Jumat, 25 May 2018
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Wabup Pungkasiadi Bakal Ambil Alih Pimpinan Pemkab Mojokerto

Selasa, 01 May 2018 17:21 | editor : Mochamad Chariris

Suasana Rapat Paripurna DPRD Kab. Mojokerto tanpa dihadiri Bupati Mustofa Kamal Pasa.

Suasana Rapat Paripurna DPRD Kab. Mojokerto tanpa dihadiri Bupati Mustofa Kamal Pasa. (Imron Arlado/Radar Mojokerto)

MOJOKERTO – Wakil Bupati (Wabup) Mojokerto Pungkasiadi bakal mengambil alih pucuk pimpinan di pemerintahan Kabupaten Mojokerto. Kepastian itu setelah Pemkab Mojokerto mendapat kabar dari Biro Hukum Pemprov Jatim, tadi malam.

Kabag Hukum Setdakab Mojokerto Tatang M, mengatakan, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ditegaskan, wakil bupati secara otomatis menjalankan tugas bupati yang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara. ’’Secara aturan memang seperti itu,’’ ujarnya.

Dikatakan Tatang, meski sesuai aturan wabup harus menjalankan seluruh tugas bupati, namun pemda harus menunggu surat resmi dari Gubernur Jatim. ’’Seperti Pemda Nganjuk. Tetap ada surat perintah tugas dari gubernur. Tentunya kita juga menunggu dari pemprov,’’ imbuh dia.

Tatang memastikan, surat itu akan turun dalam waktu cepat. Bahkan, ia mendapat kabar jika surat tugas dari Gubernur Soekarwo bakal turun paling lambat Rabu besok (2/5). ’’Tidak boleh lama-lama. Harus cepat. Karena semua harus berjalan normal,’’ pungkas Tatang.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ismail Pribadi, menjelaskan, penahanan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) diharapkan tak membuat pemerintahan lumpuh. Pemerintahan harus tetap eksis dan menjalankan tugasnya dengan baik.

Terkait dengan kekosongan jabatan kepala daerah, dikatakan Ismail, harus tetap mengacu sesuai aturan dan menunggu surat resmi dari Gubernur Jatim Soekarwo. ’’Kasus ini belum inkracht. Tentunya hanya sebatas Pjs,’’ paparnya.

Terpisah, sumber lain di internal Pemkab Mojokerto menceritakan, tadi malam, komunikasi sudah terjalin intens dengan Biro Hukum Pemprov Jatim. Pembicaraan itu terkait dengan langkah strategis untuk mengisi kekosongan kepala daerah. Bahkan, radiogram akan diterima pemda sebelum Rabu.

Sehingga, wabup bisa menjalankan seluruh pekerjaan yang menjadi tanggung jawab bupati sejak Rabu pagi. ’’Kami sudah ada komunikasi. Pemprov mengatakan butuh waktu beberapa jam saja sudah kirim rdg (radiogram),’’ pungkas sumber ini.

 

(mj/ron/ris/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia