai ratusan.

Pihaknya meminta pendamping bekerja profesional. Jika ditemukan adanya keterlibatan penyelewengan bansos, pihaknya akan memberikan sanksi tegas. Setiap KPM berhak menerima bansos dalam setahun sebesar Rp 1.890.000.

Harry berharap semua pihak bisa ikut mengawasi. Dengan demikian, semua bansos tersalurkan dengan baik serta terhindar dari kemungkinan penyalahgunaan. ”Harus dipastikan bansos sampai kepada penerima secara utuh,” tegasnya.

Kemensos, menurut dia, masih membutuhkan banyak sekali pendamping. Apalagi dengan adanya penambahan jumlah KPM menjadi 10 juta di 2018.

Pihaknya mengakui bahwa tidak realistis dengan jumlah pendamping saat ini diberikan tambahan tugas melayani KPM baru. ”Peran pendamping sangat vital untuk menyalurkan bansos. Maka dari itu, harus bekerja sesuai ketentuan. Harus profesional,” tandasnya. 

(mr/bad/onk/han/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia