Senin, 18 Jun 2018
radarsemarang
icon featured
Features
Pidana Anak Diperlakukan Pidana Dewasa

Dapat Transfer Ilmu Kejahatan, Ulangi Lagi Saat Bebas

Senin, 19 Feb 2018 15:54 | editor : Ida Nor Layla

Dapat Transfer Ilmu Kejahatan, Ulangi Lagi Saat Bebas

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG-Para pelaku kejahatan yang masih kategori anak-anak atau berusia di bawah 18 tahun (berdasarkan UU yang berlaku), seharusnya diperlakukan khusus sesuai hak anak. Dengan harapan, anak-anak yang melakukan kejahatan tersebut bisa memiliki masa depan yang lebih baik, tidak lagi terjerumus ke lembah kejahatan lagi. Namun faktanya, pelaku pidana anak masih kerap dicampur dengan pelaku pidana dewasa. Alasannya, tahanan anak belum ada, atau kalaupun ada lokasinya terlampau jauh, sehingga kurang efektif, dan lain sebagainya.

IB adalah mantan narapidana anak yang pernah dititipkan penahanannya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Kedungpane, Semarang. Ia mengaku ada dampak buruk saat napi anak ditahan di lapas dewasa. Seperti halnya teman satu bloknya di tahanan berinisial JH, yang juga tahanan anak. JH adalah terpidana kasus pencurian sepeda motor (curanmor).

Dikatakan IB, di Lapas Kedungpane, ia dan JH satu blok dengan napi dewasa, namun beda sel. Akibat bercampur, akhirnya bisa saling berinteraksi, dan JH mendapat ilmu baru melakukan pencurian. Alhasil, begitu bebas dari lapas, bukannya kapok. Dia justru kembali melakukan pencurian hingga akhirnya tertangkap dan ditahan lagi di Lapas Kedungpane.

"Di Lapas Semarang ada 3 sel untuk tahanan anak, tapi campur dalam 1 blok dengan tahanan dan napi dewasa. JH itu dulu pas ketemu saya ditahan kasus curanmor, kemudian bebas dan ketangkap lagi mencuri, sekarang ditahan lagi,"kata IB kepada Jawa Pos Radar Semarang, Minggu (19/2).

Mantan napi kasus persetubuhan berusia 17 tahun ini mengaku di lapas bisa saling berinteraksi dengan tahanan dewasa. Hal itu juga sering dilakukan JH saat itu. Karena kerap bertemu dan ngobrol dengan tahanan dewasa yang tinggal satu bloknya, ia menduga JH bisa mendapat tambahan ilmu baru melakukan pencurian.

"Kalo saya sudah tak mau mengulangi lagi, Mas. Kapok ditahan. Yang jelas, dulu saya ditahan di Lapas Semarang blok Lesmana, kemudian dipindah ke lapas anak Kutoarjo. Aktivitas sekarang kerja sambil sekolah kejar paket C di PKBM di Semarang,"ujarnya.

Akibat ‘transfer’ ilmu kejahatan selama ditahan dengan napi dewasa itu, tak heran banyak napi anak yang bukanya tobat selepas keluar dari lapas, tapi justru kembali mengulangi perbuatannya, hingga masuk sel lagi.

Seperti napi anak, AB, warga Gunungsari, Semarang, yang mengaku sudah 3 kali masuk penjara dalam kasus yang sama. Napi anak lainnya, FM asal Mranggen, dua kali dipenjara akibat mencuri. Sedangkan napi anak di bawah umur, AJ, warga Gajah Raya, Semarang, dua kali masuk penjara akibat terlibat kasus pengeroyokan hingga meninggal dan narkoba.

"Saya dapat sharing ilmu dengan para napi dewasa. Kalau di Lapas Semarang, perlakuannya sama dengan napi dewasa. Kami tinggal satu blok dengan napi dewasa, hanya bedanya selnya khusus anak-anak,"katanya.

Wakil Ketua Komunitas Peduli Hukum (KPH) Semarang, M Ikhsan, menyebutkan, terkait penahanan anak sebenarnya pihak lapas sudah memiliki kewenangan untuk menolak apabila jaksa selaku eksekutor mengeksekusi anak di lapas dewasa. Apalagi, lanjut Ikhsan, penahanan anak di lapas yang ada di Jateng, hal itu karena sudah ada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kutoarjo Purworejo, sehingga lapas dewasa seperti Lapas Kedungpane harusnya menolak kalau dititipi tahanan anak.

"Aturan penolakan itu ada pada Permenkum dan HAM RI No HH-24/PK.01.01.01 tahun 2011 tentang pengeluaran tahanan demi hukum, tapi memang faktanya belum dijalankan dengan baik terkait aturan penahanan anak di lapas dewasa,"jelasnya.

Kepala Lapas Kedungpane Semarang, Taufiqurrahman, mengatakan, untuk tahanan titipan pidana anak, proses penanganannya tidak ada yang dibedakan dengan napi dewasa. Menurutnya, lapas yang dipimpinnya sendiri merupakan lapas dewasa yang kondisinya sudah over kapasitas, sehingga semua diperlakukan sama antar tahanan.

"Saat ini, ada 9 pelaku pidana anak yang dititipkan jaksa. Untuk penahanan anak juga tidak disatukan dengan tahanan dewasa, yang pasti penangananya sama, tapi tetap harus diawasi, petugas kita jadikan sebagai orangtuanya sementara,"kata Taufiqurrahman.

Terkait data tahanan titipan anak, menurutnya, tidak pasti selalu ada. Karena semua tergantung ada tidaknya kasus pidana yang dilakukan anak. Tahanan anak tersebut, dikatakannya, tergantung dari penitipan kepolisian, kejaksaan maupun putusan hakim.

"Kalau jumlah setiap bulan pasti berubah, paling sekitar 3-5 tahanan anak, tapi ndak pasti ada,"ujarnya.

Kasi Intelijen Kejari Kota Semarang, Tri Yulianto, mengaku, penahanan anak sengaja dititipkan di Lapas Kedungpane ataupun rutan terdekat karena tempat sidangnya bisa dekat dengan Pengadilan Negeri (PN).  "Jadi sengaja dititipkan di lapas maupun rutan terdekat, sesuai tempat kejadian perkara (TKP), tapi kalau sudah inkrach dan masih menjalani sisa pidana baru dipindah ke LPKA yang ditunjuk dalam putusan hakim,"kata Tri.

Menurutnya, penahanan anak selanjutnya tergantung bunyi putusan hakim, karena kejaksaan sifatnya hanya mengeksekusi sesuai putusan. "Untuk lebih detailnya bisa ditanyakan ke Kasi Pidana Umum (Pidum),"ujarnya.

Plt Kepala Bapas Semarang, Hadi Prasetyo, saat dikonfirmasi mengaku sudah pindah tugas sebagai Kepala TU di Lapas Tegal. Hanya saja saat masih menjabat di Bapas Semarang, Hadi sempat menjelaskan, kalau pihaknya bertugas untuk memastikan anak yang terjerat perkara pidana tidak kehilangan hak-haknya.

Hadi menuturkan, anak yang terjerat kasus hukum akan didampingi mulai dari proses penyidikan hingga saat menjalani masa hukuman. Menurutnya, pendampingan ini wajib dilakukan oleh Bapas. "Kami dampingi mulai dari proses penyidikan, peradilan hingga putusan. Kami juga bertugas memastikan hak-hak anak yang terjerat kasus hukum tidak hilang," kata Hadi saat dikonfirmasi wartawan sebelumnya.

Sementara itu, data dari Polrestabes Semarang, selama 2016 terdapat 7 tersangka anak yang terlibat kasus kejahatan. Rinciannya, tersangka pencurian 1 kasus, persetubuhan anak 3 kasus, kekerasan 1 kasus, membawa lari anak 1 kasus, dan pencabulan 1 kasus.

Pada 2017, tercatat ada 4 kasus yang melibatkan anak di bawah umur, yakni 1 kasus pencurian, 1 kasus kekerasan, dan 2 kasus penganiayaan. Jumlah tersebut belum termasuk pengungkapan kasus pembegalan pada akhir 2017 lalu. Pada kasus ini, Polrestabes Semarang menangkap 12 remaja yang rata-rata masih duduk di bangku SMP.

"Kalau tahun ini (2018), baru 1 kasus dengan 2 tersangka anak di bawah umur, yakni pembunuhan driver Go Car. Kedua tersangka sudah dilimpahkan ke Kejari dan sudah disidangkan," kata Kasubag Humas Polrestabes Semarang, Kompol Suwarna, kemarin.

Suwarna menjelaskan, pada kasus anak di bawah umur ini ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Semarang. Terkait penanganannya, juga berbeda dengan tersangka dewasa. "Penanganannya sejak proses penyidikan sudah berbeda. Perlakuan ada aturan khusus. Dalam sidang di pengadilan juga tidak terbuka untuk umum tapi tertutup," ujarnya.

Suwarna mencontohkan, perlakuan atau aturan khusus tersebut adalah masa penahanan pertama orang dewasa maksimal 20 hari. Sedangkan untuk anak di bawah umur, penahanan pertama 10 hari.  "Kemudian perpajangan ke kejaksaan 30 hari, kalau anak untuk perpanjangan ke Kejaksaan Negeri 15 hari. Jadi, sebelum masa penahanan 15 hari habis, berkas harus dikirim ke kajaksaan, tahap pertama. Itu proses penyidikan di polisi," bebernya.

Begitu juga dalam masa penahanan di kepolisian, Suwarna menjelaskan mereka ditempatkan di Gedung Satuan Tahanan Barang dan Bukti (Sat Tahti) Polrestabes Semarang. Tersangka atau tahanan anak di bawah umur juga menghuni ruangan tanpa dicampur dengan tahanan dewasa. "Di Polrestabes sendiri tidak dicampur dengan napi lain, tapi di ruang khusus tersendiri supaya tidak terkontaminasi dengan pelaku kejahatan yang lain," terangnya.

Suwarna menambahkan, sesuai rencana Polrestabes Semarang akan membangun gedung RPA khusus untuk menangani kasus yang melibatkan anak di bawah umur. Sesuai rencana, gedung tersebut baru akan dibangun pada 2018 ini.

"Nanti akan dibangun ruang pemeriksaan kasus anak di bawah umur, termasuk ruang penahanan khusus anak di bawah umur. Keluarga juga ketemu di situ. Ada ruangan permainan anak-anak, termasuk ada ruangan untuk belajar," katanya.

Sediakan Ruang Khusus Anak

KEPALA Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Tengah, Djoni Priyatno, mengatakan, aturan terkait penempatan pelaku pidana anak di bawah umur memang disediakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo. Namun, pelaksanaannya tetap memperhitungkan kapasitas dari rumah tahanan (rutan) itu sendiri.

“Lha kalau (LPKA) sudah overkapasitas, ya mau (ditahan) di mana? Paling tidak di masing-masing rutan pasti disediakan satu kamar khusus. Pemisahan kamar juga termasuk adanya pengawasan secara khusus,” katanya kepada Jawa Pos Radar Semarang, Minggu (18/2).

Djoni mengatakan, pihaknya juga kesulitan ketika dengan institusi hukum seperti peradilan yang tak jarang tetap menghitung pelaku pidana di bawah umur meskipun usianya telah 18 tahun lebih 1 hari. Padahal jika sesuai dengan aturan, di atas usia 18 tahun, maka harus dipindahkan ke rutan dewasa.

“Kita itu antar institusi tidak mengimbau, tapi kalau surat edaran yang mengimbau aparat penegak hukum lainnya atau mungkin MoU itu kan sebenarnya undang-undang peradilan anak sudah cukup, semua institusi seharusnya secara otomatis mematuhi,” ujarnya.

Djoni menegaskan, pihaknya juga tidak ingin kecolongan dan selalu mengecek data dari pelaku pidana anak yang ditempatkan di LPKA Kutoarjo. Menurutnya, aturan undang-undang anak sudah jelas bahwa yang dapat disebut sebagai anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun.

“Selebihnya, sudah pasti kami tempatkan di rutan dewasa. Namun bisa saja yang bersangkutan tidak dipindah, hal itu apabila dia masih menjalani pendidikan misalnya Kejar Paket A, B atau C,” tandasnya.

Djoni menegaskan, penempatan pelaku pidana anak di lapas khusus anak terbentur dengan prototip yang lain. Misalnya, overkapasitas. Ditegaskan, pelaku pidana anak maupun sandera pajak akan selalu mendapat prioritas dalam penahanannya.

Terpisah, Ika Camelia, Manajer Program Yayasan Setara Semarang mengatakan, penahanan sementara anak di Lapas Kedungpane Semarang, pihaknya tidak menyarankan untuk dicampur dengan tahanan dewasa.

Menurut dia, mencampur tahanan anak dengan napi dewasa sama saja “menyekolahkan” anak untuk melakukan perbuatan negatif atau hal menyangkut pidana. Meskipun tidak diajarkan secara langsung, apa yang didengar anak melalui interaksi dengan napi dewasa akan menjadi referensi ketika anak keluar penjara.  ”Karena mereka mendengar mungkin apa yang dilakukan oleh narapidana dewasa, meskipun tidak diajarkan secara langsung,” jelasnya.

Sebenarnya, lanjut Ika, di Lapas Kedungane Semarang sudah tidak ada napi anak, kecuali yang masih dalam titipan atau masih dalam proses persidangan. Sebab, rata-rata sudah dipindahkan ke LPKA Kutoarjo. Meskipun demikian, yang menjadi persoalan adalah ketika anak masih dalam proses titipan ini, mereka dicampurkan satu blok dengan orang dewasa.

”Saya mendapatkan informasi seperti itu. Dulu waktu masih ada (napi) anak-anak, kami juga mendampingi setiap Sabtu di sana. Kalau Kedungpane sendiri sudah punya blok sendiri untuk memisahkan dengan tahanan anak-anak. Hanya saja, karena ini hanya titipan, saya juga belum ngecek lagi apakah benar dicampurkan dengan napi dewasa,” kata dia.

Dirinya justru mempertanyakan ketika anak masih dalam proses di kepolisian. Sebab, pihaknya tidak bisa melakukan pemantauan.  ”Apakah mereka tetap ditahan diborgol atau tidak, dan fasilitas di polsek itu sendiri kan kita tahu ruangannya seperti itu. Itulah mengapa kita tidak bisa menjamin yang masih di kepolisian,” jelasnya.

Meskipun demikian, Ika menambahkan, perlakuan di ranah kepolisian dinilainya cukup hati-hati dengan adanya Undang-Undang Sistem Pidana Peradilan Anak. Kepolisian, kata dia, sering juga mengomunikasikan dengan pihaknya dalam penanganan kasus yang melibatkan anak di bawah umur. ”Misalnya, kalau polisi melakukan pelanggaran beberapa ketentuan Undang-Undang, mereka bisa diprapreadilankan,” katanya. 

(sm/jks/mha/cr4/tsa/ida/JPR)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia