Sabtu, 23 Jun 2018
radarsemarang
icon featured
Radar Kedu

Wajib Pajak Aset Polri-TNI Mulai Disasar

Rabu, 04 Oct 2017 06:25 | editor : Pratono

Kepala BPKAD Kota Magelang Larsita

PRESS CONFERENCE: Kepala BPKAD Kota Magelang, Larsita (tengah) mengklaim bahwa penerimaan PBB periode 1 Januari-30 September 2017 melebihi target. (Puput Puspitasari/Jawa Pos Radar Kedu)

MAGELANG–Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang mulai merambah tanah dan bangunan milik institusi militer dan kepolisian, menjadi objek pajak.Terobosan ini diharapkan dapat mendongkrak realisasi Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) yang menjadi penyumbang terbesar pendapatan sektor pajak bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang selama ini.

Kepala BPKAD Kota Magelang, Larsita mengakui, selama ini objek pajak (PBB-P2) dari institusi militer dan kepolisan, belum tergali. Namun, bukan karena wajib pajak (WP) menolak membayar. Tapi, hanya teknis komunikasi yang belum terjalin secara intens antara pihaknya dengan institusi tersebut.


“Setelah kami lihat regulasinya, kami sampaikan semua. Kami sudah sosialisasi ke Kodim 0705/Magelang, Rindam IV/Diponegoro, Armed 3/105, Armed 11 Kostrad, RST, RSJ, lalu Polres Kota Magelang, juga ke Kodam IV/Diponegoro.”

Hasilnya, kata Larsita, baik institusi TNI maupun Polri, merespons positif. “Alhamdulillah mendapat tanggapan positif, karena sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009, tidak ada pengecualian bagi bangunan milik institusi polisi dan/atau militer yang digunakan untuk mess atau rumah dinas kena pajak.”

BPKAD sendiri merilis, realisasi pajak daerah hingga Agustus 2017 telah mencapai 76,34 persen. Atau, sebesar Rp 22.764.691.656 dari target di penetapan Aanggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 Rp 29.821.800.000.

Urutan kontribusi terbesarnya dari PBB-P2, pajak Penerangan Jalan Umum (PJU), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Juga pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak parkir dan pajak sarang burung walet.


Larsita menambahkan, objek pajak yang saat ini sedang digarap adalah asrama, rumah dinas, dan sebagainya. Meski diperkirakan hanya menyumbang di atas Rp 10 jutaan, tetap akan dimaksimalkan. Di sisi lain, terbukanya peluang perolehan PPB-P2 memunculkan wajib pajak (WP) baru.


“Sekecil apapun potensinya, wajib untuk kita kelola dan kita tarik, karena merupakan potensi yang bisa menambah kemampuan fiskal daerah untuk pembiayaan pembangunan di Kota Magelang,” katanya, kemarin, saat jumpa media di ruang media Pemkot Magelang.


Kepala Bidang Pendapatan BPKAD Kota Magelang, Wikan Kanugroho juga menyampaikan realisasi penerimaan PPB-P2 periode 1 Januari hingga 30 September 2017 mencapai Rp 6.105.441.528 miliar dari 26.816 objek pajak. Jumlah itu diklaim melebihi target sebanyak Rp 5.600.000.000 atau tercapai 109,03 persen. Sedangkan laju pertumbuhan penerimaan PBB-2017 dari tahun lalu sebesar 18,20 persen.

Meski sudah melebihi target, pihaknya masih mengejar kekurangan Rp 319.000 hingga akhir Desember 2017. Sehingga realisasi penerimaan PBB-P2 sampai pengujung 2017 bisa mendekati. Atau, bahkan melampaui potensi sebesar Rp 6,424.775.695.

(sm/put/ton/JPR)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia