Jumat, 22 Jun 2018
radarmojokerto
icon featured
Politik

APK Paslon Pilwali Dipreteli, Pepohonan Dilarang Ditempeli

Rabu, 24 Jan 2018 22:45 | editor : Mochamad Chariris

Satpol PP Kota Mojokerto menertibkan APK yang menempel di pohon.

Satpol PP Kota Mojokerto menertibkan APK yang menempel di pohon.

MOJOKERTO - Pepohonan di area Kota Onde-Onde dilarang ditempeli Alat Peraga Kampanye (APK). Di samping itu, sejumlah wilayah jalan protokol juga wajib bebas dari bahan-bahan kampanye.

Sekarang ini, pemetaan wilayah terlarang bagi penempatan alat peraga kampanye tengah dilangsungkan. Komisi Pemilihan Umum (KPU), panwaslu, hingga pemkot, tengah koordinasi terkait area, tempat, dan wilayah terlarang bagi bahan kamapanye pasangan calon.

Salah satu tempat terlarang yaitu pepohonan. Baik yang berdiri di pinggir jalan maupun di tempat lain. Itu diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan.

Dalam pasal 14 ayat 2 (b) disebutkan, maka setiap orang yang berada di tempat umum, jalan-jalan umum dan ruang terbuka hijau, dilarang memotong, mematikan, merusak, dan memaku atau menempelkan sesuatu di pohon atau tanaman lindung, hias yang berada di tepi jalan, tempat umum dan ruang terbuka hijau yang sengaja ditanam.

’’(Pemasangan APK di pepohonan) itu jelas dilarang,’’ ungkap Amin Wachid, kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mojokerto. Pihaknya menjelaskan, termasuk kegiatan memasang, menempelkan, menggantung hingga mendirikan benda di pepohonan pinggir jalan dilarang.

Terlebih, yang mengganggu keindahan di ruang terbuka. Kecuali, mendapatkan izin dari wali kota atau pejabat lain yang ditunjuk. ’’Yang jelas penempatan spanduk atau banner di pohon sangat terlarang. Apalagi, sampai memaku ke badan pohon,’’ jelas dia.

Sementara itu, Ketua KPU Saiful Amin Solihin, menyatakan, pihaknya tengah memetakan wilayah yang bisa ditempati alat peraga dan bahan kampanye. Itu membutuhkan koordinasi dengan pemkot. Sebab, terkait wilayah-wilayah yang bisa digunakan untuk kampanye dan mana yang bukan. ’’Itu nanti merujuk pada perwali, KPU akan membuat surat keputusan,’’ kata dia.

Diterangkannya, area yang terlarang penempatan alat peraga dan bahan kampanye salah satunya kawasan jalan protokol. Kemudian, area pepohonan juga terlarang bagi pemasangan alat tersebut. ’’Bila merujuk Perwali Mojokerto Nomor 19 Tahun 2013 tentang pemasangan alat peraga kampanye dan penetapan lokasi kampanye, pepohonan sangat dilarang digunakan sebagai tempat APK,’’ pungkasnya.

(mj/fen/ris/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia