Sabtu, 23 Jun 2018
radarsemarang
icon featured
Radar Semarang

Lewat Pejabat BPN, Bayar Rp 3,5 Juta-Rp 5 Juta

Urus Sertifikat Masal Langgar Perda

Senin, 12 Mar 2018 12:58 | editor : Ida Nor Layla

Lewat Pejabat BPN, Bayar Rp 3,5 Juta-Rp 5 Juta

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG– Keluhan masyarakat terhadap Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang sebagai “sarang penyamun” mulai bermunculan. Apalagi setelah 4 pegawai  BPN Kota Semarang,  'terciduk' dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tim Pidana Khusus (Tipidsus) Kejari Kota Semarang. Salah satu keluhan datang dari warga Kampung Kliwonan, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Semarang.

Berdasarkan penelusuran Jawa Pos Radar Semarang, Jumat (9/3/2018), sedikitnya 80 kepala keluarga (KK) di kampung ini mengurus sertifikat masal lewat salah satu pejabat BPN Kota Semarang. Mereka ditarik biaya Rp 3,5 juta-Rp 5 juta per sertifikat. Namun belum kelar pengurusan sertifikat tersebut, pejabat BPN itu malah terciduk OTT, meski akhirnya dilepaskan.

“Ada kurang lebih 80 KK yang nitip diuruskan pejabat BPN tersebut. Tapi memang belum bayar sepenuhnya. Warga sudah dipungut biaya Rp 440 ribu, dalihnya untuk biaya pembayaran PBB, pengukuran, dan blangko. Tapi, warga tidak diberikan tanda bukti pembayaran,” ungkap salah satu warga di Kelurahan Tambakaji berinisial AS kepada Jawa Pos Radar Semarang, Jumat (9/3/2018).

Rencana pungutan Rp 3,5 juta hingga Rp 5 juta untuk masing-masing warga itu merupakan biaya total. “Warga dijanjikan terima bersih, nanti sertifikatnya sudah balik nama. Beberapa hari lalu baru dilakukan pengukuran oleh petugas BPN,” katanya.

Masalah pengurusan sertifikat tanah di Kampung Kliwonan, Tambakaji, Ngaliyan tersebut, bermula saat 80 warga di kampung tersebut kesulitan mengurus sertifikat tanah karena berbenturan dengan aturan Perda.

“Awalnya, warga membeli tanah kavling kepada pengembang. Luas tanah masing-masing warga beragam, antara 60-80-an meter persegi. Ukuran itu, tidak bisa disertifikatkan, karena aturan Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang RTRW menyebut ukuran tanah yang bisa disertifikatkan di wilayah Ngaliyan minimal seluas 120 meter persegi,” katanya.

Kondisi itu berlarut-larut, hingga saat ini lahan tanah tersebut telah dibangun rumah menjadi perkampungan. Kondisi kavling-kavling tersebut sertifikatnya masih menjadi satu atau ‘gelondongan’. Singkat cerita, lanjut AS, seorang lurah di Kecamatan Ngaliyan belakangan menyambangi warga bermaksud mencarikan solusi agar kavling warga Kliwonan itu bisa disertifikatkan.

“Melalui perantara lurah, dipertemukanlah warga dengan pejabat tinggi BPN Semarang itu. Karena berbenturan dengan aturan Perda, akhirnya disiasati dengan cara setiap dua warga dijadikan satu sertifikat (agar luasnya menjadi 120 meter persegi),” beber AS.

Setelah satu sertifikat gabungan dua warga tersebut selesai, nantinya baru dipecah dan dibalik nama menjadi dua sertifikat. Dikatakannya, pengurusan jalur normal, diperkirakan membutuhkan waktu 3-5 bulan. “Tetapi kalau lewat orang dalam melalui pejabat tersebut bisa lebih cepat dan warga tidak perlu ngurus sana-sini. Yang penting bayar,” katanya.

AS yang juga memiliki kavling di kampung tersebut adalah salah satu warga yang menolak cara pengurusan tersebut. “Saya menolak, karena saya tahu itu melanggar hukum, mereka akan menabrak Perda, dengan mengurus lewat jalur orang dalam. Saya sendiri sudah mengurus sertifikat melalui jalur normal, meski membutuhkan waktu sangat lama. Sampai saat ini sertifikat saya juga belum selesai,” akunya.

Hal yang membuat AS mengaku sedih, praktik melanggar hukum tersebut justru dijembatani oleh seorang lurah. “Bahkan lurah tersebut di depan saya sempat bilang ‘kalau warga nggak percaya, jabatanku jadi taruhannya’. Saya selaku orang yang pernah sekolah merasa sangat sedih,” ujarnya. 

Munculnya kasus OTT pejabat BPN belakangan ini membuat warga kampung tersebut resah. “Saya yakin proses pengurusannya tidak diteruskan, karena ada kasus OTT itu,” katanya.

Pejabat BPN tersebut memang tinggal tak jauh dari Kampung Kliwonan Tambakaji, yakni Perumahan Wahyu Utomo, Ngaliyan. Di perumahan tersebut, pejabat SR dikenal sebagai tokoh yang cukup dikenal warga sekitar. “Iya, kenal. Pak SR dikenal sebagai pejabat kaya, rumahnya besar, tanahnya banyak. Punya ruko di Ngaliyan,” kata wanita berinisial MS, pemilik warung makan tradisional di sekitar Perumahan Wahyu Utomo.

Berdasarkan pantauan di lapangan, tampak rumah megah berlantai dua di tengah Perumahan Wahyu Utomo, Ngaliyan. Rumah milik pejabat BPN tersebut tampak sepi. Pagar besi warna hijau tampak terkunci rapat. “Kalau bertamu harus janjian dulu, apalagi beliau pejabat penting. Jarang di rumah,” imbuhnya.

Sayangnya hingga kemarin Kepala BPN Kota Semarang, Sriyono, belum bisa dikonfirmasi terkait kasus yang dialami warga tersebut.

Di sisi lain, adanya kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat BPN Kota Semarang membuat semua pihak prihatin. Sebab, kampanye antipungli maupun antikorupsi telah digembar-gemborkan. Tetapi faktanya, pungli tetap ada dan tersembunyi.

Munculnya pungli terkadang juga karena sistem atau aturan pengurusan dokumen perizianan maupun dokumen lain yang terkesan sengaja dipersulit. Sehingga memancing masyarakat untuk memilih jalan pintas atau melalui ‘orang dalam’.  

“Adanya OTT pegawai BPN, kami sangat prihatin. Mengapa masih seperti itu. Padahal era sekarang sebetulnya sudah transparan, akuntabel, seharusnya pelayanan tidak dipersulit. Ternyata masih ada pegawai Kasie yang melakukan hal seperti itu,” kata Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi, kemarin.

Dia berharap ini menjadi kejadian terakhir. Tidak hanya di BPN saja, tetapi juga di dinas-dinas lain maupun instansi yang terkait pelayanan masyarakat. “Hendaknya tidak ada lagi pungli, makelar, atau hal-hal yang mengarah ke praktik korupsi. Semuanya harus transparan,” harapnya.

Menurut dia, ada banyak faktor yang memicu terjadinya pungli. Selain faktor moral pejabat yang melenceng, ada juga faktor kesadaran masyarakat untuk taat tata tertib masih minim. “Kalau melihat beberapa instansi, terkadang pungli juga berasal dari masyarakat itu sendiri. Kesadaran masyarakat untuk mengurus melalui jalur normal juga perlu ditingkatkan. Masyarakat ada yang merasa tidak ingin ribet, kemudian mengurus dokumen melalui seorang perantara. Mereka tidak mau direpotkan. Padahal saat ini seharusnya semua pelayanan sudah bisa online,” katanya.

Selain itu, tidak ada alasan pelayanan masyarakat dipersulit. Setiap pelayanan seharusnya dipermudah. Biasanya juga telah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai pelayanan masyarakat. “Misalnya, pengurusan membutuhkan berapa hari minimal maupun maksimal. Tentunya, pegawai administrasi juga harus menjalankan sistem administrasi tersebut. Mungkin karena adanya waktu yang dinilai terlalu lama, membuat masyarakat memilih jalur pungli. Masyarakat juga sebaiknya jangan memancing,” ujarnya.

Untuk meminimalisasi celah pungli, lanjutnya, pelayanan masyarakat bisa memanfaatkan teknologi informasi (TI). “Apalagi eranya seperti ini. Melalui sistem teknologi, mengurangi tatap wajah antara masyarakat dan petugas. Mereka bisa mengurus secara online. Kalau sistem seperti itu telah berjalan, praktik pungli bisa diminimalisasi. Lebih mudah, cepat, dan tertib,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Subseksi Pemeliharaan Data Pertanahan Nasional (nonaktif) Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang, Windari Rochmawati menjadi salah satu penghuni Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA, Bulu, Semarang. Terhitung sudah dua hari, Windari menghuni Lapas Bulu sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap oleh Tim Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang.  

Kepala Lapas Bulu, Asriati Kerstiani, mengatakan, Windariani hingga kini dalam kondisi yang cukup baik. ”Yang bersangkutan, di dalam keadaannya baik dan sehat,” ujar Asriati saat dihubungi koran ini melalui pesan singkat.

Saat ini, kata Asriati,  Windari ditempatkan di kamar papenaling (pengenalan lingkungan) atau kamar yang biasa digunakan untuk para penghuni lapas menjalani masa adaptasi dengan lingkungan. Tahapan papenaling biasanya dilalui oleh penghuni baru selama tujuh hari. Ia ditempatkan di kamar tersebut seorang diri.

Salah seorang staf di Lapas Bulu menceritakan, selama dua hari ini Windari belum melakukan kegiatan apa-apa karena selain di kamar papenaling. ”Masih di papenaling saja,” ucapnya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Staf yang tidak ingin disebut namanya ini menceritakan, sejauh ini ada dua orang yang mengunjungi wanita asal Klaten ini. Kedua pengunjung tersebut adalah pengacara dan teman satu kantor Windari. ”Hanya pada waktu tertentu saja boleh dijenguk. Tidak boleh setiap hari,” ujarnya.

(sm/amu/cr4/ida/JPR)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia