Jumat, 25 May 2018
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Reklame Bermasalah, Dibongkar Sendiri atau Dibongkar Paksa?

Kamis, 19 Apr 2018 20:48 | editor : Mochamad Chariris

Keberadaan reklame bando di Kota Mojokerto mendapat perhatian serius satpol PP.

Keberadaan reklame bando di Kota Mojokerto mendapat perhatian serius satpol PP. (Fendy Hermansyah/Radar Mojokerto)

MOJOKERTO – Empat reklame bando bernilai ratusan juta rupiah terancam dibongkar paksa Satpol PP Kota. Lantaran, seluruh masa izin reklame yang melintang jalan itu telah lama habis. Sementara, pemerintah pusat juga melarang keberadaan reklame bando.

Empat reklame bando itu berada di jalan-jalan protokol Kota Onde-Onde. Keberadaannya dinyatakan telah kedaluwarsa karena masa izin telah habis beberapa waktu lalu. Pihak Pol PP Kota juga telah menyebarkan surat pemberitahuan kepada pengelola reklame agar segera dilakukan pembongkaran.

Keempat iklan bando itu satu di antaranya baru dibongkar kemarin malam di Jalan Benteng Pancasila. Tiga lainnya berada di Jalan Majapahit sebelah utara dan selatan. Kemudian, di Jalan Benteng Pancasila sebelah barat.

’’Sudah kita peringatkan. Namun mereka masih minta dispensasi,’’ ungkap Heriyana Dodik Murtono, kepala Satpol PP Kota Mojokerto. Ia mengatakan, seluruh reklame bando itu dinyatakan habis izinnya lewat surat dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP). Untuk itu, pihaknya menindaklanjuti dengan mengingatkan kepada pengusaha reklame tersebut.

Upaya itu dilakukan karena menjadi prosedur penanganan atas reklame yang kedalwuarsa. Terlebih lagi, lima reklame bando lain sebelumnya telah dibongkar secara mandiri oleh pengusaha reklame. ’’Sebenarnya total ada 9 reklame bando. Tapi yang lima reklame sudah dibongkar secara mandiri. Sedang yang empat ini belum juga dan bisa kami bongkar paksa,’’ terang Dodik.

Pihaknya khawatir dengan reklame bando yang masih berdiri tersebut. Karena, ada beberapa yang ternyata masih memajang iklan. Padahal, secara izin sudah habis. ’’Selain itu, sekarang ini kan hujan deras disertai angin sering turun di kota. Bahkan, banyak imbasnya. Satu reklame terpaksa dibongkar karena kondisinya miring di Benteng Pancasila,’’ beber Dodik.

Selasa malam (17/4), satpol PP sempat menutup ruas Jalan Benteng Pancasila. Itu dikarenakan, reklame bando sisi timur yang sudah habis masa edar dan kosong, kondisinya miring nyaris tumbang. Agar tak sampai jatuh korban, petugas penegak perda itu menutup ruas jalan. Sedangkan, pengusaha reklame diminta melakukan pembongkaran.

Heriyana Dodik menargetkan, seluruh reklame bando sudah harus dibongkar pada akhir triwulan kedua ini. Surat peringatan sudah dilayangkan kepada pengusaha reklame. Pihaknya tak segan-segan membongkar paksa reklame yang bernilai ekonomis tinggi itu. ’’Sesuai aturan, kalau tidak dibongkar sendiri, akan kita bongkar paksa. Dan, pengusaha tidak berhak atas material bongkarannya,’’ tegas Dodik.

Aturan tegas terkait reklame bando itu tak lepas dari larangan pemerintah pusat. Larangan itu dituangkan dalam Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang RI No 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Badan Jalan. Disebutkan, iklan/reklame bando tidak diperbolehkan lagi karena mengganggu pengguna jalan.  

(mj/fen/ris/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia