Sabtu, 26 May 2018
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Tim Jihad dan Mantap Walk Out

Jumat, 20 Apr 2018 06:45 | editor : Abdul Basri

PROTES: Dua tim paslon Pilkada Sampang 2018 protes dan keluar dari ruang sidang pleno rekapitulasi DPSHP dan penetapan DPT di Kecamatan Camplong, Kamis (19/4).

PROTES: Dua tim paslon Pilkada Sampang 2018 protes dan keluar dari ruang sidang pleno rekapitulasi DPSHP dan penetapan DPT di Kecamatan Camplong, Kamis (19/4). (FATHOR RAHMAN/Radar Madura/JawaPos.com)

SAMPANG – sidang pleno rekapitulasi DPSHP dan penetapan DPT oleh KPU Sampang menuai protes. Dua tim pemenangan pasangan calon (paslon) protes dan keluar. Mereka kecewa data pemilih banyak berubah. Perubahan itu terjadi antara daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) yang disahkan 14 April 2018 dengan laporan PPK pada rekapitulasi Kamis (19/4).

Tim yang walk out itu dari paslon nomor satu Slamet Junaidi-Abdullah Hidayat (Jihad) dan tim paslon nomor dua Hermanto Subaidi-Suparto (Mantap). Mereka protes setelah melakukan pencocokan data ada kejanggalan. Mereka memilih keluar dan tidak mengakui hasil pleno.

Menurut temuan tim Mantap sebelum keluar, ada tiga kecamatan yang mengalami perubahan data. Yakni, data DPSHP di Kecamatan Jrengik. Yang sebelumnya 95.938 berubah menjadi 95.797 pemilih. Perubahan juga terjadi pada DPSHP di Kecamatan Ketapang. Sesuai DPSHP sebelumnya 69.359 dan berubah menjadi 69.344.

Selain itu juga diketahui ada perubahan pemilih di Kecamatan Omben. Sebelumnya 83.466 pemilih. Pada rekapitulasi DPSHP data berubah menjadi 83.395. Perubahan tersebut diyakini juga terjadi di sejumlah kecamatan lain pada DPSHP yang tidak sinkron.

Moh. Salim, tim pemenangan Jihad keluar lebih dahulu dari ruangan rapat. Disusul tim paslon Mantap, Mukhlis dan Joni Purnomo. Mereka keluar mengaku kecewa dengan perubahan data. Sebagai perwakilan paslon mereka tidak dilibatkan jika memang ada perubahan pada DPSHP sebelum diplenokan.

Moh. Salim mengatakan, perubahan tersebut harus melibatkan tim paslon. KPU dan PPK melakukan pertemuan tertutup. ”Ini sudah tidak transparan. Kami mengetahui jika tadi malam mereka melakukan pertemuan. Selisih data setiap PPK tidak sedikit,” ucapnya.

Pihaknya tidak mengakui hasil pleno itu. Sebab, data DPSHP tidak valid dan berubah-ubah. Adanya perubahan tersebut dianggap mengaburkan data yang sudah ditetapkan. Apalagi perubahan tidak hanya terjadi di satu kecamatan.

”Ini bentuk ketidakseriusan KPU. Seharusnya kami dilibatkan jika memang ada perubahan. Kami sudah mendeteksi adanya ketidaksamaan data tersebut,” katanya.

Ketua Tim Pemenangan Mantap Mukhlis berpendapat sama. Pihaknya mengaku membawa semua data yang sudah ditetapkan sebelumnya. Karena itu, dia menyebut pada rekapitulasi DPSHP banyak perubahan data di setiap kecamatan. ”Tidak semua kecamatan perubahannya signifikan. Tapi, perubahannya terjadi hampir pada semua kecamatan. Bagaimanapun ini tidak benar jika kami tidak dilibatkan,” katanya.

Menurut dia, lebih empat kecamatan yang ditemukan kejanggalan perubahan data. Data itu terungkap setelah PPK melaporkan data terbaru. Sementara proses perubahan tersebut tidak diketahui tim paslon. ”Kami akan menindaklanjuti ini. Tidak benar jika ini dibiarkan. Karena bagaimanapun kita bagian pihak dari yang terlibat dan dirugikan atas data yang tidak valid ini,” imbuhnya.

Meski dua tim paslon keluar, sidang pleno rekapitulasi DPSHP dan penetapan DPT tetap dilanjutkan. Di ruang rapat hanya disaksikan dari tim paslon Hisan-Abdullah Mansur (Hisbullah). Laporan dari PPK satu per satu dilanjutkan sampai pada proses penetapan.

Komisioner KPU Sampang Divisi Teknis, Perencanaan dan Data Addy Imansyah tidak membantah jika sebelumnya melakukan pertemuan dengan PPK. Hanya, dalam pertemuan tersebut dilakukan penyempurnaan pada DPSHP. Sebab, banyak ditemukan data ganda dan harus diperbaiki. ”Jika kami temukan banyak data ganda lalu dibiarkan, itu pelanggaran,” katanya.

Salah satu data ganda itu harus dicoret agar tidak terjadi penggelembungan data pemilih. Dengan demikian, wajar jika terjadi perubahan data di sejumlah kecamatan. Perubahan tersebut diakui sudah disampaikan pada rapat pleno di hadapan tim paslon.

Addy Imansyah mengaku dua tim paslon yang keluar tidak mengurangi keabsahan penetapan DPT. Menurut dia, tidak ada aturan spesifik jika tidak ada tim paslon rapat pleno tidak sah. ”Apalagi mereka tadi hadir semua. Bukan tidak hadir pada rapat pleno,” katanya.

(mr/fat/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia