Rabu, 20 Jun 2018
radarsemarang
icon featured
Hukum & Kriminal

Desak Usut Keterlibatan Sriyono

Kasus Dugaan Suap BPN Kota Semarang

Selasa, 13 Mar 2018 13:45 | editor : Baskoro Septiadi

BERI DUKUNGAN: Pengurus DPD KAI Jateng dipimpin John Richard Latuihamallo saat bertemu Kasubag Pembinaan Waluyo dan Kasi Intelijen Kejari Kota Semarang, Tri Yulianto, kemarin.

BERI DUKUNGAN: Pengurus DPD KAI Jateng dipimpin John Richard Latuihamallo saat bertemu Kasubag Pembinaan Waluyo dan Kasi Intelijen Kejari Kota Semarang, Tri Yulianto, kemarin. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.ID - Desakan agar Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang, Sriyono, kembali diusut dalam kasus dugaan suap dan pungutan liar (pungli) pengurusan sertifikat tanah terus menguat. Sejumlah pihak menyayangkan dilepaskannya Sriyono yang sempat terciduk dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tim Pidana Khusus (Tipidsus) Kejari Kota Semarang.

Ketua Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jawa Tengah, John Richard Latuihamallo, mengaku prihatin atas kejadian OTT itu. Namun ia menyayangkan dalam kasus tersebut, ada tiga orang yang sudah diamankan, justru diloloskan.

“Dalam undang-undang (UU) pertanahanan penanganan tanah harus dilaksanakan terbuka, sehingga kami mendukung sepenuhnya langkah Kejari Kota Semarang untuk mengungkap kasus ini hingga tuntas. Jangan sampai kejari cuma mengkambinghitamkan satu tersangka saja, tanpa mengembangkan kasusnya, karena menurut kami tidak mungkin pelaku korupsi bertindak sendiri,” katanya saat mendatangi kantor Kejari Kota Semarang, Senin (12/3/2018). Rombongan KAI ditemui ketua tim penyidik kasus tersebut, Waluyo, dan Kasi Intelijen, Tri Yulianto.

Menurut John Richard, masyarakat melihat antara notaris dan oknum BPN seolah ada dugaan kongkalikong. “Ada masalah tanah yang masuk di laporan kami, sudah empat tahun mengurus sertifikat, tidak kunjung jadi, ini aneh. Kami juga meminta pemberi amplop dari notaris diperiksa semua, jelas ada dugaan ikut berperan, sehingga pungli terus terjadi,” desak John Richard.

Pihaknya meminta, kejari menelusuri untuk apa dan siapa saja uang tersebut mengalir. Apakah uang itu atas permintaan oknum BPN, atau notaris yang memberikan. Ia memastikan, kedatangannya bukan untuk mengintervensi penanganan kasus tersebut, tapi hanya ingin memberikan dukungan atas keberanian kejari mengungkap kasus itu.

“Kepala BPN yang sebelumnya sudah ditahan, kok ini kejadian terulang lagi. Seolah tidak kapok melakukan pungli. Kami meminta pemeriksaan ini independen, diproses secara benar. Yang penting lagi, kasus ini dibuka secara terang-benderang,”tandasnya.

Sekretaris DPD KAI Jateng, Osward Lawalatta, menambahkan, seluruh komponen masyarakat berharap Kejari Kota Semarang benar-benar berani menuntaskan kasus tersebut sampai akar-akarnya. Menurutnya, OTT tersebut merupakan lahan basah yang ada di BPN, sehingga jelas menjadi perhatian bersama dan momentum yang baik.

“Masalah ini jangan sampai cuma menjadi antiklimaks, ini harus dituntaskan sampai akar-akarnya. Kami juga akan audiensi ke Kejati Jateng dan Kejagung, agar secara kasat mata penuntasan kasusnya bisa terungkap secepatnya,”katanya.

Kasi Intelijen Kejari Kota Semarang, Tri Yulianto, mengatakan, kasus dugaan suap dan pungli di BPN ini masih tahap penyidikan. Saat ini, kata dia, sudah sampai ke agenda pemanggilan para saksi. Pihaknya mengaku telah bekerja siang malam, dan mengakui dalam kasus itu baru ada satu orang yang dijadikan tersangka, yakni, Kepala Subseksi Pemeliharaan Data Pertahanan Nasional nonaktif di ATR/BPN Kota Semarang, Windari Rochmawati.  “Perkembangannya apa saja nantinya kita melihat proses lebih lanjut,”ujarnya.

Ketua tim penyidik kasus tersebut, Waluyo, yang juga Kasubag Pembinaan Kejari Kota Semarang, menambahkan, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain. Namun sampai saat ini yang sudah cukup bukti baru satu orang. Sedangkan yang lain perlu alat bukti yang cukup, termasuk keterangan saksi. “Kasus ini tetap kami kembangkan. Materi penyidikan nanti dulu, yang jelas kami menilai sudah cukup alat buktinya, dan pastinya semua masukan masyarakat kami tampung,”katanya.

Saat ditanya hasil pengeledahan di mobil dan kediaman pribadi Sriyono, Tri enggan memberikan jawaban. Pihaknya beralasan hal tersebut merupakan materi penyidikan, termasuk siapa-siapa yang diperiksa tidak bersedia dibeberkan.

Sementara dari informasi pegawai Kejari Kota Semarang yang enggan disebut namanya, menyebutkan, sebagian nama yang tertulis dalam amplop sudah diperiksa. Dikatakannya, untuk saksi yang memiliki jabatan di BPN maupun notaris sudah diperiksa sejak Senin kemarin. Termasuk, diakuinya, tim kejari sudah melakukan pengeledahan di sejumlah tempat. 

Dikatakannya, kejari masih memperdalam pemeriksaan terhadap keempat terperiksa yang sempat diamankan di hari pertama, termasuk memeriksa pegawai lain di BPN, dan beberapa pemberi amplop yang kebanyakan merupakan notaris. Menurutnya, saat ini timnya juga sudah mulai disebar untuk mencari data di lapangan, karena sebelumnya masih cukup menahan satu orang saja. 

Mantan karyawan kantor notaris, Satriya, mengakui banyak praktik pungli di kantor BPN Kota Semarang. Ia menyebutkan, di BPN ada istilah Sput (percepatan) di mana setiap notaris memiliki staf khusus yang ditugaskan mengurus dan stand by di kantor BPN. Diakuinya, setiap bulan staf notaris memang dimintai biaya.  “Sput itu tidak resmi, termasuk setiap pergantian kepala BPN aturan dan prosedur selalu ganti. Jadi kadang staf notaris sampai pusing kalau pergantian, dan memang banyak pungli di BPN itu,”katanya.

Warga Semarang berinisial Lik, mengaku mengurus sertifikat tanah melalui notaris dikenakan biaya Rp 26 juta. Namun sudah 3 tahun tak kunjung selesai. Sehingga pihaknya meminta penyidik segera menuntaskan kasus tersebut, termasuk notaris yang terlibat memberikan uang. 

(sm/jks/bas/JPR)

 TOP
 
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia