Senin, 25 Jun 2018
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Nasib Honorer K-2 Tak Jelas, Daftar CPNS pun Tak Mampu

Selasa, 30 Jan 2018 22:55 | editor : Mochamad Chariris

Puluhan guru honorer K-2 hearing di kantor DPRD Kabupaten Mojokerto kemarin. Mereka mengadukan nasibnya yang masih terpuruk.

Puluhan guru honorer K-2 hearing di kantor DPRD Kabupaten Mojokerto kemarin. Mereka mengadukan nasibnya yang masih terpuruk. (Sofan Kurniawan/Radar Mojokerto)

MOJOKERTO - Harapan honorer kategori 2 (K-2) di Kabupaten Mojokerto sebanyak 210 orang, kian memprihatinkan. Hendak mengikuti pendaftaran CPNS saja, mereka tak mampu. Karena, usia yang sudah melebihi batas maksimal, yakni 35 tahun.

Kemarin, sekitar 60-an tenaga honorer K-2 lurug kantor DPRD Kabupaten Mojokerto. Mereka mendesak, para wakil rakyat ini memuluskan keinginannya untuk bisa menjadi pegawai negeri sipil. ’’Kami ingin mendapat rekomendasi berupa dukungan agar pemerintah mengangkat kami dari status honorer menjadi PNS,’’ kata Ketua Forum Honorer K-2 Indonesia (FHK2I) Kabupaten Mojokerto, Syaiful Mukminin.

Ditegaskan dia, dengan momen rekrutmen CPNS yang akan digelar di Kabupaten Mojokerto, hendaknya pemda memprioritaskan honorer -2. ’’Kalau kita harus mendaftar normal, tentu sulit. Karena, banyak yang sudah berusia di atas 35 tahun,’’ ungkapnya.

Menyandang status honorer di Kabupaten Mojokerto, ujar guru SDN Bening, Gondang ini, sangat mengenaskan. Meski sudah mengantongi Nomor Induk Guru Swasta Daerah (NIGSD), namun para honorer hanya mendapatkan honor Rp 100 ribu per bulan. Honor Rp 100 ribu itu dinilai sangat kecil dibanding pengabdian luar biasa yang sudah dilakukan para pengabdi ini.

Para honorer yang didominasi para guru ini, sempat mendapat angin segar dari pemerintah. Di tahun 2014 lalu, sempat ditemui langsung oleh Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) dan dijanjikan bakal mendapat honor sebesar Rp 1,2 juta per bulan.

Namun, janji itu sebatas janji. Hingga kini, ratusan  honorer belum menikmati itu. ’’Kami selalu di PHP (pemberi harapan palsu),’’ ujar Sekretaris FHK2I Uut Fitriyah. Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Mojokerto Kusairin, mengatakan, rekomendasi itu akan segera ditelurkan oleh dewan. Ia menjanjikan, maksimal tiga hari akan diterbitkan.

Namun, terkait dengan rekrutmen CPNS yang memprioritaskan tenaga honorer, dinilai Kusairin, sangat sulit. ’’Karena, kebijakan itu harus eksekutif. Bukan legislatif,’’ terang politisi PPP ini.

Terkait dengan tudingan janji-janji manis yang diungkapkan Bupati Mojokerto MKP terhadap para honorer, ditegaskan Kusairin, sebenarnya pemda sudah mengalokasikan anggaran hampir Rp 2 miliar di tahun 2015.

Akan tetapi, anggaran tersebut tak bisa dikucurkan dan dinikmati tenaga honorer karena tak sesuai dengan regulasi. ’’Akhirnya dana itu Silpa. Memang sudah dianggarkan. Hanya saja, cantolan hukum yang belum jelas,’’ pungkasnya.

(mj/ron/ris/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia