Senin, 18 Jun 2018
radarsemarang
icon featured
Radar Semarang

Enam Notaris Pemberi Suap Diperiksa

Kasus Suap BPN Kota Semarang

Senin, 12 Mar 2018 11:13 | editor : Ida Nor Layla

Aktivitas di kantor BPN tetap normal seperti biasa meski pejabatnya tersandung OTT Kejari Kota Semarang.

NORMAL : Aktivitas di kantor BPN tetap normal seperti biasa meski pejabatnya tersandung OTT Kejari Kota Semarang. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG-Penyidikan dugaan kasus suap dengan tersangka Kepala Subseksi Pemeliharaan Data Pertanahan Nasional pada Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang, Windari Rochmawati, terus bergulir. Bahkan kemarin Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang telah memeriksa enam orang notaris sebagai saksi. Keenam notaris itu diduga sebagai pemberi suap. Hal itu dibuktikan dari nama yang tertulis di 9 dari 116 amplop berisi uang suap yang disita dari tangan Windari.

Kajari Kota Semarang, Dwi Samudji, mengaku telah melakukan pemeriksaan terhadap enam orang notaris sebagai saksi. Ia menyebutkan, salah satu saksi yang dipanggil berinisial M, orang yang memberi amplop saat terjadinya penangkapan terhadap Windari. Namun demikian, Dwi enggan menyebutkan lebih jauh hasil pemeriksaan oleh tim penyidik.   

"Itu sudah masuk materi perkara. Nanti bisa mengganggu penyidikan tim. Saat ini masih didalami tim, keterlibatan yang bersangkutan. Dia (M) mengakui telah memberikan uang dalam amplop itu ke Windari,"katanya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Disinggung soal jumlah 116 amplop dan temuan uang total hampir Rp 600 juta yang didapatkan kejari setelah melakukan penggeledahan di kamar kos, mobil pribadi, dan ruang kerja Windari, Samudji mengaku dalam amplop tersebut ada beberapa nama yang sama.

"Jadi, ada nama yang sama, namun amplopnya ada beberapa biji. Jadi, saya rasa orang yang sama itu sudah terbiasa memberikan amplop berisi uang untuk Windari, dan semuanya masih terus kita periksa," ujarnya. 

Samudji juga mengungkapkan, untuk mengurus berbagai dokumen pertanahan di BPN memang ada biayanya, namun sudah ditetapkan oleh negara.  "Ada biayanya, tapi itu yang ditetapkan oleh pemerintah, dan biaya itu masuk ke kas negara. Nah ini oleh tersangka ada indikasi pemaksaan untuk memberikan biaya lebih dari yang sudah ditetapkan," bebernya. 

Untuk penyelidikan lebih lanjut, Samudji memastikan akan ada pendalaman dalam proses penyidikan yang dilakukan tim penyidik Kejari Kota Semarang. 

Dikatakannya, termasuk Sriyono dan dua pegawai honore,r Jimmy dan Fahmi, yang masih berstatus saksi, jika nantinya ada dua alat bukti, maka statusnya bisa saja naik, dari saksi ke tersangka. Namun sampai saat ini, diakuinya, belum ada dua alat bukti tersebut, sehingga masih didalami.

Pihaknya juga memastikan, akan memeriksa keluarga tersangka atau keluarga saksi jika ada keterkaitan. Namun hingga saat ini, saksi yang diperiksa masih dari tersangka dan terperiksa. “Proses saat ini masih terus berlanjut, nantinya juga akan ada pemeriksaan lainnya. Termasuk gelang emas yang ada di tumpukan uang yang ada di mobil tersangka. Saat ini proses pemanggilan saksi akan terus kami lakukan, khususnya ke notaris ini, dan nama perusahaan yang tertera di amplop yang ada di tangan tersangka Windari,"tandasnya.

Kasi Tipidsus Kejari Kota Semarang, Adi H Wicaksono, menambahkan, status Sriyono masih aktif bekerja, karena pihaknya memang tidak menahan. Ia juga mengaku, Sriyono Kamis (8/3/2018) tidak diperiksa. Pihaknya memastikan timnya akan terus bekerja menuntaskan kasus ini.

“Kalau untuk S dan 2 honorer lainnya, kita masih lanjut pemeriksaan, karena masih ada pemeriksaan tambahan. Yang jelas, kita masih fokus ngejar BAP, dan menangani perkara ini secara profesional,”katanya.

Sementara itu, temuan 116 amplop berisi uang suap yang diperkirakan berjumlah Rp 600 juta diduga akan lebih besar lagi. Sebab, amplop tersebut baru ditemukan di mobil, ruang kerja dan tempat kos Windari. Sedangkan di rumah dan mobil pribadi Sriyono diduga belum dilakukan penggeledahan.

Sumber internal kejaksaan yang enggan disebut namanya menyebutkan, amplop yang ditemukan di kos dan mobil pribadi Windari di antaranya berasal dari notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Dia mengakui, mobil pribadi Sriyono belum digeledah saat penangkapan, termasuk di ruang lantai II.Padahal saat OTT berlangsung, tidak ada tim Kejari yang dihalang-halangi, semua dipersilakan bergerak leluasa. Mobil Sriyono baru dilakukan penggeledahan Kamis (8/3/2018).

Dikatakan sumber itu, saat OTT, Windari yang pertama diamankan, sedangkan Sriyono masih berada di ruang kerjanya. Saat Windari akan ke ruang Sriyono, pihaknya menghalangi. Petugas Kejari akhirnya memeriksa seluruh ruang lantai 1, termasuk ruang Sriyono.

Kepala Kejati Jateng, Sadiman, menilai kejadian tersebut sebenarnya bukan OTT, melainkan sudah ada Sprin Lid (surat perintah penyelidikan) sejak lama, karena awalnya ada informasi dari masyarakat terkait praktik pungli dan suap di BPN Kota Semarang.

Dikatakannya, ketika malam terjadi OTT, sebenarnya akan dilakukan pengeledahan untuk melakukan pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket). Dia juga menyatakan masalah tersebut bukanlah OTT Tim Saber Pungli.

“Yang jelas sikap saya mendukung penuh penanganan kasus ini, bahkan saat OTT itu berlangsung pertama kali, saya datang ke kejari sampai jam 11 malam, itu pas keempatnya diamankan,”kata Sadiman kepada koran ini.

Disebutkan, untuk 3 orang yang diamankan, yakni Sriyono, Jimmy dan Fahmi,  statusnya masih terperiksa, sehingga semua masih melihat perkembangannya fakta dilapangan. Pihaknya memastikan, setelah ada alat bukti baru nanti akan dikembangkan. Ia menegaskan, siapa saja yang terkait kasus tersebut akan diproses hukum.“Yang jelas kami akan berbuat adil, yang terlibat pasti diproses. Siapapun yang terlibat dalam pungli dan suap itu akan kita proses dan tetapkan status tersangka,”tandasnya.

4 Tahun Sertifikat Tidak Jadi

SUDAH menjadi rahasia umum, butuh kesabaran ekstra jika mengurus dokumen pertanahan di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang. Apalagi kalau tidak mengetahui jalurnya ataupun tak kenal orang dalam.

Seorang pemohon bernama Rizal mengeluhkan lambannya proses pengurusan pemecahan sertifikat tanah. Padahal tanah miliknya sudah diukur oleh petugas BPN Semarang sejak empat tahun lalu. “Tanah saya itu berlokasi di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang. Nggak tahu kenapa kok tidak jadi-jadi,” keluhnya.

Sama halnya dengan, Hariono, mengeluhkan pelayanan BPN yang terkesan mempersulit penerbitan sertifikat lahan milik rakyat kecil.

Menurutnya, tidak sedikit warganya yang mengeluhkan tentang sulitnya memperoleh sertifikat hak milik dari BPN.

“Kami berharap adanya OTT ini bisa menjadikan pelayanan dan proses pengurusan dokumen tanah semakin cepat dan transparan,”kata salah satu Ketua RW di Semarang ini. 

Seorang notaris bernama Karina juga mengeluhkan lamanya waktu pengurusan akta jual beli hingga menjadi sertifikat HM di BPN.

Ia mengatakan, untuk akta jual beli bisa selesai dalam waktu tiga hari. Dilanjutkan dengan pengurusan sertifikat dan validasi pajak bisa selesai dalam waktu lima hari kerja. “Tapi kenyataannya baru bisa selesai dalam waktu sekitar tiga pekan. Ditambah lagi dengan validasi pajak, menjadi 1,5 bulan,”katanya.

Sementara itu, kemarin Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kota Semarang, Bambang Riyadi datang ke Kantor Kejari Kota Semarang untuk memberikan dukungan terkait OTT tersebut. Dalam suratnya, IPPAT mengapresiasi kinerja penyidik. Pihaknya juga menyatakan akan menunggu tindak lanjut terkait kasus itu, dan berharap kasusnya dapat diusut tuntas. Bambang datang didampingi sekretaris Sasmito Raharjo beserta humas, anggota dan dewan penasehat IPPAT.

Windari Dicopot, Sriyono Masih Aman

KARIR Kepala Subseksi Pemeliharaan Data Pertanahan Nasional pada Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang, Windari Rochmawati, terancam tamat. Ini setelah wanita asal Klaten itu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap oleh Tim Pidana Khusus (Tipidsus) Kejari Kota Semarang. Bahkan sejak kemarin, Windari dinonaktifkan dari jabatannya, dan posisinya  digantikan oleh Latif sebagai pelaksana harian (Plh). Sedangkan nasib Kepala BPN Kota Semarang, Sriyono, sementara ini masih aman, sekalipun ikut diciduk dalam operasi tangkap tangan (OTT) Tim Pidana Khusus (Tipidsus) Kejari Kota Semarang, Senin (5/3/2018) lalu.

“Untuk Pak Sriyono masih aktif, statusnya sebagai kepala (BPN). Hanya saja, untuk Windari sudah ditunjuk Plh pada 7 Maret. Sekarang dijabat Pak Latif. Cuma memang belum kami pecat, semua tergantung proses sidang. Jadi, statusnya masih nonaktif,” kata Kepala Kantor Wilayah ATR atau BPN Provinsi Jateng, Heri Santoso, saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Semarang, Kamis (8/3/2018).

Heri beralasan untuk Sriyono masih menunggu hasil pemeriksaan dari Tim Inspektorat ATR/BPN. Ia menyatakan, kantor BPN Kota Semarang tetap beroperasi seperti biasa untuk memberikan pelayanan secara maksimal. Pihaknya mengaku sudah melakukan beberapa langkah agar tetap maksimal, di antaranya melakukan identifikasi tunggakan-tunggakan permohonan dokumen pertanahan, sehingga tetap bisa diproses secara cepat. “Yang masih bersengketa akan dikembalikan ke pemohon kalau memang tidak bisa diproses, yang butuh tambahan data agar dilengkapi,”ujarnya.

Selain itu, lanjut Heri, pihaknya meminta untuk pemohon tetap di ruang front office dan tidak boleh ke back office, kecuali akan mengadakan diskusi dan keperluan khusus yang memang membutuhkan pimpinan. Hal ini untuk mencegah adanya kongkalikong, transaksi suap, dan sebagainya.  “Kalau ada keperluan khusus, jumlahnya juga tetap harus dibatasi. Selama ini sudah kami larang, tapi banyak pemohon melanggar, dan selalu diterima pegawai di ruang pejabat,”katanya.

Pantauan koran ini di Kantor ATR/BPN Kota Semarang di Jalan Ki Mangunsarkoro No 23 Semarang suasananya normal. Warga tetap dilayani seperti biasa. Namun demikian, bagian pengamanan kantor terlihat ekstra berjaga. Sedikitnya ada empat petugas keamanan berseragam safari hitam berjaga. Ada juga yang berjaga di luar kantor.

Kemarin, Kepala BPN Sriyono tidak berdinas. Koran ini ditemui Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian ATR/BPN Kota Semarang, Suryo Hadi Wisnu. 

Wisnu menyampaikan, kalau perkara suap dan pungli yang menimpa pimpinannya terjadi mendekati masa pensiun Sriyono yang jatuh pada Mei mendatang. "Yang bersangkutan (Sriyono, Red) sekarang sedang dinas luar," kata Wisnu.

Kasubag Tata Usaha (TU) BPN Kota Semarang, Suwarto, kepada sejumlah wartawan memastikan kantornya tetap beroperasi secara maksimal untuk memberikan pelayanan kepengurusan agraria warga. “Pelayanan BPN berjalan normal, tidak ada keluhan, berjalan sesuai ketentuan,” katanya.

(sm/jks/ida/JPR)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia