Minggu, 24 Jun 2018
radarmojokerto
icon featured
Hukum & Kriminal

16 Galian C Tak Berizin, Satpol PP Pasrah Polisi

Rabu, 10 Jan 2018 21:23 | editor : Mochamad Chariris

Aktivitas salah satu galian C di Kec. Jatirejo, Kab. Mojokerto.

Aktivitas salah satu galian C di Kec. Jatirejo, Kab. Mojokerto. (Khudori Aliandu/Radar Mojokerto)

MOJOKERTO – Satpol PP Kabupaten Mojokerto menyatakan, saat ini setidaknya masih ada 16 titik lokasi galian C (sirtu) diduga tidak memiliki izin resmi, namun beroperasi. Aktivitas pertambangan ini dipetakan tersebar di empat kecamatan.

Di antaranya tersebar di Kecamatan Bangsal, Kutorejo, Gondang, dan Jatirejo. ’’Terbanyak ada di Kecamatan Jatirejo,’’ ungkap Kabid Trantibbun Satpol PP Kabupaten Mojokerto, Kunadi. Namun, dari inventaris data galian ini, pihaknya belum memastikan lagi.

Sebab, jumlah galian diduga ilegal berpotensi mengalami naik turun alias buka tutup. Hal itu seiring maraknya protes dari warga dan tindakan tegas aparat kepolisian melalui razia atau penertiban. ’’Bisa berubah-ubah. Yang kita catat sekarang memang ada 16 itu. Bentuknya, galian C manual dan menggunakan alat berat,’’ jelasnya.

Seperti di Desa Kutoporong dan Desa Ngastemi, Kecamatan Bangsal. Laporan masyarakat, di dua desa itu setidaknya terdapat tiga titik galian C diduga tak berizin, namun masih beroperasi. Hanya, saat dicek, satpol PP tidak menemukan ada kegiatan pertambangan. Alat berat seperti backhoe pun tidak tampak di lokasi. ’’Jadi, kegiatannya itu kembang kempis. Tapi, tetap kami data,’’ ujarnya.

Lalu bagaimana dengan penindakannya? Kunadi mengaku, saat ini pihaknya tidak dapat berbuat banyak. Sebab, kewenangan penindakan atau penertiban bagi korsp penegak perda ini di daerah tidak seperti sebelumnya. Menyusul adanya peralihan kebijakan izin pertambangan. Dari daerah ke Pemprov Jatim. Seperti yang terrtuang dalam amanah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Nah, atas dasar itulah satpol PP merasa tidak memiliki kewenangan lagi. ’’Wewenang mutlak sekarang ada di aparat kepolisian,’’ tegasnya. Sebelumnya, dalam Perda Nomor 2 Tahun 2013, satpol PP memiliki kewenangan melakukan penertiban sekaligus penutupan.

’’Sekarang kami (satpol PP kabupaten, Red) hanya bisa mendata, gitu saja. Selebihnya, kepolisian lah yang bertindak,’’ imbuhnya. ’’Kalau pun dipaksakan, porsi kami sebatas mendampingi polisi,’’ lanjutnya.

Kasatreskrim Polres Mojokerto, AKP M. Solikhin Fery membenarkan masih banyak galian C diduga ilegal namun beroperasi. ’’Masih banyak. Tapi, saat kita melakukan penindakan, kita harus menjaga harkamtibmas,’’ ujarnya. Fery belum dapat membeber dimana saja titik-titik galian C diduga bodong tersebut. ’’Saya belum mengecek sendiri. Kami belum memastikan berapa titiknya. Kalau dikatakan ilegal, kan harus kita cek dulu,’’ pungkasnya.

(mj/ori/ris/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia