Jumat, 25 May 2018
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Resmi Jadi Pjs Bupati, Pungkasiadi Kendalikan Pemerintahan

Rabu, 02 May 2018 16:38 | editor : Mochamad Chariris

Wabup Pungkasiadi (tengah) keluar dari Kantor Grahadi Pemprov Jatim didampingi kepala OPD dan Forkopimda Kab. Mojokerto, Kamis sore (2/5).

Wabup Pungkasiadi (tengah) keluar dari Kantor Grahadi Pemprov Jatim didampingi kepala OPD dan Forkopimda Kab. Mojokerto, Kamis sore (2/5). (Imron Arlado/Radar Mojokerto)

MOJOKERTO - Penahanan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP), tak menghentikan roda pemerintahan daerah.

Sore ini, Gubernur Jatim Soekarwo bakal menyerahkan SK Penjabat Sementara (Pjs) terhadap Wakil Bupati (Wabup) Pungkasiadi. Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Mojokerto menyebutkan, surat yang ditandatangani Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemprov Jatim Anom Surahno itu mengundang Forkopimda di Kabupaten Mojokerto pada penyerahan SK Pjs.

Di antaranya, Kapolres Mojokerto, Kapolresta Mojokerto, Kajari Kabupaten Mojokerto, Dandim, Ketua Pengadilan Negeri, Sekda, Asisten, Kepala Bakesbang, hingga Kabag Pemerintahan. Berlokasi di Gedung Grahadi Surabaya, prosesi penyerahan surat tugas itu direncanakan berlangsung Rabu (2/5) pukul 15.00.

’’Dengan ditetapkan Saudara Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan oleh KPK, agar roda pemerintahan tetap berjalan, akan dilakukan penyerahan Surat Perintah Tugas (SPT) Gubernur kepada saudara Pungkasiadi,’’ kata surat tertanggal 30 April tersebut.

Kehadiran para petinggi di Kabupaten Mojokerto itu hanya untuk menyaksikan penyerahan SPT. Dengan SK ini, seluruh tanggung jawab bupati akan diambil alih Pungkasiadi.

Asisten Bidang Pemerintahan Setdakab Mojokerto Agus M. Anas, saat dikonfirmasi membenarkan adanya undangan gubernur itu. Yang jelas,  penyerahan surat tugas itu untuk menghindari kekosongan di level pimpinan daerah. ’’Harus segera diisi. Dan gubernur sudah memberikan undangan,’’ katanya.

Dengan SK itu, ujar mantan kepala Disnaker ini, seluruh tanggung jawab bupati dan kewenangan bupati, diambil alih oleh wabup yang nantinya berstatus sebagai Penjabat Sementara (Pjs). ’’Dengan begitu, pemerintahan tidak berhenti. Semua akan berjalan normal seperti biasa,’’ imbuh Agus M. Anas.

Lalu bagaimana dengan jabatan wakil bupati? Hingga saat ini, Agus M. Anas mengaku masih mendapat kabar adanya pengisian sementara jabatan bupati. ’’Kalau soal itu, nanti dulu. Ini hanya khusus untuk menggantikan tugas dan kewenangan bupati,’’ pungkas dia.

Sementara itu, sejak penahanan Bupati Mojokerto MKP oleh KPK awal pekan kemarin, sekitaran rumah dinas (rumdin) Bupati Mojokerto nampak sepi. Hanya nampak beberapa petugas satpol PP yang melakukan penjagaan di pos depan dan sampaing rumah dinas. Nyaris tak ada aktivitas apa pun.

Pun demikian dengan rumah pribadi Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi, di kawasan Canggu, Kecamatan Jetis. Hanya nampak sejumlah pekerja yang tengah membenahi rumahnya. ’’Beliau keluar sejak kemarin malam,’’ kata seorang petugas satpol PP singkat. 

(mj/ron/ris/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia