Senin, 25 Jun 2018
radarsemarang
icon featured
Features
Melihat Bekas Kantor Surat Kabar De Locomotief

Jejak Kantor 6 Koran Terancam Lenyap

Minggu, 11 Feb 2018 08:00 | editor : Pratono

Jejak Kantor 6 Koran Terancam Lenyap

Saksi bisu perkembangan pers di Kota Semarang tengah sekarat. Bekas kantor surat kabar pertama di Semarang telah runtuh dan menunggu lenyap. Belum ada upaya nyata untuk menyelamatkan bekas kantor De Locomotief.

(Nurchamim/Jawa Pos Radar Semarang)

Pratono, Semarang

PAGAR seng terpasang menutupi bagian muka sebagian bangunan yang berada di Jalan Kepodang kawasan Kota Lama Semarang. Dari balik seng tersebut, terlihat reruntuhan bangunan yang tak utuh lagi. Tidak beratap. Temboknya rapuh di sana-sini. Berbagai tanaman liar tampak hidup subur, termasuk di sela-sela pecahan tembok. Salah satu sisi tembok bangunan yang berada di Jalan Jalak saat ini menjadi spot foto yang banyak diburu pengunjung Kota Lama karena keunikan akar pohon yang menembus tembok.

Bangunan ini menjadi salah satu saksi bisu perkembangan pers di Kota Semarang. Setidaknya ada 6 harian yang pernah berkantor di gedung yang beralamat di Jalan Kepodang No 20-22 ini, De Locomotief salah satunya. Ruas jalan ini dulunya bernama Hoogendorpstraat, setelah Indonesia merdeka diganti menjadi Jalan Purwodinatan Barat II dan diganti lagi menjadi Jalan Kepodang hingga kini.

Sejarah perkembangan pers Semarang dimulai pada pertengahan abad ke 19. Liem Thian Joe dalam buku Riwajat Semarang : Dari Djamannja Sam Poo Sampe Terhapusnja Kong Koan menuliskan, pada 1825, orang-orang Belanda menerbitkan surat kabar pertama di Semarang bernama Semarangsch Advertentieblad.

Tapi dosen sejarah Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Dewi Yuliati, dalam buku Melacak Pers Jawa Tengah mencatat, di Semarang, pertumbuhan industri pers milik orang Eropa dirintis oleh perusahaan Olifant & Co pada 1846. Perusahaan ini memperoleh izin dari Gubernur Jenderal JJ Rochussen untuk menerbitkan Semarangsche Advertentieblad dan Semarangsche Courant. Kemudian pada 1852, PJ De Groot menerbitkan Semarangsche Nieuws-en Advertentieblad yang pada 1862 berganti nama menjadi De Locomotief. Penggantian nama koran ini dikaitkan dengan berdirinya Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij (NIS) pada 1862. NIS adalah perusahaan kereta api pertama di Indonesia yang membuka jalur Semarang–Tanggung (Grobogan).

Koordinator Komunitas Lopen Semarang, Muhammad Yogi Fajri, menjelaskan, bangunan tersebut aslinya terdiri atas 2 lantai. Pada 2007, ia sempat memotret saat tembok di lantai 2 belum runtuh. “Bangunan ini sangat penting sebagai bagian dari perjuangan Indonesia untuk merdeka, tapi sekarang terlupakan dan perlahan musnah,” jelasnya.

De Locomotief memang tak bisa dilepaskan dari perjuangan bangsa Indonesia. Meski merupakan surat kabar berbahasa Belanda dan dimiliki orang Belanda, tapi jajaran redaksinya merupakan pendukung Politik Etis. Salah satu pemimpin redaksi De Locomotief, Pieter Brooshoft memberikan andil dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat Bumiputera. Lewat laporannya tentang kemelaratan masyarakat akibat sistem tanam paksa, koran ini mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk menyejahterakan masyarakat Bumiputera lewat Politik Etis atau Politik Balas Budi. Politik Etis ini dicetuskan oleh Conrad Theodor van Deventer.

De Locomotief merupakan koran berpengaruh di Semarang pada saat itu. Tapi dalam perjalanannya, koran-koran lain bermunculan. Mulai dari yang dikelola bangsa Tionghoa maupun Bumiputera. De Locomotief mengalami pasang surut bahkan sempat berhenti terbit. Usai Indonesia Merdeka, pada 1947, De Locomotief kembali terbit. Hingga akhirnya benar-benar tutup pada 1956.

Dalam catatan Jawa Pos Radar Semarang, surat kabar yang berkantor di Jalan Kepodang 20-22 ini bukan De Locomotief saja. Setidaknya ada 5 surat kabar lain yang pernah menjalankan kegiatan jurnalistik di tempat ini, termasuk proses pencetakan koran.

Di masa-masa awalnya, harian Suara Merdeka pernah berkantor di sini sebelum pindah ke Jalan Merak. Ini terlihat dari alamat redaksi yang tercantum pada edisi 27 Juni 1950. Dengan demikian, redaksi Suara Merdeka berbagi kantor dengan De Locomotief yang masih terbit.

Setelah De Locomotief berhenti terbit, gedung ini digunakan sebagai kantor redaksi Harian Tempo. Meski namanya sama, tapi Harian Tempo ini tak ada hubungannya dengan majalah Tempo yang ada saat ini. Sastrawan Remy Sylado pernah menjadi wartawan di Harian Tempo.

Setelah 1965, Harian Tempo berganti nama menjadi Suluh Indonesia edisi Jawa Tengah, koran yang berafiliasi pada Partai Nasional Indonesia (PNI). Selanjutnya berganti nama lagi menjadi Suluh Marhaen edisi Jawa Tengah. Terakhir, gedung ini digunakan sebagai kantor Harian Republik.

Kini bangunan tersebut tak lagi terawat, bahkan tinggal reruntuhan. Sejumlah pihak pernah mengusulkan agar eks kantor De Locomotief ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Tapi usulan tersebut belum mendapatkan respons positif dari pemerintah. Sementara kondisi bangunan sekarang, sedikit demi sedikit akan lenyap karena lapuk.

Koordinator Komunitas Pegiat Sejarah (KPS) Semarang, Rukardi, mengakui kondisi gedung De Locomotief saat ini cukup memprihatinkan. Sejauh ini, kata Rukardi, KPS telah melayangkan surat laporan ke Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Tengah dan tim ahli cagar budaya Kota Semarang setelah melakukan pelacakan sumber-sumber sejarah lewat wawancara kepada sejumlah narasumber dan saksi sejarah. Hanya saja, surat yang dilayangkan oleh KPS tidak pernah mendapatkan respons dari pemerintah.

”Robohnya gedung itu kan terjadi beberapa kali itu. Roboh pertama kami membuat laporan, berharap yang tersisa bisa diselamatkan. Ternyata tidak ada tanggapan, dan kini sampai sudah habis bangunan itu,” sesalnya.

Diceritakan, hasil turun wawancara dengan sejumlah sumber, yakni orang yang sehari-hari berada di sekitar gedung eks De Locomotief dihasilkan bahwa diduga bangunan ini ”sengaja dirobohkan”. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan KPS, bangunan yang telah lama mangkrak ini kayu-kayunya dicuri oleh orang. Sehingga oleh pemilik, daripada diambil orang, dimanfaatkanlah kayu-kayu tersebut. ”Tapi ini diduga. Dari info warga sekitar situ dan belum ada verifikasi dari pemiliknya,” terangnya.

Dikatakan, sebuah bangunan dapat ditetapkan menjadi bangunan cagar budaya jika memenuhi setidaknya 3 kriteria, yakni nilai sejarah, arsitektural yang penting dan mewakili zamannya, serta minimal usianya 50 tahun.

Bersama anggota KPS Semarang, Rukardi berharap agar gedung yang memiliki nilai sejerah ini dapat dibangun kembali untuk menjadi monumen pengingat pergerakan bangsa ini. Dengan kondisi saat ini, satu hal yang sekiranya dapat dilakukan adalah membangun ulang gedung De Locomotief menggunakan material baru dengan konstruksi yang sama persis. Cara ini hanya bisa dilakukan jika pemeritah kota atau lembaga berwenang memiliki dokumentasi konstruksi bagunan tersebut.

”Kalau itu ada, kemungkinan masih bisa dibangun ulang. Saya nggak tahu apakah pemkot atau lembaga berwenang punya dokumentasi konstruksi bangunan itu,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam kasus De Locomotief tidak ada cara lain selain itu. Sebab, bangunan bernilai sejarah ini memang sudah habis. Padahal sebagaimana diketahui, De Locomotief punya nilai sejarah penting dalam pergerakan bangsa ini.

”Ini yang kami sesalkan kenapa pemkot tidak pernah berpikir soal itu. Mereka berpikir pada persoalan arsitektural saja. Hanya bangunan yang arsitekturnya bagus saja yang dinilai perlu diselamatkan,” sesalnya.

Memang, kata dia, dengan cara ini otentisitas bangunan sejarah ini tidak dapat dipertahankan. Setidaknya, menurutnya, dengan bangunan baru yang bentuknya sama persis, Indonesia memiliki monumen untuk mengingatkan peran besar sebuah media dalam perjalanan bangsa ini. ”Pemkot mestinya menyadari bahwa Semarang ini kota penting bagi perjalanan sejarah bangsa ini,” katanya. (tulisan dilengkapi oleh Sigit Andrianto)

(sm/ton/cr4/ton/JPR)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia