Senin, 25 Jun 2018
radarmojokerto
icon featured
Politik

Mas'ud Yunus Serukan Netralitas ASN di Pilwali

Jumat, 02 Feb 2018 22:45 | editor : Mochamad Chariris

Wali Kota Mas'ud Yunus (kiri) bersalaman dengan Ketua KPU Saiful Amin, seusai penandatanganan hibah daerah.

Wali Kota Mas'ud Yunus (kiri) bersalaman dengan Ketua KPU Saiful Amin, seusai penandatanganan hibah daerah. (Radar Mojokerto)

MOJOKERTO – Pemkot Mojokerto mendukung penuh pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang akan diselenggarakan 27 Juni mendatang. Persiapan dan kesiapan telah dilakukan pemkot menjelang agenda besar yaitu Pilwali Mojokerto dan Pilgub Jawa Timur.

Sejumlah anggaran dialokasikan kepada penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu. Sebagaimana tertuang dalam NPHD tertanggal 11 Juli 2017 yaitu sebesar Rp 13,9 miliar dialokasikan untuk KPU Kota Mojokerto. Sedangkan Panwaslu Kota Mojokerto dialokasikan anggaran sebesar Rp 2 miliar sebagaimana tertuang dalam NPHD tertanggal 19 Oktober 2017.

Pemkot Mojokerto juga telah menganggarkan dana hibah kepada TNI (Kodim 0815 Mojokerto) dan POLRI (Polres Mojokerto Kota) yang diperuntukkan untuk membiayai pengamanan pelaksanaan pilkada tahun 2018.

Desk Pilkada Kota Mojokerto yang diketuai Sekretaris Daerah Kota Mojokerto juga dibentuk sebagaimana tertuang dalam SK Wali Kota No: 188.45/1050/417.111/2017. Desk pilkada ini merupakan bentuk dukungan Pemkot Mojokerto yang berfungsi sebagai sekretariat yang mendukung proses inventarisasi, pengolahan/analisis dan pemutakiran data serta informasi terkait pelaksanaan pilkada.

Bakesbangpol Kota Mojokerto juga telah menganggarkan program dan kegiatan meliputi sosialisasi pemilih pemula pilkada, memberikan informasi kepada masyarakat dengan berbagai media informasi hingga memfasilitasi pelaksanaan pilkada.

Netralitas ASN selalu ditekankan Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus dalam setiap kesempatan. Wali kota meminta agar ASN bersikap netral dan profesional. ’’Kita harus terus konsentrasi pada kerja dan pelayanan masyarakat, pada tugas pokok dan fungsi kita sebagai ASN. Kita harus terus berkarya dan melayani masyarakat. Dalam pilkada serentak, kita harus netral, karena ada sanksi bagi ASN yang tidak netral,” pesannya.

Memasuki bulan Februari ini, tahapan pilkada serentak masuk pada penetapan pasangan calon pada 12 Februari mendatang dan pengundian nomor urut pada 13 Februari. Sedangkan masa kampanye berlangsung pada 15 Februari hingga 23 Juni 2018. Dilanjutkan masa tenang pada 24 hingga 26 Juni 2018. Dan pemungutan suara pada 27 Juni 2018. Rekapitulasi suara berlangsung 28 Juni hingga 9 Juli 2018.

(mj/fen/ris/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia