Jumat, 22 Jun 2018
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Jatim KLB Difteri, Imunisasi Bakal Jadi Syarat PPDB

Rabu, 30 May 2018 21:56 | editor : Mochamad Chariris

Petugas Puskesmas Gayaman saat melakukan imunisasi difteri ke sekolah.

Petugas Puskesmas Gayaman saat melakukan imunisasi difteri ke sekolah. (Rizal Amrullah/Radar Mojokerto)

MOJOKERTO – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mojokerto mewacanakan akan menjadikan imunisasi dasar lengkap sebagai prasyarat calon siswa untuk mendaftar ke sekolah atau pendaftaran peserta didik baru (PPDB).

Rencana itu menyusul masih adanya temuan anak yang belum lengkap menjalani imuniasi wajib. Selain itu, langkah tersebut juga bertujuan menghindari penularan penyakit yang seharusnya bisa dicegah dengan imunisasi.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, Didik Chusnul Yakin mengungkapkan, salah satu alasan pihaknya merencanakan imunisasi dasar lengkap sebagai syarat masuk sekolah adalah ditetapkannya kejadian luar biasa (KLB) di wilayah Jawa Timur tahun ini.

Sehingga, sebanyak 38 kabupaten/kota harus menjalankan outbreak response immunization (ORI) difteri kepada seluruh anak, mulai usia 1-19 tahun. ”Penyebab penyakit-penyakit menular itu cenderung karena imunisasinya yang tidak lengkap,” ungkapnya.

Di antaranya termasuk difteri. Sebab, penyakit yang disebabkan bakteri corynebacterium diphtheria itu merupakan salah satu penyakit yang masuk dalam kategori penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).

Selain itu, pemberian vaksin difteri juga masuk dalam daftar imunisasi wajib yang diterapkan sejak usia balita. ”Tapi, karena masih ada yang bolong imunisasinya, sehingga terjadi penularan,” paparnya.

Oleh karena itu, pihaknya mengaku akan lebih meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap kepada seluruh anak di 18 kecamatan. Salah satunya adalah dengan meminta sekolah agar mewajibkan kelengkapan imunisasi sebagai syarat PPDB.

Namun, kata dia, saat ini pihaknya sedang merintis untuk membuat regulasi serta persiapan untuk rencana tersebut. Salah satunya, dinkes akan menyiapkan semacam sertifikat sebagai bukti bahwa anak sudah melalui tahapan imunisasi wajib.

Sertifikat itulah yang nanti harus dilampirkan untuk mendaftar ke sekolah tujuan. ”Kita sudah mengawali untuk merintis. Paling tidak tahun depan kita akan terapkan, karena tahun ini pendaftaran sudah mulai berjalan,” tandasnya.

Menurut Didik, tentunya pihaknya juga akan membuat kesepakatan dengan dinas terkait yang menangani pendidikan. Dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) dan dinas pendidikan (dispendik). ”Nanti akan ada MoU (kerja sama) bahwa mereka (calon siswa) yang tidak lengkap imunisasinya harus diminta untuk melengkapi dulu,” ujarnya.

Dia menambahkan, tujuan diterapkannya aturan tersebut adalah untuk melindungi semua anak dari paparan penyakit menular. Khususnya daftar penyakit yang masuk dalam kategori PD3I. Selain difteri, penyakit yang masuk dalam daftar imunisasi wajib adalah polio, hepatitis B, pertusis, haemophilus influenzae tipe B, tetanus, serta measles atau campak dan rubela. 

”Kita harus menjamin anak-anak terlindungi. Saya kira, orang tua nanti pasti akan termotivasi untuk imunisasikan anaknya,” pungkas Didik

(mj/ram/ris/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia